Nasional
Share this on:

Kubu Prabowo Ditantang Publikasikan Syarat Rekonsiliasi

  • Kubu Prabowo Ditantang Publikasikan Syarat Rekonsiliasi
  • Kubu Prabowo Ditantang Publikasikan Syarat Rekonsiliasi

JAKARTA - Salah satu syarat rekonsiliasi antara Prabowo Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan polisi. Adanya persyaratan itu dinilai tidak tepat.

Rekonsiliasi politik semestinya dilakukan tanpa syarat apapun. Kubu Prabowo diminta menyampaikan secara terbuka kepada publik apa saja syarat yang ajukan. Tujuannya agar publik bisa menilai.

"Rekonsiliasi seharusnya mestinya tanpa syarat apapun. Harus ikhlas lillahi ta'ala untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada syarat atau embel-embel lain," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di Jakarta, Rabu (10/7) kemarin.

Dia mengatakan tujuan rekonsiliasi politik hanya satu. Yakn i mengakhiri pertikaian politik antar kedua kubu. Karena itu dasar narasi rekonsiliasi menyangkut mental berpolitik untuk siap menang dan siap kalah. Adi menilai Rizieq Syihab dapat pulang ke Indonesia kapan pun. Sebab tidak ada yang menghalangi.

"Apalagi kasusnya sudah SP3. Artinya secara prosedur dan substansial, pulang atau tidaknya Rizieq tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi. Beda ceritanya kalau kepulangan Rizieq dihalang-halangi atau ditolak kelompok tertentu. Tapi ini kan tidak," ucapnya.

Semestinya, pihak Prabowo Subianto mempublikasikan semua syarat rekonsiliasi. Tujuannya agar ada pelibatan publik secara umum. "Biarkan publik memberikan penilaian apakah syarat-syarat rekonsiliasi yang dilakukan 02 rasional atau tidak. Apa saja syaratnya, sampaikan ke publik. Sekarang ini kan zamannya era keterbukaan dan transparansi. Semua orang harus tahu. Nggak perlu ditutup-tutupi," imbuhnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menegaskan tidak sepakat kalau pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan orang-orang pendukung Prabowo-Sandi yang melanggar hukum, dijadikan syarat rekonsiliasi. Menurutnya, pelanggaran hukum tidak patut dijadikan alat rekonsiliasi," kata Karding di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga semua orang di republik ini diperlakukan sama di hadapan hukum. "Sesuai dengan komitmen bersama dalam konstitusi bahwa prinsip bernegara adalah hukum sebagai panglima," tegasnya.

Wilayah hukum tidak bisa ditukar dengan wilayah politik untuk dijadikan alat dalam posisi tawar. Karena itu, hal tersebut tidak etis jika dilakukan. Selain itu, kepergian Rizieq ke Saudi Arabia atas kehendak atau inisiatif sendiri, bukan diusir negara.

"Karena perginya atas keinginan sendiri ya silakan saja jika mau pulang. Bebas, kapan pun bisa kembali. Negara tidak akan menghalang-halangi," paparnya. Dia mengingatkan jika ada syarat yang disertakan, maka Presiden terpilih Joko Widodo akan melihat terlebih dahulu. Bisa diterima atau tidak. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.


Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati banyak melontarkan kelakar politik dalam pidato sambutannya di acara pembukaan Kongres V PDIP, di Bali, kemarin (8/8).


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).


Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Sinyal Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk berkoalisi semakin terlihat.


1.457 Lulusan IPDN Disebar ke Daerah

1.457 Lulusan IPDN Disebar ke Daerah

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo resmi melepas lulusan IPDN Angkatan XXV untuk menempati penugasan barunya di seluruh nusantara.


Wajib Tunduk pada Pancasila

Wajib Tunduk pada Pancasila

Salah satu syarat penting organisasi kemasyarakatan (ormas) boleh berdiri adalah mengakui serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!