Nasional
Share this on:

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

  • KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran
  • KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

JAKARTA - Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah. Sebanyak 32 provinsi sudah mengantongi predikat tersebut. Artinya, keefisienan terhadap penggunaan anggaran APBN/APBD bisa dilakukan. Namun, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 BPK, ada empat kementerian/lembaga pusat yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Keempat lembaga itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan lembaga yang mendapat disclaimer atau Tidak Memberikan Opini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Presiden Joko Widodo berharap agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP segera memperbaiki diri. "Yang belum mendapat WTP diperbaiki dulu. Sekarang tinggal empat ya. Ini tolong diperbaiki. Supaya semuanya WTP. Hal ini akan menunjukkan bahwa lembaga kepatuhan terhadap akuntabilitas perundang-undangan," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Presiden menyampaikan hal tersebut usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Banyak sekali yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa Pemerintah Pusat sekarang WTP-nya meningkat sekali. Begitu juga dengan pemerintah daerah, 32 provinsi sudah WTP," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian. Termasuk BPK dan 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

"Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah. Terutama di bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," timpal Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun. Selain itu, 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar.

"Ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Progresnya sangat baik, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), presentasenya meningkat. Artinya, sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Tinggal sedikit yang belum WTP," papar Moermahadi.

Selain laporan keuangan, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja secara umum. Sebab, BPK periode 2014-2019 akan berakhir pada Oktober mendatang. "Saya dan anggota pamit kepada Presiden sekaligus melaporkan bahwa kami sudah menyampaikan pemeriksaan," ucapnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan masih terdapat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul saat pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Proyek Palapa Ring secara keseluruhan telah resmi beroperasi.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!