Nasional
Share this on:

Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

  • Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK
  • Lima Tahun, 17 Hakim Kena OTT KPK

JAKARTA - Kasus tindak pidana korupsi melibatkan pimpinan dan pegawai lembaga peradilan membuat Komisi Yudisial (KY) bertindak lebih jauh. Mereka menemui pimpinan lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung (MA). Tujuannya tidak lain untuk menekankan kembali ketentuan yang tertera dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Menurut Komisioner KY Farid Wajdi, instansinya melakukan itu lantaran belakangan banyak aparat penegak hukum yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak terkecuali hakim yang bertugas di lembaga peradilan. ”Maraknya OTT KPK terhadap hakim menjadi tamparan bagi dunia peradilan,” ungkap dia kemarin.

Dari catatan KY, lima tahun belakangan tidak kurang 28 aparat penegakan hukum kena OTT KPK. ”Dari jumlah itu sebanyak 17 orang adalah hakim,” tutur pria yang akrab dipanggil Farid itu.

Berdasar data itu pula, setiap tahun pada medio 2012 – 2017 selalu ada hakim yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Tidak terkecuali hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Farid mengungkapkan bahwa sepanjang 2009-2016 KY juga mendapati hakim yang terlibat kasus suap. Dari total 48 sidang majelis kehormatan hakim (MKH) yang dilaksanakan bersama MA, nyaris setengahnya diselenggarakan untuk mengadili hakim yang terlibat kasus suap. ”Ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi,” imbuhnya.

Karena itu, sambung Farid, KY melakukan upaya pencegahan. Caranya bersinergi langsung dengan seluruh pimpinan lembaga peradilan. ”Untuk berkomitmen bersama dalam memegang teguh KEPPH,” jelas dia.

Serupa dengan MA, KY juga mengajak setiap pimpinan lembaga peradilan terus dan selalu mengingatkan hakim untuk menjauh dari hal-hal yang berpotensi menyalahi ketentuan kode etik tersebut.

Pria yang juga bertugas sebagai Juru Bicara (Jubir) KY itu pun mengapreasiasi pimpinan lembaga peradilan yang sudah membina hakim. Namun demikian, dia menekankan kembali agar mereka selalu ingat bahwa kode etik mengikat hakim. ”Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” ucap Farid. Supaya pembinaan lebih efektif, KY meminta pimpinan lembaga peradilan menjadi contoh.

Jangan sampai, pimpinan lembaga peradilan malah bertindak sebaliknya. Keterangan tersebut disampaikan lantaran sampai saat ini masih ada pimpinan lembaga peradilan tidak tahan godaan. Sehingga mereka terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

”Untuk menumbuhkan integritas, pimpinanya harus memberi teladan yang baik. Hindari perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran kode etik,” tegas Farid.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu pun menegaskan, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. ”Korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa,” terangnya.

Karena itu, KY meminta seluruh aparat penegak hukum menjauh dari korupsi. Terlebih hakim yang memang terikat kode etik.

Seruan itu, disampaikan KY secara langsung kepada pimpinan lembaga peradilan. Meski belum semua, mereka sudah bertemu pimpinan lembaga peradilan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sumatera Utara (Sumut). Farid memastikan, hal serupa bakal dilakukan di wilayah lainnya.

”Menyusul ya. Masih banyak (yang akan didatangi KY),” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menyampaikan bahwa secara kuantitatif jumlah hakim yang kena OTT KPK sejak 2012 sesuai data KY. Berdasar itu pula, MA melakukan pola pembinaan yang amat ketat.

”Sekarang semua aparat pengadilan dapat dikatakan tiarap,” ujarnya. Sebab, MA tidak segan memberi sanksi tegas setiap aparat yang melanggar ketentuan.

Disamping bekerja sama dengan KPK, saat ini MA dan KY juga bahu membahu membina para hakim. ”Bareng lakukan pembinaan,” ujar Abdullah.

Dia mengaku berbagai upaya yang dilakukan oleh MA maupun KY punya tujuan sama. Yakni menjaga martabat dan kehormatan hakim. Juga membimbing para hakim agar tidak keluar koridor. Apalagi sampai mendobrak aturan. (syn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!