Nasional
Share this on:

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi
  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, ada beberapa pokok perubahan utama dalam perpres yang disahkan Juli lalu tersebut. Diantaranya, memfokuskan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi.

"Selama ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi itu lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK," kata Moeldoko di gedung KPK, kemarin (15/8).

Menurut dia, pencegahan itu tetap menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, bakal dipindahkan ke KPK.

Meski demikian, koordinasi antara Bappenas dan KPK tetap dilakukan terkait dengan peran yang dialihkan itu. "KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meng-handle urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan, KSP mengurusi agenda prioritas pembangunan. "Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang. Tapi kalau pencegahan uangnya belum keambil," terang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan, pencegahan korupsi tetap fokus pada tiga hal. Yakni, tata niaga dan perizinan, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Khusus pencegahan di bidang tata niaga penegakan hukum dimaksudkan agar pengusaha mendapat kepastian berusaha.

"Dan jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," ujarnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan perpres tersebut sebagai penekanan bahwa pemerintah berupaya mensinergikan semua langkah terkait pencegahan korupsi. Hal itu, kata dia, tidak lantas menutup ruang gerak KPK yang selama ini juga memiliki deputi pencegahan.

"Kami berharap upaya pencegahan korupsi lebih sistematis terkoordinasi," ungkapnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam
Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Berita Berikutnya

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen
SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

Berita Sejenis

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Aksi Bela Kalimat Tauhid Bisa Berulang Pekan Depan

Aksi Bela Kalimat Tauhid Bisa Berulang Pekan Depan

Massa Aksi Bela Kalimat Tauhid berdemonstrasi di depan kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jumat siang (26/10


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!