Nasional
Share this on:

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi
  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, ada beberapa pokok perubahan utama dalam perpres yang disahkan Juli lalu tersebut. Diantaranya, memfokuskan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi.

"Selama ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi itu lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK," kata Moeldoko di gedung KPK, kemarin (15/8).

Menurut dia, pencegahan itu tetap menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, bakal dipindahkan ke KPK.

Meski demikian, koordinasi antara Bappenas dan KPK tetap dilakukan terkait dengan peran yang dialihkan itu. "KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meng-handle urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan, KSP mengurusi agenda prioritas pembangunan. "Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang. Tapi kalau pencegahan uangnya belum keambil," terang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan, pencegahan korupsi tetap fokus pada tiga hal. Yakni, tata niaga dan perizinan, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Khusus pencegahan di bidang tata niaga penegakan hukum dimaksudkan agar pengusaha mendapat kepastian berusaha.

"Dan jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," ujarnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan perpres tersebut sebagai penekanan bahwa pemerintah berupaya mensinergikan semua langkah terkait pencegahan korupsi. Hal itu, kata dia, tidak lantas menutup ruang gerak KPK yang selama ini juga memiliki deputi pencegahan.

"Kami berharap upaya pencegahan korupsi lebih sistematis terkoordinasi," ungkapnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam
Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Berita Berikutnya

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen
SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

Berita Sejenis

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

KPK Siap Hadapi Pemprov Papua

Dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

KPK: Jangan Pilih Lagi Mantan Koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan langkah berani. Hari ini mereka akan mengumumkan nama-nama caleg yang pernah mendekam di penjara.


Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Diperiksa KPK, Menpora Jelaskan Mekanisme Hibah

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (24/1).


Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!