Nasional
Share this on:

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

  • KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah
  • KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang banyak menelan korban jiwa diminta segera dievaluasi menyeluruh. Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.

Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menjelaskan, apabila petugas di lapangan merasa berat dengan banyaknya jumlah surat suara yang dihitung dan diawasi, sistem pemilihan umum sebaiknya diubah.

Emrus menyarankan, jika pemilu dibagi menjadi dua. Yakni eksekutif dan legislatif. Menurutnya, jika pemilihan legislatif dibarengi dengan pemilihan presiden, masyarakat hanya akan terfokus kepada calon kepala negara.

Padahal, fungsi legislatif dalam pengawasan pemerintahan sangat penting. Hanya saja, ketika pelaksanaan pemilihan bersamaan, masyarakat cuek dengan pemilihan legislatif. Selain itu, visi misi serta program yang ditawarkan calon anggota legislatif juga dorasa tak sampai ke pemilih. “Semua mata tertuju kepada presiden. Itu hal yang wajar. Hanya saja sangat sayang jika janji calon anggota legislatif tak didengar sepenuhnya,” kata Emrus di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurutnya, keuntungan dipisahkannya pemilihan eksekutif dan legislatif bisa menyinkronkan pembangunan daerah dengan nasional. Calon kepala daerah yang memang tidak searah dengan pembangunan nasional bisa terlihat. “Jadi menurut hemat saya, lebih baik dipisahkan antara pemilihan legislatif dan eksekutif. Masyarakat atau pemilih bisa memilih sesuai dengan visi misi yang ditawarkan,” paparnya.

Sementara itu, KPU menyatakan tata kelola penyelenggaraan pemilu, terutama penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memiliki beban berat, perlu dievaluasi kembali.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan beban penyelenggara untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara cukuo berat. Karena banyak jenis formulir serta limitasi waktu. "Diharapkan dengan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dapat menjadi bahan mendesain kembali penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang," tutur Hasyim.

Diketahui, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, petugas KPPS, PPS dan PPK yang meninggal dunia sebanyak 886 orang, sementara yang sakit sebanyak 5.175 orang. KPU menilai fenomena sakit dan meninggalnya petugas PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat serta-merta dinilai sebagai akibat dari sistem pemungutan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Meski dalam seleksi, petugas harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, termasuk aspek kemampuan jasmani serta rohani. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019
Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

Partai NasDem secara aklamasi kembali memberikan mandat jabatan ketua umum kepada Surya Paloh.


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah meninjau ulang sejumlah regulasi terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Managing Direktur IMF yang baru Kristalina memberikan sebuah warning, Jokowi hati-hati dalam kelola baik moneter atau fiskal.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pesimis UU Pilkada Direvisi

Pesimis UU Pilkada Direvisi

Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pilkada.


KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

Ada berbegai pertimbangan dan alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ngotot melarang koruptor untuk mencalonkan diri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!