Nasional
Share this on:

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov
  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Setya Novanto saat akan dipindahaan ke RSCM, pasca insiden kecelakaan beberapa waktu lalu. (Muhammad Ali/ Jawa Pos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Lembaga superbodi itu menahan "paksa" tersangka dugaan obstruction of justice penyidikan mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut.

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Dia dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas.

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 pertama.

Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut.

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. "Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Di sisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin.

"Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan," terangnya.

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK, bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Namun demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan.

"KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich)," imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi yang mau berlangsung dalam waktu dekat.

"Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich)," katanya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


KKSB Brutal, 16 Korban Ditembak di Bagian yang Mematikan

KKSB Brutal, 16 Korban Ditembak di Bagian yang Mematikan

Pencarian korban meninggal maupun selamat di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, berlanjut kemarin (6/12).


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Insaar tablet 50 mg dan Acentensa Tablet Salut Selaput 50 mg yang merupakan obat antihipertensi ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Jalan tol yang menghubungkan Merak dan Surabaya ditargetkan bisa digunakan pada pekan ketiga bulan desember 2018 mendatang.


Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Dari Denpasar Seharusnya Tak Boleh Terbang

Hari ini (29/11) tepat sebulan kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Lion Air.


Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Produk-produk jurnalistik yang bermasalah harus diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) Pers.


Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Peserta SKB CPNS Diumumkan Maksimal 30 November

Hingga kemarin panitia seleksi nasional (panselnas) belum mengumumkan pelamar CPNS yang maju ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!