Nasional
Share this on:

KPU-Bawaslu Harus Lebih Efisien dan Efektif

  • KPU-Bawaslu Harus Lebih Efisien dan Efektif
  • KPU-Bawaslu Harus Lebih Efisien dan Efektif

**JAKARTA ** - Komisi II DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu dan DKPP soal terkait pengusulan serta perencanaan anggaran pada periode tahun anggaran (TA) 2020 mendatang. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6) dihadiri Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Ketua DKPP Harjono.

Dalam pembahasan, Sekjen KPU, Arif Rahman memaparkan pagu indikatif atau yang diusulkan TA 2020 yang ditetapkan untuk lembaganya sebesar Rp1.992.861.595.000,00. Berarti lembaga besutan Arief Budiman tersebut meminta tambahan anggaran Rp 1.201.388.105.000 sekaligus usul realokasi anggaran Rp310.000.000.000,00.

"Mengusulkan tambahan anggaran Rp1.201.388.105.000,00 dengan total anggaran yang diajukan KPU adalah Rp3.194.249.700.000,00" kata Arief.

Sedangkan ditempat yang sama, Gunawan Suswantoro mewakili Bawaslu, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp497.099.425.000,00. Sedangkan pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp2.844.862.603.000,00 termasuk untuk DKPP sebesar Rp10.720.000.000,00.

Berdasarkan peraturan yang ada, nantinya DKPP tidak akan berada di dalam naungan Bawaslu tetapi akan masuk ke dalam naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aturan itu akan mulai dilaksanakan pada Agustus mendatang. "Pemindahan DKPP di tahun 2019 kami sudah bicarakan dengan Sekjen Kemendagri yang intinya kami sepakat mengawal pemindahan sekretariat DKPP dengan cara yang baik," kata Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Rabu (19/6).

Meski akan dipisahkan dari DKPP, Bawaslu tetap menganggarkan biaya untuk DKPP untuk jaga-jaga dalam proses transisi.

Terakhir DKPP, meminta anggaran sebesar Rp147.169.784.000,00. Semua usulan anggaran ini akan segera di bawa Komisi II DPR ke Badan Anggaran (Banggar) untuk ditindaklanjuti. "Terkait dengan usulan anggaran DKPP bahwa diharapkan RDP hari ini bisa merekomendasikan alokasi anggaran DKPP," tutupnya.

Usai pemaparan, sejumlah catatan pun diberikan oleh Anggota Komisi II DPR, dimulai dari Abdul Hakam Naja menilai usulan anggaran KPU TA 2020 tidak memiliki detail yang jelas dan hanya berupa rincian rencana keuangan yang terlalu sederhana.

Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, dengan total pengajuan usulan anggaran yang begitu besar tentunya memerlukan rincian yang lebih mendetail agar rakyat dapat mengetahui ke mana aliran dana itu berada.

"Tiba-tiba keluar anggaran yang sangat besar, sangat sederhana, sangat terbatas penjelasan dan narasinya, padahal anggarannya cukup besar," katanya.

Hakam menambahkan, seharusnya pa yang diajukan KPU bisa lebih detail mengingat besarnya anggaran untuk tahun 2020. Dia khawatir, dengan format seperti itu tidak akan menghasilkan apapun. "Tidak mengungkit sebuah formula rumusan bahwa pentingnya penyelenggaraan pemilu mendapatkan anggaran, apalagi ada anggaran tambahan," jelasnya.

Hal berbeda disampaikan oleh, Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan mengimbau agar penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) belajar dari pengalaman dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 17 April 2019 lalu. Khususnya, terkait masalah honor untuk petugas Pemilu. Hal ini dinilai Azikin penting, mengingat dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 mendatang.

Petugas Pemilu yang lalu hanya mendapat honor Rp 500 ribu, sementara dia harus bekerja 24 jam lebih. Kami tekankan hal ini jangan terulang lagi, tegas Azikin saat Rapat Dengar Pendapat.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan, lebih baik penyelenggara Pemilu, khususnya KPU menghemat anggaran dengan menghapus berbagai kegiatan yang tidak ada relevansinya. Misalnya, acara lomba lari KPU Run maupun konser KPU. Jauh lebih penting, tegas Azikin, dengan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan honor untuk penyelenggara Pemilu pada Pemilu yang akan datang.

Semua kegiatan yang tidak mempunyai relevansi yang kuat dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti konser biduan yang mahal dan KPU Run tidak perlu untuk dilakukan. Lebih baik, anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan honor demi peningkatan kesejahteraan penyelenggara Pemilu, tandas Azikin.

Ia menyoroti adanya peralihan anggaran DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri. Azikin memberikanwarningkepada DKPP agar independensi DKPP betul-betul dipelihara.

Sebagaimana kita ketahui, Kemendagri adalah struktur bagian dari pemerintahan eksekutif. Sehingga, kami mengimbau agar DKPP dalam proses melaksanakan tugas-tugasnya tidak terjadi intervensi yang tidak dinginkan oleh semua pihak, tutur Azikin.

Legislator dapil Sulawesi Selatan I ini menambahkan, semua hal terkait penyelenggaran Pemilu supaya betul-betul diperhatikan. Demikian pula dengan Bawaslu, ujar Azikin, anggaran Bawaslu ke depannya betul-betul bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Tujuannya agar seluruh petugas Bawaslu, mulai dari kecamatan dan desa termasuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), bisa melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Jangan lagi ada yang terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pemilu, untuk menjaga penyelenggaran secara jujur adil dan transparan, pungkas Azikin. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk.


ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

ITB Tertinggi Disusul UGM, IPB, ITS, dan UI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di baw


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!