Nasional
Share this on:

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

  • KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun
  • KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

JAKARTA - Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja. Salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mengajukan anggaran Rp1,4 triliun. Angka tersebut lebih besar daripada pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Agus mengatakan, pada tahun anggaran 2020, pagu anggaran KPK hanya Rp828,17 miliar. Anggaran itu tidak jauh berbeda dengan tahun ini Rp813,45 miliar. KPK menganggap anggaran tersebut tidak mencukupi untuk operasional 2020. KPK pun mengajukan penambahan anggaran dari pagu yang sudah ditetapkan.

Menurut dia, KPK mengajukan tambahan anggaran Rp580,14 miliar. Jika ditotal, anggaran yang diajukan KPK untuk 2020 sebanyak Rp1,408 triliun. "Pegawai KPK semakin banyak sehingga kami ajukan tambahan," terang dia.

Tambahan anggaran Rp580,14 miliar itu akan digunakan untuk gaji plus tunjangan pegawai Rp194,14 miliar dan kebutuhan layanan operasional dasar perkantoran Rp86,52 miliar.

Selain itu, lanjut Agus, dana tambahan tersebut akan dimanfaatkan untuk perluasan pendampingan koordinator dan supervisi penindakan (korsupdak) serta koordinator dan supervisi pencegahan (korsupgah) di 542 pemda serta 85 kementerian dan lembaga. "Supaya pencegahan semakin masif," kata Agus.

Saat ini KPK membentuk sembilan koordinator wilayah. Satu wilayah meliputi dua provinsi. Menurut pejabat asal Magetan itu, personel di wilayah tersebut masih sangat minim. KPK membutuhkan banyak pegawai untuk memperkuat koordinator wilayah.

Selain untuk pendampingan, tambahan anggaran diperuntukkan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, serta pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.

Agus menjelaskan, tambahan anggaran juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pengelolaan barang sitaan. Gedung empat lantai itu akan dibangun di lahan hasil rampasan tindak pidana korupsi di kawasan Cawang, Jakarta. Total anggaran yang dibutuhkan pembangunan Rp94,4 miliar.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritik pengajuan anggaran yang disampaikan ketua KPK. Menurut dia, peruntukan anggaran harus dijelaskan secara gamblang. Misalnya, anggaran tambahan yang akan diperuntukkan survei penilaian integritas.

"Penilaian integritas di lembaga pemerintahan itu seperti apa, tolong dikasih gambaran," tutur dia.

Anggota Fraksi PDIP itu juga menyoroti rencana pembangunan gedung untuk pengelolaan barang sitaan. Menurut dia, KPK cukup memanfaatkan rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) milik Kementerian Hukum dan HAM. Banyak rupbasan yang bisa digunakan karena masih ada yang kosong.

Selain itu, lanjut dia, KPK lebih baik menjual atau melelang barang sitaan daripada harus membangun gedung baru. "Biaya pembangunan kan besar," ungkap mantan anggota komisi II itu. Dia menegaskan, jika KPK menjelaskan secara terperinci dan gamblang, tentu komisinya menyetujui pengajuan anggaran.

Anggota komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menekankan pentingnya pencegahan. Dengan anggaran tambahan, kata dia, KPK harus melakukan pencegahan dengan baik sehingga komisi yang dibentuk setelah reformasi itu bisa menyelamatkan uang negara. "Pencegahan sangat penting," ungkap dia.

Sementara itu, anggota komisi III dari Partai Nasdem Jacky Ully menekankan pentingnya penyidikan. Menurut Jacky, KPK sudah berjalan cukup baik. Begitu juga penggunaan anggaran. Yang perlu diperhatikan adalah penguatan penyidikan. Tidak mudah membentuk penyidikan yang bagus. Dibutuhkan banyak penyidik yang ahli. Tentu anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

Yang menjadi pertanyaan, kata dia, apakah anggaran sekarang sudah mampu membuat penyidikan dengan baik. "Apakah penambahan anggaran itu bisa memperkuat penyidikan," urainya. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Gaji ke-13 Cair 1 Juli
Gaji ke-13 Cair 1 Juli

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

Pansel calon pimpinan KPK mengumumkan 104 nama yang dinyatakan lolos seleksi uji kompetensi.


Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Yang terbaru, kubu Prabowo menawarkan kesepakatan power sharing 55:45 sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.


Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Besarnya anggaran dinas ke luar kota maupun luar negeri menjadi beban keuangan daerah akhir-akhir ini.


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).


Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

KPK mengingatkan pansel capim KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos administrasi.


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/7) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!