Nasional
Share this on:

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

  • Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang
  • Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

JAKARTA - Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10). Larang demo tersebut terhitung mulai 15 Oktober hingga 20 Oktober mendatang.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane protes dengan larangan tersebut. Menurut Neta, tak ada alasan bagi polisi untuk melarang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Terlebih, UU menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tidak ada alasan melarang aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Terpenting, dalam kegiatan itu masyarakat harus menaati berbagai ketentuan, seperti harus menyampaikan pemberitahuan ke pihak kepolisian, selesai sesuai batas waktu hingga pukul 18.00, dan tidak menggangu kepentingan masyarakat luas," kata Neta saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Selasa (15/10) kemarin.

Neta menyampaikan, seluruh proses aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi itu memiliki regulasi dan diatur dalam undang-undang. Artinya, masyarakat dilindungi UU menyampaikan aspirasi dan tugas aparat polisi mengawal aksi penyampaian aspirasi tersebut.

"Dan pada saat pelaksanaannya, harus bisa sama-sama menahan diri agar ketertiban umum dapat terjaga. Sebab, dalam aksi penyampaian aspirasi belakangan ini kepolisian harus bekerja super profesional baik sebelum, saat hari H, maupun pasca aksi," jelasnya.

"Dan saya kira kerja kepolisian ini bertujuan, agar aksi menyampaikan aspirasi itu tidak disusupi oleh kelompok perusuh yang akan kacaukan aksi yang awalnya berjalan damai. Dan di sinilah, peran intelijen kepolisian dan BIN, atau institusi lainnya harus mampu profesional melakukan deteksi dini dan mengantisipasi manuver para penumpang gelap," tambahnya.

Neta menegaskan, kalau intelijen kepolisian dan institusi lain, maupun BIN tidak bisa bekerja maksimal, dan kemudian mengambil jalan pintas melarang aksi unjuk rasa, tentu menunjukan mereka tak profesional dan melanggar UU.

"Kami menekankan agar Polri dan institusi lain, maupun BIN bisa bekerja lebih profesional guna deteksi dini segala bentuk ancaman dan gangguan jelang pelantikan maupun saat pelaksanaan. Jadi, bukan cari jalan pintas untuk melarang masyarakat memenuhi haknya yang dilindungi UU," tegasnya.

Sebelumnya usai rapat terbatas dengan DPR, Senin (14/10) malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy mengatakan pihaknya tak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Presiden terhitung, mulai Selasa (15/10), hingga Minggu (20/10) mendatang.

Dia beralasan, kebijakan yang artinya melarang aksi unjuk rasa selama lima hari hingga pelantikan Presiden dilakukan dalam rangka pengamanan kegiatan kenegaraan yang akan dihadiri banyak perwakilan negara lain berjalan aman, lancar, dan kondusif.

"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif, karena kita menghormati pada saat pelantikan, dan seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara juga akan hadir, termasuk utusan-utusan khususnya," kata Gatot usai rapat koordinasi di DPR RI, Senin (14/10) lalu.

Dengan tujuan itu, Gatot menegaskan, bahwa apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, terhitung hari ini hingga pelantikan Presiden berlangsung tidak akan diberikan surat tanda penerimaan terkait kegiatan tersebut.

"Jadi, apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan ke kami untuk melaksanakan aksi unjuk rasa, penyampaian aspirasi tidak akan diberikan surat tanda penerimaannya," tegasnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Besok, Seluruh Kepala Daerah Dipanggil ke Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo.


Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Presiden AS Donald Trump memberikan kejutan sebelum pergelaran sidang terbuka pemakzulan pekan ini.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.


Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan setuju, terkait rencana perombakan kurikulum pendidikan dengan disertai penerapan teknologi.


Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Kebangetan, Pacul Saja kok Diimpor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kebiasaan para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang suka mengimpor barang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!