Nasional
Share this on:

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi
  • KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, ada beberapa pokok perubahan utama dalam perpres yang disahkan Juli lalu tersebut. Diantaranya, memfokuskan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi.

"Selama ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi itu lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK," kata Moeldoko di gedung KPK, kemarin (15/8).

Menurut dia, pencegahan itu tetap menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, bakal dipindahkan ke KPK.

Meski demikian, koordinasi antara Bappenas dan KPK tetap dilakukan terkait dengan peran yang dialihkan itu. "KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meng-handle urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan, KSP mengurusi agenda prioritas pembangunan. "Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang. Tapi kalau pencegahan uangnya belum keambil," terang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan, pencegahan korupsi tetap fokus pada tiga hal. Yakni, tata niaga dan perizinan, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Khusus pencegahan di bidang tata niaga penegakan hukum dimaksudkan agar pengusaha mendapat kepastian berusaha.

"Dan jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," ujarnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan perpres tersebut sebagai penekanan bahwa pemerintah berupaya mensinergikan semua langkah terkait pencegahan korupsi. Hal itu, kata dia, tidak lantas menutup ruang gerak KPK yang selama ini juga memiliki deputi pencegahan.

"Kami berharap upaya pencegahan korupsi lebih sistematis terkoordinasi," ungkapnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam
Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Berita Berikutnya

SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen
SUGBK Siap Meski Belum 100 Persen

Berita Sejenis

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!