Nasional
Share this on:

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi
  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, ada beberapa pokok perubahan utama dalam perpres yang disahkan Juli lalu tersebut. Diantaranya, memfokuskan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi.

"Selama ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi itu lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK," kata Moeldoko di gedung KPK, kemarin (15/8).

Menurut dia, pencegahan itu tetap menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, bakal dipindahkan ke KPK.

Meski demikian, koordinasi antara Bappenas dan KPK tetap dilakukan terkait dengan peran yang dialihkan itu. "KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meng-handle urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan, KSP mengurusi agenda prioritas pembangunan. "Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang. Tapi kalau pencegahan uangnya belum keambil," terang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan, pencegahan korupsi tetap fokus pada tiga hal. Yakni, tata niaga dan perizinan, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Khusus pencegahan di bidang tata niaga penegakan hukum dimaksudkan agar pengusaha mendapat kepastian berusaha.

"Dan jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," ujarnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan perpres tersebut sebagai penekanan bahwa pemerintah berupaya mensinergikan semua langkah terkait pencegahan korupsi. Hal itu, kata dia, tidak lantas menutup ruang gerak KPK yang selama ini juga memiliki deputi pencegahan.

"Kami berharap upaya pencegahan korupsi lebih sistematis terkoordinasi," ungkapnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam
Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Berita Berikutnya

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen
SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

Berita Sejenis

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

Pansel calon pimpinan KPK mengumumkan 104 nama yang dinyatakan lolos seleksi uji kompetensi.


Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Yang terbaru, kubu Prabowo menawarkan kesepakatan power sharing 55:45 sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.


Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Belum ada keputusan apakah Partai Gerindra tetap oposisi atau ikut dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Konstruktif Lewat Jalur Oposisi

Konstruktif Lewat Jalur Oposisi

Partai oposisi diminta tetap ada. Kritik membangun dapat menjadi penyeimbang pemerintah.


Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

KPK mengingatkan pansel capim KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos administrasi.


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


Parpol Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Tetap Kontrol Pemerintah

Parpol Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Tetap Kontrol Pemerintah

Partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta tidak tergoda untuk bergabung ke pemerintah.


Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/7) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!