Nasional
Share this on:

Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap

  • Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap
  • Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap

JAKARTA - Korupsi telah menggerogoti penyelenggara pemilu. Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri berkerjasama dengan Polda Jawa Barat (Jabar) dan Polres Garut menangkap dua penyelenggaran pemilu Sabtu (24/2) lalu.

Yakni, ketua Panwaslu Garut HHB dan Anggota KPUD Garut AS. Keduanya diduga menerima suap atas jasanya meloloskan seorang pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, keduanya ditangkap karena diduga menerima suap dari seorang paslon. Suap itu atas jasa mereka meloloskan paslon dalam pilkada. ”Penangkapan dilakukan satgas gabungan ya,” terangnya kemarin.

Dalam penangkapan itu, ada sebuah barang bukti yang diamankan. Yakni, sebuah mobil Daihatsu Sigra. Namun, belum diketahui mobil itu merupakan bagian dari suap atau tidak. ”Detilnya nanti Polda Jawa Barat,” tuturnya.

Yang pasti, keduanya diduga melanggar pasal 11 dan pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor). ”Penyidikannya di Satgas Daerah Jawa Barat,” terang mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut.

Upaya membersihkan penyelenggaraan pilkada dari money politic ini merupakan instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dampak negatif pilkada tersebut merusak demokrasi Indonesia, maka harus dihentikan. ”Demokrasi kita harus diselamatkan,” ujarnya.

Penangkapan Ketua Panwaslu dan KPUD Garut karena suap menyuap ini kali pertama dalam sejarah pemberantasan korupsi dalam penyelenggara pemilu. Biasanya, penyelenggara pemilu menghadapi laporan yang harus diproses dengan sidang etik. Iqbal menegaskan, Satgas Money Politic telah dibentuk hingga ke setiap Polda. ”Jangan coba-coba untuk mempraktekkan bayar membayar yang melibatkan paslon serta penyelenggara dan pengawas pemilu,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, tertangkapnya Ketua Panwaslu dan anggota KPU Garut karena menerima uang suap sangatlah memalukan bagi korp penyelenggara pemilu. “Peristiwa itu telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kabupaten Garut,” terangnya.

Apalagi, kata dia, bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak money politic dan peningkatan integritas para penyelenggara pemilu, khususnya panwaslu. Menurut dia, anggota panwaslu maupun KPU selalu berhadapan dengan godaan yang menggiurkan.

Mereka tentu harus menahan diri agar tidak mudah tergoda dengan iming-iming atau janji yang ditawarkan pihak yang terlibat dalam pilkada. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara pemilu,” papar pria kelahiran Pekalongan itu.

Abhan menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah penegak hukum untuk memproses kasus suap itu secara tuntas, sehingga orang yang memberikan suap juga harus ditindak secara tegas dan tanpa pandang bulu. Bawaslu RI juga akan menindaklanjuti kasus itu dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut. “Sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan, pihaknya sudah mengirim tim untuk melakukan supervisi ke Garut. Langkah itu merupakan bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa tersebut. (idr/lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Setnov Mulai Akui Alat Bukti
Setnov Mulai Akui Alat Bukti

Berita Sejenis

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Pelamar CPNS 2018 Diprediksi Tembus 10 Juta

Tahun ini pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Tapi hingga saat ini jadwal dan formasinya belum dilansir.


Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Gedung Putih kemarin (11/6) mengungkap detail pertemuan antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga telah sepakat menetapkan tarif tunggal untuk Jalan Tol Semarang-Solo seksi A, B, dan C.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta semua pihak mewaspadai ancaman bencana geologi pada periode mudik nanti.


Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!