Nasional
Share this on:

Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

  • Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta
  • Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi tiba di kantor KPK, Jumat malam (15/3)lalu, dengan wajah tertunduk dan tertutup masker.

Tapi kemarin (16/3) sekitar pukul 11.45, sambil berkacama hitam dia keluar gedung KPK dengan cengengesan meskipun berstatus tersangka kasus suap.

KPK memutuskan menahan Romi di Rutan Cabang KPK di belakang gedung baru KPK atau gedung Merah-Putih. Di belakang Romi ada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasnuddin.

Dia ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung KPK lama. Kemudian tersangka ketiga yakni Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan Romi ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap. Suap tersebut diterima dari Haris. Tujuannya supaya bisa lolos menjadi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Menurut penelusuran KPK Haris diduga mendatangi rumah Romi pada 6 Februari 2019 untuk memberikan uang Rp 250 juta. Tujuannya untuk bisa menduduki posisi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Semetara itu untuk menjadi Kepala Kantor Kemenag (Kakandepag) Kabupaten Gresik, ongkosnya Rp50 juta.

Ada informasi bahwa untuk bisa duduk sebagai Kepala Kanwil Kemenag maharnya sampai Rp5 miliar. Saat dikonfirmasi kabar tersebut, Febri tidak bisa membenarkannya. Jika memang ada informasi seperti itu, KPK terbuka menerimanya.

"RMY (Romi, Red) dia punya power dan pengaruh. Posisinya itu Ketum (PPP, red)," kata Febri di gedung KPK kemarin (16/3). Sementara Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin adalah politisi PPP yang dipimpin oleh Romi. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan ada unsur trading influence atau jualan pengaruh, Febri menegaskan kasus Romi ini adalah suap.

Lebih lanjut Febri mengatakan Romi selaku pihak yang diduga menerima uang suap, disankakan melanggara Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu Muafaq sebagai pihak pemberi uang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) h uruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian untuk Haris yang juga sebagai pemberi uang, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) h uruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Dalam perkara ini diduga Romi bersama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jatim dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik.

Lebih lanjut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menuturkan KPK masih terus mendalami praktik jual beli jabatan di Kemenag yang melibatkan Romi tersebut. Upaya pedalaman oleh KPK ini termasuk juga menelisik apakah ada keterlibatan Menag Lukman Hakim Saifuddin. "KPK masih berupaya memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini," jelasnya.

Meskipun begitu dia menegaskan Romi tidak mungkin bisa bekerja sendirian dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Sebab posisinya bukan pejabat Kemenag. Dia hanya sebagai ketua umum partai politik dan anggota DPR. Sehingga ia meyakini ada peran dari pihak lain yang membantu Romi. Sehingga Romi bisa menjalankan praktik jual beli jabatan tersebut.

Laode lantas menjelaskan konstruksi perkara yang membuat kantor Menag Lukman disegel KPK tersebut. Akhir 2018 Kemenag mengumumkan proses seleksi terbuka melalui Sistem Layanan Lelang Jabatan calon Pejabat Pimpinan Tinggi. Salah satu jabatan yang dilelang adalah kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jatim. Informasi lelang ini bisa diakses melalui http://seleksijpt.kemenag.go.id/.

Selama proses seleksi terdapat beberapa nama pendaftar. Termasuk Haris yang mendaftar sebagai kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sementara itu Muafaq melamar sebagai kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik.

Dalam prosesnya diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muafaq dan Haris bersama Romi serta pihak-pihak lainnya. Muafak dan Haris juga ditengarai menghubungi Romi untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag itu.

Nah dari komitmen pertemuan itu, pada 6 Februari 2019 Haris diduga mendatangi rumah RMY di Jakarta untuk menyerahkan uang Rp 250 juta. Ternyata pada pertengahan Februari, nama Haris tidak muncul dalam tiga nama calon kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kepada Menag Lukman.

Menurut informasi nama Haris tidak muncul dalam daftar tiga besar tersebut karena dia sempat dijatuhi sanksi administrasi kepegawaian. Dia sempat dijatuhi sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Karena pernah dijatuhi sanksi kepegawaian kategori sedang, Haris memang seharusnya tidak lolos dalam seleksi administrasi.

Dalam proses berikutnya diduga terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu, sehingga nama Haris tetap diloloskan hingga akhirnya menjadi kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jatim. Bahkan dia dilantik oleh Menag Lukman pada 5 Maret lalu.

Setelah resmi dilantik menjadi kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris dikontak oleh Muafaq. Dalam komunikasi tersebut Muafaq meminta bantuan Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Kemudian pada 15 Maret Haris, Muafaq, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romi. Pertemuan tersebut untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan kepala Kantor Kemenag Kabupaten. Gresik yang dilamar Muafaq.(riz/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku pihaknya telah memiliki peta sekolah yang rawan melakukan jual beli kursi.


Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Partai Koalisi Jokowi Maruf Amin, satu-peratu mulai mengajukan jatah menteri. Partai Golkar minta lima kursi pada Kabinet Kerja jilid II.


40 Juta Pengguna Medsos Terpapar Hoaks

40 Juta Pengguna Medsos Terpapar Hoaks

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mencabut pembatasan fitur media sosial, Sabtu (25/5) lalu.


Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Pelunasan BPIH Ditutup Hari ini, Kursi CJH Masih Tersisa 2.158

Pelunasan BPIH Ditutup Hari ini, Kursi CJH Masih Tersisa 2.158

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua ditutup hari ini (10/5).


2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Masih banyak penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).


Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta.


Main Perkara, Hakim di Balikpapan Diduga Terima Rp100 Juta

Main Perkara, Hakim di Balikpapan Diduga Terima Rp100 Juta

Tim penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, operasi senyap itu digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur.


Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Partai politik (parpol) peserta pemilu tidak bisa berleha-leha dan hanya menunggu hasil rekapitulasi suara pascapemilu.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!