Nasional
Share this on:

Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

  • Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP
  • Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

JAKARTA - Satu persatu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah mega proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah kluster legislatif, kini kembali giliran kelompok swasta yang dijerat komisi antirasuah. Yakni, Direktur Utama (Dirut) Pt Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Sebelumnya, dari pihak swasta, KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. Sedangkan dari pihak eksekutif, komisi antikorupsi menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri.

Dari kalangan politisi, KPK menyeret Setya Novanto dan Markus Nari. Dengan demikian, total ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek dengan kerugian negara Rp2,3 triliun tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, tersangka baru e-KTP itu diduga bersama-sama Irman-Sugiharto melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi sebagaimana disebut dalam pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor.

?Perbuatan ASS (Anang) diduga dilakukan bersama dengan SN, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto dan kawan-kawan,? kata Laode di gedung KPK, kemarin.

Sebagai catatan, PT Quadra Solution yang dipimpin Anang merupakan bagian dari konsorsium PNRI, pemenang tender proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp5,9 triliun.

Menurut Laode, Anang terindikasi berperan aktif dalam upaya menggerogoti proyek e-KTP. Dia ditengarai pernah menyerahkan uang untuk Setya Novanto dan kelompok legislatif di DPR melalui Andi Narogong.

Hal itu dikuatkan oleh Sugiharto yang pernah meminta Anang untuk menyiapkan uang USD 500 ribu dan Rp1 miliar untuk diserahkan ke Miryam S. Haryani, politikus Partai Hanura.

Anang juga disinyalir menyediakan uang tambahan sebesar Rp2 miliar untuk bantuan hukum Ditjen Dukcapil yang waktu itu digugat oleh beberapa peserta lelang e-KTP yang kalah. Kala itu, Ditjen Dukcapil menggunakan jasa advokat hukum Hotma Sitompul and Associates.

Sebagian tudingan itu sudah terungkap dalam sidang Irman-Sugiharto. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Klien Nikahsirri.com Tembus 5.300
Klien Nikahsirri.com Tembus 5.300

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!