Nasional
Share this on:

KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan

  • KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan
  • KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk mempelajari draf RUU inisiatif revisi UU KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap perintah tersebut dijalankan sebaik-baiknya. "Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut," ujar Febri kepada wartawan, Senin (9/9) kemarin.

Febri menyampaikan, RUU tersebut memiliki sejumlah persoalan mendasar. Hal ini, diperkuat dengan banyaknya penolakan dari berbagai kalangan seperti guru besar dan dosen, pemuka agama, serta masyarakat sipil. Ia menilai penolakan revisi tersebut dapat dijadikan pertimbangan Jokowi dan DPR untuk tidak mengesahkan RUU KPK.

"Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dari yang kita baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati," ucap Febri.

Febri menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi bahwa Jokowi telah melayangkan Surat Presiden (Supres) perihal pembahasan RUU lebih lanjut kepada DPR.

Di sisi lain, Febri menyampaikan KPK berterima kasih atas dukungan yang terus berdatangan dari berbagai pihak. Dikatakannya, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses revisi UU KPK agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melemahkan lembaga antirasuah.

"KPK juga mengajak semua pihak berada di sebuah payung besar harapan kita untuk melawan upaya-upaya melumpuhkan KPK," kata Febri.

Selain proses revisi UU KPK, sambungnya, juga terdapat proses seleksi pimpinan KPK yang juga perlu dikawal. "Agar orang yang terpilih nanti adalah seorang berintegritas yang memiliki legitimasi moral dan etik untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Febri.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly membenarkan telah diperintah Jokowi untuk mempelajari draf RUU inisiatif revisi UU KPK. Ia mengaku akan menjalankan instruksi tersebut dengan mempelajari rancangan revisi payung hukum KPK.

"Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Kita akan pelajari, kita lihat nanti seperti apa," kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, Jokowi memberikan perhatian lebih terhadap rencana DPR merevisi UU KPK. Akan tetapi, ia enggan merinci bentuk perhatian yang Jokowi berikan. "Ada beberapa concern beliau. Kami harus baca dulu. Kami harus mempelajari. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari," ujar Yasonna.

Seperti diketahui, Seluruh fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9) siang. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Tahap pertemuan telah dilakukan oleh sejumlah partai politik pasca Pemilihan Presiden 17 April lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!