Nasional
Share this on:

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

  • KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI
  • KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

JAKARTA - Kendati dianggap sudah sesuai aturan perundang-undangan, pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) tetap menimbulkan polemik. Kini muncul usulan supaya KTP elektronik untuk WNA berbeda warnanya dengan milik WNI.

Usulan itu dikemukakan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi bertema Polemik E-KTP WNA, Perlukah Perppu? di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (28/2) kemarin.

Menurut Fieman, itu merupakan salah satu solusi menjawab kisruh ditemukannya seorang WNA asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat, memiliki KTP-el.

“Penerbitan KTP bagi WNA itu tidak salah pemerintah. Karena sudah diamanatkan dalam undang-undang. Namun tidak ada aturan yang secara eksplisit tentang KTP bagi WNA. Misalnya harus ada aturan yang membedakan warna dari KTP yang dimiliki WNA,” kata Firman seperti dikutip dari jpnn.com.

Forman mendesak agar pemerintah lintas sektoral melakukan verifikasi terhadap WNA yang memiliki KTP-el tersebut. Politikus Partai Golkar itu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan regulasi dengan menyebutkan bahwa yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang adalah WNI yang memiliki KTP-el.

Dalam kesempatan itu, Firman mengapresiasi pemerintah yang telah memberhentikan pembuatan KTP-el bagi WNA. Ditambahkan pula, pada pemilu yang menyisakan 49 hari lagi, a pemerintah belum perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena belum cukup darurat.

“Kita harus cari solusi, spirit kita cuma satu. Mari kita sukseskan pesta demokrasi dengan hati nurani karena kita melakukan pemilihan untuk menentukan nasib bangsa," tandas legislator dapil Jawa Tengah III itu. (zul/jpnn)


Berita Sejenis

Bawaslu Mulai Selidiki Sejumlah Laporan Dugaan Kecurangan

Bawaslu Mulai Selidiki Sejumlah Laporan Dugaan Kecurangan

Sejumlah masyarakat menilai Pemilu 2019 berjalan dengan penuh kecurangan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir.


Dua TKI di Arab Saudi Lolos dari Tiang Gantungan

Dua TKI di Arab Saudi Lolos dari Tiang Gantungan

Dua TKI, Sumartini binti Manaungi Galisung asal Nusa Tenggara Barat dan Warnah binti Ni'ing asal Karawang, lolos dari hukuman mati di Arab Saudi.


Temukan Celah Keamanan Situs KPU, Arif Malah Ditangkap Polisi

Temukan Celah Keamanan Situs KPU, Arif Malah Ditangkap Polisi

Di saat developer besar seperti Google dan Facebook memberi hadiah kepada peretasnya, di Indonesia, sang peretas harus berurusan dengan hukum.


Melelahkan, Sistem Pemilu Serentak Harus Diubah Total

Melelahkan, Sistem Pemilu Serentak Harus Diubah Total

Memang tidak ada pilihan, pemilu serentak harus dievaluasi total. Mulai sistem, sosialisasi, anggaran hingga pelaksanaannya.


Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Srilanka JAKARTA-

Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Srilanka JAKARTA-

Mabes Polri memastikan tidak ada satupun WNI yang terlibat, baik yang menjadi korban atau pelaku teror bom di Sri Lanka.


Kemenlu Bantah WNI Terlibat Pengeboman di Sri Lanka

Kemenlu Bantah WNI Terlibat Pengeboman di Sri Lanka

Kementerian Luar Negeri RI membantah kabar tentang dugaan WNI yang terlibat serangan bom beruntun di Hotel Shangri-La, Kolombo, Sri Lanka.


Tahun Ini, Pemudik Diprediksi Tembus 8,44 Juta Orang

Tahun Ini, Pemudik Diprediksi Tembus 8,44 Juta Orang

Sedikitnya tiga juta orang atau sekitar 40 persen dari pemudik di periode Puasa-Lebaran tahun 2019 diperkirakan akan menggunakan jalan tol.


15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

Kemeriahan Pemilu 2019 harus dibayar dengan mahal. Sebanyak 15 anggota Polri gugur dalam tugas pengamanan pemilu.


PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

MUI mengharapkan sistem pemilu langsung dievaluasi, dan mereka yang meninggal dunia dalam bertugas mendapat santunan.


Bawaslu dan DKPP Respon Dugaan Kecurangan Pemilu

Bawaslu dan DKPP Respon Dugaan Kecurangan Pemilu

Serangan dan tuduhan dugaan kecurangan yang ditujukan ke KPU terkait dokumen C1 mendapat respon dari Bawaslu dan DKPP.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!