Nasional
Share this on:

KPK Masih Bidik Cakada

  • KPK Masih Bidik Cakada
  • KPK Masih Bidik Cakada

JAKARTA - Sebagian peserta pilkada serentak harus menelan pil pahit. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning bahwa masih ada peserta pilkada alias calon kepala daerah (cakada) yang potensial menjadi tersangka kasus korupsi.

Komisi anti rasuah itu juga sedang mempertimbangkan pengumuman tersangka sebelum atau sesudah pencoblosan dilakukan. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, memang ada beberapa peserta yang mengikuti pilkada serentak tahun ini terindikasi sangat kuat untuk menjadi tersangka kasus korupsi.

”Mereka diduga melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu,” terangnya ditemui dalam rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin.

Namun, Agus mengaku tidak bisa menyebut satu per satu nama cakada tersebut. Yang pasti, ada beberapa orang yang potensial ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Saat ditanya berapa presentasenya, dia menyebut 90 persen.

”Tapi, bukan 90 persen dari semua peserta. Hanya 90 persen (pasti tersangka) dari beberapa peserta,” beber mantan kepala LKPP itu.

Cakada yang berpotensi menjadi tersangka itu di antaranya petahana atau pemenang pilkada sebelumnya. Serta ada pula birokrat yang telah berhenti dari jabatannya. ”Namun, sekarang maju untuk pilkada yang tingkatannya lebih tinggi,” papar Agus.

Dia menjelaskan, monitoring sementara ini peserta pilkada yang potensial tersangka tersebar di sejumlah daerah. Seperti Jawa dan Sumatera. ”Banyak daerah, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu,” jelasnya.

Saat ini, KPK masih mempertimbangkan kapan akan diumumkan tersangka untuk para peserta pilkada tersebut, apakah sebelum pilkada atau setelahnya. Namun, kalau bisa tentu akan diumumkan sebelum pilkada serentak.

”Kalau diduga terlibat korupsi, tentu masyarakat bisa mengerti untuk memilih yang lebih baik. Juga agar tidak perlu kecewa dengan pilihannya,” tutur Agus.

Pria berkacamata itu pun menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa mengumumkan cakada yang bakal menjadi tersangka secapatnya lantaran masih harus melalui sejumlah proses. ”Saya belum dapat izin dari empat pimpinan (KPK) yang lain,” imbuhnya.

Sebab, sambung dia, keputusan meningkatkan status hukum seseorang selalu diambil bersama oleh lima pimpinan KPK. ”Nanti kesepakatan bersama. Apakah diumumkan sebelum atau sesudah pilkada,” imbuhnya.

Saat ditanya soal penetapan tersangka terhadap cakada yang akan dilakukan KPK, Agus belum bisa menjelaskan secara detail. Apakah akan dilakukan bersamaan atau satu per satu. Malahan, dia menyampaikan, bisa saja penetapannya melalui proses OTT.

”Melalui OTT itu salah satu cara ya,” kata dia. Tentu saja Agus tidak sembarangan bicara. Dia berani buka suara soal cakada yang bakal dijadikan tersangkan lantaran sudah memiliki dasar kuat.

Termasuk di antaranya, masih kata Agus, informasi dari PPATK. Dia mengakui bahwa PPATK juga dilibatkan dalam memonitor tindak-tanduk cakada. ”Sekiranya ada transfer–transfer besar yang terkait dengan orang-orang yang running menjadi calon (kepala daerah) maupun pendukung-pendukungnya,” tegasnya. (idr/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Pengejaran terhadap kelompok Rajendra ternyata belum usai.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Deddy Mizwar Siap Jelaskan ke SBY

Deddy Mizwar Siap Jelaskan ke SBY

Saat ini Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar masih menjabat ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jabar.


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!