Nasional
Share this on:

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov
  • KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Setya Novanto saat akan dipindahaan ke RSCM, pasca insiden kecelakaan beberapa waktu lalu. (Muhammad Ali/ Jawa Pos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Lembaga superbodi itu menahan "paksa" tersangka dugaan obstruction of justice penyidikan mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut.

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Dia dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas.

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 pertama.

Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut.

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. "Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Di sisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin.

"Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan," terangnya.

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK, bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Namun demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan.

"KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich)," imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi yang mau berlangsung dalam waktu dekat.

"Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich)," katanya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Alat Khusus Dikerahkan ke Danau Toba

Alat Khusus Dikerahkan ke Danau Toba

Pencarian korban hilang dalam insiden KM Sinar Bangun yang tenggelam Senin (18/6) terus berlanjut. Kamis (21/6) pencarian memasuki hari keempat.


Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Diduga Overload, Kapal Motor Oleng lalu Terbalik

Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Toba Samosir, tujuan Tiga Ras, Simalungun, Sumatera Utara, terbalik.


MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!