Nasional
Share this on:

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

  • Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi
  • Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

JAKARTA - Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung. Kemarin (08/10) Egi Sudjana berupaya melaporkan kasus dugaan fitnah dengan terlapor Farhat Abbas ke Bareskrim. Laporan itu terkait dengan Farhat Abbas yang melaporkan 17 nama tokoh nasional, salah satunya Prabowo Subianto.

Tidak hanya itu, pihak Prabowo juga melaporkan terkait hoax yang menyerang Sandiaga Uno dalam situs www.skandalsandiaga.com. Ada sejumlah akun yang menyebarkan isi dari situs tersebut yang kemudian juga dilaporkan.

Kuasa Hukum Eggi Sudjana Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa laporannya dikarenakan Farhat Abbas memelintir terkait kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. Farthat menuduh ada 17 tokoh yang seakan-akan melakukan konspirasi dalam kasus kebohongan itu.

”Laporan itu dilakukan setelah Ratna pada 3 Oktober mengakui berbohong,” ujarnya.

Padahal, Eggi Sudjana dan 16 tokoh lain itu sebelumnya tidak mengetahui bahwa Ratna berbohong. Bahkan, Ratna sudah didorong untuk melakukan visum oleh salah satu pendukung Prabowo, Habiburokhman.

”Namun, belum juga visum. Lalu mengaku berbohong itu,” ungkapnya.

Laporan yang dilakukan Pitra itu ternyata belum diterima oleh Bareskrim. Polisi beralasan bahwa harus menunggu kasus Ratna usai baru bisa memproses laporan tersebut.

”Itu sebabnya, kami kecewa. Tapi kita tunggu prosesnya, ujarnya.

Namun, kubu Prabowo belum patah arang. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Ketua Harian Prabowo Sandi Digital Team Taufik Hidayat mendatangi Bareskrim. Mereka melaporkan terkait situs www. skandalsandiaga.com yang memuat hoax soal kasus asusila Sandi.

”Difitnah melakukan asusila di kantor dan kelainan jiwa,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ada sejumlah situs yang kemudian menyebarkan hoax yang dibuat situs tersebut. Dia menjelaskan, akun-akun itu diantaranya bernama Tasya, Persib73211358, Della2333235213, TaniaZulf4, IntanNingsih12 dan Njaluk1.

”Masalahnya, akun-akun ini terlihat menggunakan hastag mendukung Jokowi-Maruf,” ungkapnya.

Di sisi lain, kabar bahwa Polda Metro Jaya berencana kembali memanggil Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, direspon sejumlah pengurus partai berlambang matahari itu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Daulay memastikan bahwa Amien yang juga pendiri PAN siap memenuhi panggilan kepolisian.

”Pak Amien insya Allah berencana memenuhi panggilan Polda minggu ini, jika dipanggil lagi,” kata Saleh saat dikonfirmasi.

Menurut Saleh, sebagai warga negara yang baik, Amien siap dan bersedia memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui. Terkait ketidakhadiran pada pemanggilan sebelumnya, Saleh menegaskan tidak ada rencana dari pendiri PAN itu untuk menghindar atau mangkir.

”Doakan saja pak Amien sehat dan tidak ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, insya Allah beliau siap memenuhi panggilan,” ujar Saleh menegaskan.

Kendati begitu, PAN juga merasa perlu mempertanyakan alasan pemanggilan itu. Saleh menyatakan, seperti halnya pihak lain, Amien jelas-jelas adalah korban dari kebohongan Ratna.

”Alih-alih dipanggil, justru sebaiknya beliau dilindungi,” kata Saleh.

Terlebih, pertanyaan lanjutan yang muncul adalah posisi pemanggilan Amien. Jelas terlihat bahwa pasca penangkapan Ratna, polisi langsung menerbitkan surat pemanggilan terhadap Amien.

”Kok mesti pak Amien dulu ya? Orang-orang kan bisa bertanya-tanya, semoga pihak kepolisian bisa memberi penjelasan,” lanjutnya.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo menyatakan, PAN akan sepenuhnya mendukung langkah Amien. Drajad menduga ada motif tertentu terhadap langkah polisi yang tiba-tiba memanggil Amien.

”PAN total football membela pak Amien yang dipanggil Polda. Apalagi hemat saya logika hukum pemanggilan tersebut lemah,” ujarnya. (idr/bay/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang di Indonesia.


Titik Panas di Sumatera Meningkat Tajam

Titik Panas di Sumatera Meningkat Tajam

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat, jumlah titik panas di Sumatera, yang dapat menjadi indikasi kebakaran hutan dan lahan, meningkat


Kembalikan UUD 1945 yang Asli

Kembalikan UUD 1945 yang Asli

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus mengemuka. Sejak 1999 hingga 2002, sudah empat kali dilakukan amandemen.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!