Nasional
Share this on:

Lima Provinsi Darurat Kekeringan

  • Lima Provinsi Darurat Kekeringan
  • Lima Provinsi Darurat Kekeringan

JAKARTA - Hingga Senin (15/7) ini, dari data yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, kecamatan berjumlah 556, kabupaten sejumlah 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.

"Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT," kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (15/7).

BNPB sendiri, menurut Doni, telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini. "Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI," ujar Doni.

Dijelaskannya, teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan. Untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah saya melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. "Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren," ungkapnya.

Kengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. "Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman," terangnya.

Menurutnya, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan dilibatkan.

"Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia," terang Doni.

Ia pun menambahkan kalau terjadi akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter. Bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter.

Setiap personil yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap di desa. Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.

Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian, dan diharapkan penegakan hukum adalah langkah yang terakhir manakala upaya-upaya pencegahan ini tidak maksimal.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada lima provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019. "Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, kemarin.

"Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September," tambah Presiden.

Menurut Presiden, beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas. "Yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT," ungkap Presiden.

Ia meminta agar tetap tersedia suplai air bersih dan untuk irigasi pertanian. "Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," tegas Presiden.

Presiden memerintahkan agar Kementerian LHK memantau dan mengendalikan potensi titik panas (hotspot) yang ada. "Dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tambah Presiden.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebelumnya mengungkapkan puncak musim kemarau 2019 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan umumnya terjadi Agustus. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.


Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kekeringan, 31 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas lahan gagal panen akibat kekeringan (puso) selama periode Januari-Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha).


Jaga Pasokan Air, Mendagri Surati Kepala Daerah

Jaga Pasokan Air, Mendagri Surati Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga pasokan air sebagai dampak kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumla


Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Dana desa untuk lima tahun ke depan tidak lagi difokuskan pada infrastruktur. Akan tetapi akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia.


Gempa 6,9 Banten, 5 Orang Meninggal

Gempa 6,9 Banten, 5 Orang Meninggal

Gempa berkekuatan 6,9 skala richter (SR) yang terjadi di Banten, pada Jumat (2/8) pukul 19.03 WIB, lalu menyebabkan lima orang meninggal dunia.


Golkar Klaim Dapat Kursi Ketua MPR

Golkar Klaim Dapat Kursi Ketua MPR

Lima partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah sepakat membentuk paket pimpinan MPR RI periode 2019-2024.


Pemerintah Ambil Alih Tanah Konsensi

Pemerintah Ambil Alih Tanah Konsensi

Pemerintah mengisyaratkan untuk segera mengambil alih sebagian tanah konsensi yang terlantar atau tidak dimanfaatkan di sejumlah provinsi.


Kloter Terakhir Diterbangkan dari Batam Hari Ini

Kloter Terakhir Diterbangkan dari Batam Hari Ini

Hari ini (1/8) merupakan penerbangan terakhir dari Kelompok terbang (kloter) asal Provinsi Jambi. Rencana keberangkatan ke Tanah Suci, Mekkah, melalui embarkasi


Kang Emil Minta Izin, Tjahjo Oke

Kang Emil Minta Izin, Tjahjo Oke

Kasus suap yang melilit Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa bikin repot semua pihak. Tak terkeculi Ridwan Kamil.


Darurat, 54 PPIH Terbang ke Makkah

Darurat, 54 PPIH Terbang ke Makkah

Kementerian Agama (Kemenag) mengirimkan 54 petugas haji tambahan untuk membantu operasional layanan haji di Tanah Suci.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!