Nasional
Share this on:

KPU Jawab Tudingan Kecurangan

  • KPU Jawab Tudingan Kecurangan
  • KPU Jawab Tudingan Kecurangan

JAKARTA - Dugaan kecurangan selama penyelenggaraan pemilu yang dituduhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantah. Penyelenggara pemilu tersebut menegaskan jika manipulasi data tak bisa dilakukan dalam penghitungan manual. Kedua saksi selalu dihadirkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tidak pernah absen selama rekapitulasi nasional dilaksanakan.

KPU membantah dalil kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut sistem informasi penghitungan suara (Situng) dibiarkan bermasalah. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan Situng tak bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

"Saya baru mengerti kalau bisa, memanipulasi DPT melalui IT. Mungkin ahlinya terlalu canggih, terlalu pintar. Kita malah nggak tahu caranya," kata Pramono di Jakarta, Sabtu (15/6).

Dia juga mengatakan tidak benar jika KPU sengaja membuka celah pihak ketiga masuk dan mengubah data dalam Situng. Dia menegaskan tak ada satu pun pihak yang bisa membuka akses Situng untuk memanipulasi data. "Kalau pun ada yang bisa masuk ke Situng pun tak bisa mengubah apa-apa. Perolehan suara yang ditetapkan bukan dari Situng, tapi dari rekapitulasi manual berjenjang," imbuhnya.

Pramono juga menjelaskan soal jeda 15 menit dalam Situng yang disebut kubu Prabowo memungkinkan penyusup mengubah data. Sebaliknya, menurut dia, jeda waktu dalam Situng itu justru diberikan agar tim verifikator bisa memastikan data yang diunggah sesuai dengan data dalam formulir C1.

"Kalau dikatakan Situng itu sengaja menyesuaikan dengan rekap berjenjang, kan saat ini Situng masih 97 persen posisinya. Bahkan masih lebih tinggi suara di rekap manual dibanding Situng," tukasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bingung ada banyak pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu. "Kalau ada pelanggaran sebanyak itu kok nggak lapor Bawaslu," katanya.

Hasyim menyebut proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan sangat terbuka dan diawasi Bawaslu. Jika ada memang ada kecurangan TSM, Bawaslu pasti sudah menciumnya. Dia juga menyebut dalam rekapitulasi di 34 provinsi, tak ada satu pun saksi peserta pemilu yang mengajukan keberatan terkait kecurangan TSM. Dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan anggota legislatif DPR, tak ada satu pun peserta pemilu yang mendalilkan kecurangan TSM ke MK.

"Pemilu ini kan pemilu serentak, pada hari yang sama memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pemilihnya juga sama. Kok yang diminta dibatalkan hanya pilpres saja. Padahal pemilihnya sama, daftarnya sama, pada hari yang sama," jelas dia.

Dalam dalil permohonanya, kubu Prabowo menyebut ada 22.034.193 data pemilih siluman yang dimanfaatkan untuk menggelembungkan suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pemilih siluman itu berasal dari 17,5 juta data pemilih tak wajar yang sudah sempat dipermasalahkan Prabowo ditambah 5,7 juta data pemilih dalam daftar pemilih kusus (DPK) yang ditambahkan pada saat hari pemungutan suara. (khf/fin/zul/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.


Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

Kursi dan Caleg DPR RI Belum Ditetapkan

KPU baru akan melakukan penetapan setelah seluruh PHPU di MK dijalankan sesuai putusan mahkamah.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang didukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020 mendatang.


Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Jelang pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu menyoroti persiapan ogistik, DPT, hingga regulasi.


Listrik Mati Tanggung Jawab Menteri BUMN

Listrik Mati Tanggung Jawab Menteri BUMN

Listrik di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten mengalami padam massal pada Minggu (4/5).


Awas, Gula Pasir Oplosan Banyak Beredar Luas

Awas, Gula Pasir Oplosan Banyak Beredar Luas

Masyarakat harus mewaspadai peredaran gula pasir oplosan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.


KPU Ingin Aturan Tegas

KPU Ingin Aturan Tegas

Wacana larangan mantan napi korupsi ikut pilkada serentak 2020 mendapat dukungan berbagai pihak. Kendalanya hanya satu, peraturan hukum.


KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Upaya melarang mantan koruptor maju Pilkada 2020 harus disetujui semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki dasar hukum kuat jika ingin memberlakuk



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!