Nasional
Share this on:

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

  • KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020
  • KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

JAKARTA - Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai pemangkasan waktu penuh risiko. Sedangkan pengamat menganggap pemangkasan justru menguntungkan semua pihak.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, apabila wacana pemangkasan diamini, hal ini justru lebih baik ketimbang masa kampanye yang panjang. Menurutnya, dengan ada pemangkasan, biaya kampanye yang dikeluarkan peserta pemilu lebih efisien.

Pengeluaran terbesar bagi peserta pemilu adalah logistik. Jika masa kampanye lebih lama, biaya yang dikeluarkan untuk tentu akan membengkak. Selain peserta pemilu, penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diuntungkan.

"KPU memiliki waktu kerja yang lebih singkat. Sedangkan Bawaslu juga mengawasi tidak terlalu lama. Saya rasa ini justru lebih baik. Selain biaya, kerja mereka juga lebih singkat. Jika diarahkan dengan jumlah suara, saya rasa itu jauh dari konteks," kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Dia menerangkan, jika di satu daerah ada dua kandidat. Petahana dan pendatang baru, seharusnya tidak ada yang mempersoalkan masa kampanye. Untuk petahana misalnya. Kinerja selama lima tahun sudah menjadi modal utama jika ingin maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

"Sedangkan untuk pendatang baru, saya yakin tidak muncul tiba-tiba. Karena mereka pasti sudah menyiapkan diri sejak lama. Bahkan dua tahun sebelumnya sudah harus dipersiapkan. Saya rasa waktu kampanye yang dipersingkat tidak masalah," bebernya.

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menilai usul legislatif untuk memangkas masa kampanye dinilai penuh risiko. Usulan tersebut muncul dari Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. Ia mengusulkan masa kampanye dipangkas dari 81 hari menjadi 60 hari.

"Jarak antara penetapan calon dengan hari pemungutan suara sudah sangat mepet. Kalau misalnya ada sengketa dan itu selesainya mendekati hari pemungutan suara, jelas berisiko juga bagi KPU," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (11/7).

Arief mengatakan, masa kampanye yang direncanakan pada 16 Juni-19 September 2020 sudah mempertimbangkan berbagai skenario. Mulai dari terkait sengketa pencalonan, distribusi logistik, dan sosialiasi. Selain itu, masa kampanye Pilkada serentak 2020 sudah dibuat sependek mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengingatkan Pemilu 2019 punya masa kampanye 203 hari, Pilkada 2018 selama 98 hari dan Pilkada 2017 107 hari. Meski begitu, Arief tak menutup kemungkinan jika memang masa kampanye harus dipersingkat. Akan tetapi, dia meminta harus ada aturan yang lebih rinci. Sebab aturan saat ini hanya menyebut masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan calon hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

"Langsung disebut eksplisit. Kampanye dilakukan selama 21 hari, berakhir sebelum dimulainya masa tenang, jelas. KPU tinggal menyusun jadwal 21 hari," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengusulkan KPU memperpendek masa kampanye Pilkada 2020. Ia bahkan meminta waktu pencoblosan dimajukan ke awal September 2020. Yandri beralasan masa kampanye yang panjang menyedot dana kampanye yang besar. Selain itu, akan berdampak pada suasana di masyarakat.

"Kenapa masa kampanye harus sampai tiga bulan? Saya usul 60 hari. Sekali lagi ini untuk menghindari hal yang saya sebutkan. Yakni pemborosan biaya, ketegangan sosial, termasuk biaya yang ditanggung oleh peserta Pilkada," ujar Yandri. (khf/zul/fin/rh)


Berita Sejenis

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan merekomendasikan Kapolri kembali membentuk tim yang lebih spesifik.


Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Minta Gerindra Tetap Oposisi

Yang terbaru, kubu Prabowo menawarkan kesepakatan power sharing 55:45 sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.


Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Presiden mengingatkan hasil TPF Novel Baswedan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar dugaan-dugaan yang ada.


Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

Usulan Komisi II DPR RI untuk mempersingkat masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Gelaran pilkada serentak 2020 mulai digodok. Selain waktu pelaksanaan, sejumlah tahapan kampanye juga ramai dibahas.


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahun mendatang harus dipersiapkan lebih baik.


Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berkaca diri pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari j


Wacana Aturan Poligami Ditentang

Wacana Aturan Poligami Ditentang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya buka suara terkait rencana qanun Aceh tentang ketentuan berpoligami.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!