Nasional
Share this on:

Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

  • Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan
  • Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

JAKARTA - Posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024 sedang jadi incaran. Tak hanya PKB, Golkar juga menginginkan kursi tersebut. Bahkan, Golkar sudah melakukan lobi lintas partai. Persaingan ini terjadi di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui pihaknya sudah membahas soal posisi Ketua MPR. Pembahasan dilakukan dengan berbagai partai. Menurut Airlangga saat ini partai KIK tengah membahas formasi pimpinan MPR yang akan ditetapkan lewat paket. Diketahui, berdasarkan UU MD3 No 2/2018, pimpinan MPR dipilih melalui sistem paket.

"Artinya koalisi kerja akan ada paket pimpinan. Kita mengurus paket itu," ujar Airlangga di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7) kemarin.

Soal perolehan kursi di parlemen berdasarkan hasil Pileg 2019, Airlangga berpendapat formasi pimpinan MPR harus proporsional. "Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait paket. Tentu paket koalisi pemerintah ini terdiri dari beberapa partai. Diproporsionalkan di sana saja," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Selanjutnya, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Menanggapi hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Golkar berpeluang besar menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR RI. Alasannya, Golkar memiliki perolehan kursi terbanyak kedua di parlemen.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyatakan sejatinya mekanisme pemilihan pimpinan MPR sudah jelas diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tepatnya di pasal 427C. Dalam pasal itu disebut mekanisme pemilihan pimpinan MPR menggunakan sistem paket. Pasal 427C huruf b menyatakan pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

"Dengan begitu persaingan merebut kursi Ketua MPR menjadi lahan bebas dari fraksi-fraksi dan kelompok anggota DPD. Batasannya mesti diusung dalam bentuk paket. Masing-masing fraksi atau kelompok anggota bisa mengusung satu orang untuk bergabung dalam paket pimpinan MPR yang akan diperebutkan," kata Lucius di Jakarta, Rabu (17/7).

Dengan demikian, tugas pertama fraksi-fraksi adalah bagaimana menemukan teman fraksi atau kelompok anggota untuk diajak bergabung dalam satu paket. Apabila koalisi pendukung pemerintah masih mempertahankan anggota partai koalisi Pemilu di MPR, maka partai-partai itu harus berunding di internal koalisi terlebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan siapa yang akan diajukan sebagai pimpinan MPR.

"Jangan lupa mengajak kelompok anggota dari DPD dengan menempatkan salah seorang calon pimpinan dari DPD agar dukungan besar bisa diraih," paparnya.

Apabila koalisi pemerintah bertahan, maka PDIP yang sudah otomatis mendapatkan kursi Ketua DPR, tidak boleh mengambil jatah pimpinan di MPR. "Karena apabila PDIP masih menginginkan kursi pimpinan MPR, sementara kursi pimpinan MPR hanya lima kursi, maka satu partai koalisi pemerintah bakal tidak memperoleh satu kursi pun di pimpinan DPR maupun MPR. Padahal dalam paket pimpinan yang akan diusung biasanya akan ada satu wakil dari DPD-nya. Jadi tersisa hanya empat slot untuk fraksi-fraksi," jelas Lucius.

Dia menilai PPP tidak akan terlampau berambisi meraih kursi pimpinan MPR. Karena jumlah kursi di parlemen minim. Sementara PDIP kemungkinan bersedia menjadi salah satu wakil pimpinan MPR saja. Maka demikian, perebutan kursi Ketua MPR akan terbuka untuk Golkar, PKB, dan Nasdem. "Ketiga fraksi ini mengincar kursi Ketua MPR itu," ucapnya.

Pembagian kursi pimpinan MPR akan menjadi ujian bagi soliditas partai koalisi pendukung Jokowi. Mereka harus bisa dengan tenang membagi jatah kursi tersebut. Jangan sampai ngotot-ngototan yang berpotensi mengancam perpecahan koalisi.

Terpisah, analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan partai politik tidak perlu memperebutkan kursi Ketua MPR RI periode ke depan. "Kursi Ketua MPR itu posisi biasa saja, tidak memiliki pengaruh juga," kata Pangi di Jakarta, Rabu (17/7).

Dia mengatakan yang perlu dilakukan adalah bagaimana peran, kewenangan serta marwah MPR ke depan agar dapat ditingkatkan. Terkait penentuan siapa yang pantas duduk di kursi Ketua MPR, Pangi mengatakan penentuannya dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen. "Tergantung paket voting dan seterusnya, dengan berbagai model, sesuai mekanisme dan aturan main," jelasnya.

Sejauh ini, dua partai telah menyatakan keinginannya memperoleh kursi Ketua MPR. Yakni PKB dan Golkar. Keduanya mengaku telah berdialog dengan sejumlah pihak guna merealisasikan keinginan tersebut. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Penerimaan ASN 2019 Tersendat
Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Berita Sejenis

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang kian ramai diperbincangkan. Demi mewakili semua partai di parlemen, posisi pimpinan ditempatkan setara.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.


Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus mengemuka. Secara umum, GBHN baik untuk diterapkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!