Nasional
Share this on:

KPK Masih Bidik Cakada

  • KPK Masih Bidik Cakada
  • KPK Masih Bidik Cakada

JAKARTA - Sebagian peserta pilkada serentak harus menelan pil pahit. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning bahwa masih ada peserta pilkada alias calon kepala daerah (cakada) yang potensial menjadi tersangka kasus korupsi.

Komisi anti rasuah itu juga sedang mempertimbangkan pengumuman tersangka sebelum atau sesudah pencoblosan dilakukan. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, memang ada beberapa peserta yang mengikuti pilkada serentak tahun ini terindikasi sangat kuat untuk menjadi tersangka kasus korupsi.

”Mereka diduga melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu,” terangnya ditemui dalam rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin.

Namun, Agus mengaku tidak bisa menyebut satu per satu nama cakada tersebut. Yang pasti, ada beberapa orang yang potensial ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Saat ditanya berapa presentasenya, dia menyebut 90 persen.

”Tapi, bukan 90 persen dari semua peserta. Hanya 90 persen (pasti tersangka) dari beberapa peserta,” beber mantan kepala LKPP itu.

Cakada yang berpotensi menjadi tersangka itu di antaranya petahana atau pemenang pilkada sebelumnya. Serta ada pula birokrat yang telah berhenti dari jabatannya. ”Namun, sekarang maju untuk pilkada yang tingkatannya lebih tinggi,” papar Agus.

Dia menjelaskan, monitoring sementara ini peserta pilkada yang potensial tersangka tersebar di sejumlah daerah. Seperti Jawa dan Sumatera. ”Banyak daerah, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu,” jelasnya.

Saat ini, KPK masih mempertimbangkan kapan akan diumumkan tersangka untuk para peserta pilkada tersebut, apakah sebelum pilkada atau setelahnya. Namun, kalau bisa tentu akan diumumkan sebelum pilkada serentak.

”Kalau diduga terlibat korupsi, tentu masyarakat bisa mengerti untuk memilih yang lebih baik. Juga agar tidak perlu kecewa dengan pilihannya,” tutur Agus.

Pria berkacamata itu pun menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa mengumumkan cakada yang bakal menjadi tersangka secapatnya lantaran masih harus melalui sejumlah proses. ”Saya belum dapat izin dari empat pimpinan (KPK) yang lain,” imbuhnya.

Sebab, sambung dia, keputusan meningkatkan status hukum seseorang selalu diambil bersama oleh lima pimpinan KPK. ”Nanti kesepakatan bersama. Apakah diumumkan sebelum atau sesudah pilkada,” imbuhnya.

Saat ditanya soal penetapan tersangka terhadap cakada yang akan dilakukan KPK, Agus belum bisa menjelaskan secara detail. Apakah akan dilakukan bersamaan atau satu per satu. Malahan, dia menyampaikan, bisa saja penetapannya melalui proses OTT.

”Melalui OTT itu salah satu cara ya,” kata dia. Tentu saja Agus tidak sembarangan bicara. Dia berani buka suara soal cakada yang bakal dijadikan tersangkan lantaran sudah memiliki dasar kuat.

Termasuk di antaranya, masih kata Agus, informasi dari PPATK. Dia mengakui bahwa PPATK juga dilibatkan dalam memonitor tindak-tanduk cakada. ”Sekiranya ada transfer–transfer besar yang terkait dengan orang-orang yang running menjadi calon (kepala daerah) maupun pendukung-pendukungnya,” tegasnya. (idr/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Arus Mudik Semakin Landai

Arus Mudik Semakin Landai

Mendekati hari H lebaran, arus mudik masih terus terjadi. Di beberapa moda transportasi, jumlah pemudik semakin sedikit.


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Merapi Cukup Aktif, tapi Masih Aman

Merapi Cukup Aktif, tapi Masih Aman

Aktivitas Gunung Merapi masih cukup terasa dalam seminggu terakhir.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Kapal Equanimity Disita Ulang

Kapal Equanimity Disita Ulang

Bareskrim masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!