Nasional
Share this on:

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov
  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Setya Novanto saat akan dipindahaan ke RSCM, pasca insiden kecelakaan beberapa waktu lalu. (Muhammad Ali/ Jawa Pos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Lembaga superbodi itu menahan "paksa" tersangka dugaan obstruction of justice penyidikan mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut.

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Dia dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas.

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 pertama.

Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut.

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. "Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Di sisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin.

"Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan," terangnya.

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK, bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Namun demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan.

"KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich)," imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi yang mau berlangsung dalam waktu dekat.

"Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich)," katanya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga orang nelayan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf akhirnya berhasil dibebaskan. Mereka sebelumnya ditahan sejak Januari 2017 lalu.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.


Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Rupiah Melemah Lagi Hingga Rp14.815 per Dolar

Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung membuat pemerintah cukup disibukkan.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!