Nasional
Share this on:

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

  • KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk
  • KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih menunggu laporan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menyidangkan kasus tersebut.

Nantinya, setelah laporan diterima, Saut menyatakan pihaknya akan menentukan langkah lebih lanjut. "Nanti Jaksa penuntut akan laporkan seperti apa itu akan dikembangkan. Kita tunggu saja," ujar Saut saat dikonfirmasi,kemarin (12/5) kemarin.

Dalam surat tuntutan terhadap Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/5) lalu, JPU KPK meyakini Ending telah memberikan uang senilai total Rp11,5 miliar kepada pejabat Kemenpora.

Jaksa juga meyakini uang tersebut digunakan untuk kepentingan Menpora Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum dan Staf Protokoler Kemenpora, Arief Susanto. Menanggapi hal ini, Saut enggan menjelaskan rincian bukti-bukti yang dimiliki KPK mengenai dugaan keterlibatan Imam Nahrawi.

Ia hanya meminta publik untuk bersabar menunggu proses hukum. "Tunggu nanti setelah putusan, jaksa akan lapor," tandasnya.

Senada, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tengah menunggu proses persidangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Kata dia, JPU KPK akan mempelajari fakta-fakta yang muncul selama persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Menurut dia, terdapat sejumlah tahapan lebih lanjut usai tuntutan dibacakan hingga putusan dijatuhkan. Nah, berdasarkan putusan tersebut, sambung Febri, pihaknya akan mempelajari pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan.

"Dari sana lah nanti Jaksa akan melakukan analisis dan merekomendasikan pada pimpinan apa tindak lanjut yang bisa dilakukan baik untuk pokok perkara ataupun untuk kemungkinan adanya pengembangan yang lain," jelas Febri.

Dalam tuntutan terhadap Ending dan Johny, Jaksa menyatakan, uang Rp11,5 miliar itu diterima Ulum dan Arief secara bertahap dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2018. Pada Februari 2018, Ending Fuad menyerahkan uang Rp500 juta kepada Ulum di Gedung KONI.

Kemudian, pada Maret 2018, Ending atas sepengetahuan Johny menyerahkan kembali uang Rp2 miliar kepada Ulum di Gedung KONI lantai 12. Pemberian selanjutnya pada Juni 2018, Johny menyerahkan uang Rp3 miliar kepada orang suruhan Ulum bernama Arief. Pada Mei 2018, Ending Fuad menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Ulum di Gedung KONI Pusat.

Sebelum Idul Fitri 2018, Ending Fuad kembali menyerahkan uang dalam bentuk mata uang asing kepada Ulum di lapangan tenis Kemenpora. Jaksa juga mengungkapkan ada pemberian kepada Ulum Rp50 juta dari Fuad dan Johny. Pemberian terjadi ketika Ulum dan Imam berada di Jeddah, untuk memenuhi undangan Federasi Paralayang dan umrah.

Tak hanya itu, Jaksa menyatakan, Imam dan Ulum ikut serta dalam pemufakatan jahat terkait perkara dugaan suap ini. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa juga meminta Majelis Hakim mengesampingkan bantahan Imam, Ulum dan Arief. Hal ini lantaran bantahan ketiganya merupakan usaha pembelaan diri tanpa didukung alat bukti sah lainnya.

Febri mengatakan, tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK dalam persidangan kemarin sudah dianalisis dan didasarkan pada fakta yang berkembang di proses persidangan. Jaksa, kata Febri memiliki atas fakta-fakta tersebut hingga dituangkan dalam surat tuntutan Ending dan Fuad.

Meski demikian, Febri mengatakan, pihaknya akan menunggu pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan dalam putusan nantinya untuk pengembangan kasus ini. Yang pasti, kata Febri menekankan pengembangan terhadap suatu perkara akan selalu terbuka sepanjang didukung bukti yang cukup.

"Kita tunggu putusan pengadilannya nanti, Jaksa akan melakukan analisis apakah ada pelaku lain atau ada perbuatan lain yang berkembang yang perlu ditelusuri. Sehingga ruang lingkup kasusnya itu bisa berkembang atau pelakunya bisa diproses lebih lanjut," kata Febri. (riz/ful/zul/fin)

z

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

Gelombang aksi mendukung hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi warna baru.


ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 mengeluhkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasi


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Revisi RUU KPK Tidak Melemahkan, Hanya Penyempurnaan

Revisi RUU KPK Tidak Melemahkan, Hanya Penyempurnaan

DPR RI bekerja supercepat dalam merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!