Nasional
Share this on:

KPU Teliti Keaslian Surat Suara

  • KPU Teliti Keaslian Surat Suara
  • KPU Teliti Keaslian Surat Suara

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelidiki keaslian surat suara di Malaysia yang diduga sudah tercoblos, baik untuk pemilihan presiden dan calon anggota legislatif seperti dalam rekaman video yang beredar di media sosial. "Surat suara itu belum jelas produksi KPU atau bukan, gudang itu punya KPU atau bukan, kalau kita belum jelas, tiba-tiba berandai-andai itu kan tidak bisa," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

KPU mengadakan rapat mendadak yang membahas terkait video tersebut yang beredar di media sosial termasuk pesan berbasis aplikasi, WhatsApp. KPU, lanjut dia, sedang mengklarifikasi semua hal yang terdapat dalam video singkat tersebut. Klarifikasi itu, lanjut dia, menyangkut tempat penyimpanan surat suara yang disewa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), metode pemungutan suara baik melalui TPS, kotak suara keliling (KSK) atau pos serta waktu pemungutan suara dengan ketiga cara itu.

Selain itu, KPU juga mengklarifikasi cara pengemasan surat suara seperti yang ada di dalam video yang dikemas di dalam kantong. Metode pemungutan suara dengan KSK, lanjut dia, surat suara di tempatkan di dalam kotak suara yang disegel bukan di dalam kantong seperti dalam video itu.

"Ini harus diperjelas dulu, karena kami belum mendapat informasi yang jelas tentang hal itu, maka kami akan klarifikasi dulu. Kalau sudah dapat informasi memadai, baru kami akan mengambil sikap, kebijakannya bagaimana," imbuhnya.

Senada dengan Hasyim, Ketua Kelompok Kerja PPLN Wajid Fauzi mengaku masih menunggu informasi dari PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim dari KPU, kata dia, juga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk menindaklanjuti informasi tersebut. "Kami masih menunggu dari PPLN Kuala Lumpur. Mereka masih mencari fakta, sebenarnya seperti apa," ucapnya ketika dikonfirmasi.

Wajid lebih lanjut menjelaskan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia cukup banyak yakni mencapai sekitar 550 ribu pemilih. Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Minggu (14/4) yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.

Sebelumnya, beredar luas video berdurasi singkat yang menampilkan masyarakat setempat menggerebek sebuah ruko kosong yang disebutkan berada di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Di dalam ruko itu ditemukan sejumlah kantong berisi surat suara yang diduga sudah dicoblos untuk pemilihan presiden pasangan tertentu. Tidak hanya itu ditemukan juga surat suara yang tercoblos untuk beberapa nama calon anggota legislatif dari partai politik tertentu. (khf/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

Ada berbegai pertimbangan dan alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ngotot melarang koruptor untuk mencalonkan diri.


Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Nasib SKT FPI di Tangan Mendagri

Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) belum juga dikabulkan pemerintah.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!