Nasional
Share this on:

Lima Parpol Munculkan Nama Calon Pimpinan MPR RI

  • Lima Parpol Munculkan Nama Calon Pimpinan MPR RI
  • Lima Parpol Munculkan Nama Calon Pimpinan MPR RI

JAKARTA - Kursi Ketua MPR jadi rebutan banyak partai politik (parpol). Terlepas dari posisinya yang strategis, Ketua MPR sudah menjadi tradisi dibagikan ke pihak yang perlu mendapat jabatan. Tujuannya supaya politik tetap stabil. Sejak awal reformasi, posisi Ketua MPR merupakan sebuah kompromi dalam rangka bagi-bagi kekuasaan.

"Amien Rais jadi Ketua MPR waktu itu adalah kompromi antarpartai dalam rangka bagi-bagi kekuasaan. Dia tidak maju sebagai capres dan memilih jadi Ketua MPR. Itu disepakati oleh partai-partai lain. Akbar Tandjung disepakati jadi Ketua DPR. Megawati, Gus Dur, dan saya maju ke pencalonan Presiden. Tapi saya mundur beberapa menit sebelum voting di MPR," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (25/7).

Menurutnya, hal ini berbeda dengan posisi Ketua DPR yang otomatis dijabat oleh partai yang mempunyai suara terbanyak di DPR. Sementara di MPR, ketentuan seperti itu tidak ada. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menuturkan posisi Ketua MPR berfungsi sebagai simbol jika negara tetap dalam keadaan normal.

Ketua MPR adalah Ketua Lembaga Negara yang mempunyai beberapa kewenangan strategis. Antara lain mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberikan keputusan akhir bila terjadi proses pemakzulan presiden. MPR juga punya kewenangan memilih wakil presiden jika wakil presiden yang menjabat berhalangan tetap, serta memilih presiden dan wakil presiden dalam hal terjadi kevakuman secara bersamaan.

"Namun Ketua MPR menjalankan tugasnya secara kolektif kolegial bersama-sama para Wakil Ketua. Artinya, Ketua tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam hal penentuan agenda dan materi persidangan. Dalam rapat rimpinan yang ketua memerlukan persetujuan Wakil Ketua yang lain," jelasnya.

Ketua MPR, lanjutnya, tidak bisa bertindak sendiri mengatasnamakan MPR dalam mengambil keputusan. Kecuali, keputusan diambil lewat rapat paripurna MPR. Keputusan rapat paripurna MPR juga harus ditandatangani para pimpinan secara bersama-sama.

Sementara itu, enam partai politik (parpol) sudah blak-blakan menginginkan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Keenam parpol itu adalah Golkar, PKB, PPP, Gerindra, PDIP, dan Demokrat. Lima di antaranya sudah memunculkan nama calon Ketua MPR. Sementara Demokrat belum mengajukan kandidat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, nama calon akan diputuskan melalui rapat dewan majelis tinggi partai. Menurutnya, ada beberapa kader Demokrat yang dinilai pantas menduduki posisi tersebut. "Kader sudah disiapkan. Namun, kita tunggu setelah diputuskan majelis tinggi partai. Nanti Pak SBY yang menyampaikan," ujar Syarief di Jakarta, Kamis (25/7).

Terpisah, Gerindra menilai Ketua MPR adalah jabatan prestise dan wajar jika diperebutkan. Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman mengatakan meski MPR bukan lagi lembaga tertinggi, tapi kewenangannya tetap tertinggi. Salah satunya bisa mengamandemen UUD 1945. "Tugas MPR juga penting yakni memasyarakatkan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, wajar jika semua partai berkepentingan menempatkan kadernya jadi Ketua MPR," kata Habiburokhman di Jakarta, Kamis (25/7).

Dia mengakui Gerindra mengincar kursi tersebut. Menurutnya,komunikasi antarpartai terus berjalan walaupun belum ada kesepakatan. Terkait nama kader yang dicalonkan, dia menyebut nama Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani. "Salah satunya Pak Ahmad Muzani," imbuhnya. Namun, hingga sekarang belum ada keputusan resmi dari Gerindra. Keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Di lain pihak, PKS berharap dapat bekerja sama dengan parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam perebutan kursi pimpinan MPR. "Kalaupun maju ke MPR, maka usulan PKS adalah paket oposisi seperti Pilpres 2019. Kita bisa juga mengajak teman-teman DPD," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7). Eks Koalisi Adil Makmur terdiri atas empat parpol. Yakni PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Sesuai UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Menurut Mardani, saat ini pihaknya masih melakukan lobi-lobi politik. Namun dia menegaskan lobi dilakukan ke semua parpol yang lolos ke parlemen.

"Kalau lobi ke semua parpol ya. Tetapi gambar besarnya oposisi dikedepankan," jelasnya.

Meski begitu, Mardani tak menampik adanya potensi koalisi pimpinan berubah. Apalagi, perebutan kursi pimpinan MPR akan dilakukan pada Oktober 2019 mendatang. "Menurut saya, komunikasi politik baik. Namun, komunikasi politik tidak dikaitkan dengan etika dan moral berat. MPR penting, tetapi lebih penting lagi adalah edukasi publik," tutur Mardani. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Megawati-Prabowo Sepakat
Megawati-Prabowo Sepakat

Berita Sejenis

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus mengemuka. Secara umum, GBHN baik untuk diterapkan.


Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019.


74 Nama Masuk Radar BPIP

74 Nama Masuk Radar BPIP

Setelah sempat dilakukan pada tahun 2017, kali ini Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP) akan kembali memberikan apresiasi untuk 74 individu prestasi.


PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

PAN Tak Ingin Kehilangan Kursi Pimpinan MPR

Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut.


Wacana MPR Dipilih Aklamasi Mulai Digulirkan

Wacana MPR Dipilih Aklamasi Mulai Digulirkan

PDI Perjuangan mewacanakan pembentukan pimpinan MPR dilakukan secara aklamasi.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Calon Kapolri, Komjen Arief Dijegal Meme

Calon Kapolri, Komjen Arief Dijegal Meme

Makin santer kabar Komjen Arief Sulistyanto menuju tampuk pimpinan Kapolri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!