Nasional
Share this on:

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov
  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Setya Novanto saat akan dipindahaan ke RSCM, pasca insiden kecelakaan beberapa waktu lalu. (Muhammad Ali/ Jawa Pos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Lembaga superbodi itu menahan "paksa" tersangka dugaan obstruction of justice penyidikan mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut.

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Dia dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas.

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 pertama.

Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut.

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. "Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Di sisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin.

"Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan," terangnya.

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK, bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Namun demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan.

"KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich)," imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi yang mau berlangsung dalam waktu dekat.

"Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich)," katanya. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Poros Ketiga Masih Tunggu Gus Ipul

Poros Ketiga Masih Tunggu Gus Ipul

Koalisi poros ketiga yang diberi nama Jatim Emas juga belum memastikan pasangan cagub maupun cawagub yang akan mereka usung.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Skandal korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin memanas.


Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Di antaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja.


Satu Kontainer Limbah dan 32 Truk Angkut Tanah yang Terkontaminasi

Satu Kontainer Limbah dan 32 Truk Angkut Tanah yang Terkontaminasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerjunkan tim untuk menangani timbunan limbah diantara tumpukan sampah liar di desa Panguragan Wetan, Kabupaten Cir



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!