Nasional
Share this on:

Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap

  • Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap
  • Loloskan Paslon, Ketua Panwaslu dan Anggota KPUD Garut Ditangkap

JAKARTA - Korupsi telah menggerogoti penyelenggara pemilu. Satgas Anti Money Politic Bareskrim Polri berkerjasama dengan Polda Jawa Barat (Jabar) dan Polres Garut menangkap dua penyelenggaran pemilu Sabtu (24/2) lalu.

Yakni, ketua Panwaslu Garut HHB dan Anggota KPUD Garut AS. Keduanya diduga menerima suap atas jasanya meloloskan seorang pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, keduanya ditangkap karena diduga menerima suap dari seorang paslon. Suap itu atas jasa mereka meloloskan paslon dalam pilkada. ”Penangkapan dilakukan satgas gabungan ya,” terangnya kemarin.

Dalam penangkapan itu, ada sebuah barang bukti yang diamankan. Yakni, sebuah mobil Daihatsu Sigra. Namun, belum diketahui mobil itu merupakan bagian dari suap atau tidak. ”Detilnya nanti Polda Jawa Barat,” tuturnya.

Yang pasti, keduanya diduga melanggar pasal 11 dan pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor). ”Penyidikannya di Satgas Daerah Jawa Barat,” terang mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut.

Upaya membersihkan penyelenggaraan pilkada dari money politic ini merupakan instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dampak negatif pilkada tersebut merusak demokrasi Indonesia, maka harus dihentikan. ”Demokrasi kita harus diselamatkan,” ujarnya.

Penangkapan Ketua Panwaslu dan KPUD Garut karena suap menyuap ini kali pertama dalam sejarah pemberantasan korupsi dalam penyelenggara pemilu. Biasanya, penyelenggara pemilu menghadapi laporan yang harus diproses dengan sidang etik. Iqbal menegaskan, Satgas Money Politic telah dibentuk hingga ke setiap Polda. ”Jangan coba-coba untuk mempraktekkan bayar membayar yang melibatkan paslon serta penyelenggara dan pengawas pemilu,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, tertangkapnya Ketua Panwaslu dan anggota KPU Garut karena menerima uang suap sangatlah memalukan bagi korp penyelenggara pemilu. “Peristiwa itu telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kabupaten Garut,” terangnya.

Apalagi, kata dia, bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak money politic dan peningkatan integritas para penyelenggara pemilu, khususnya panwaslu. Menurut dia, anggota panwaslu maupun KPU selalu berhadapan dengan godaan yang menggiurkan.

Mereka tentu harus menahan diri agar tidak mudah tergoda dengan iming-iming atau janji yang ditawarkan pihak yang terlibat dalam pilkada. “Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara pemilu,” papar pria kelahiran Pekalongan itu.

Abhan menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah penegak hukum untuk memproses kasus suap itu secara tuntas, sehingga orang yang memberikan suap juga harus ditindak secara tegas dan tanpa pandang bulu. Bawaslu RI juga akan menindaklanjuti kasus itu dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut. “Sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan, pihaknya sudah mengirim tim untuk melakukan supervisi ke Garut. Langkah itu merupakan bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa tersebut. (idr/lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Setnov Mulai Akui Alat Bukti
Setnov Mulai Akui Alat Bukti

Berita Sejenis

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akhirnya mengumumkan nama Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK).


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur (Jatim) dan secara keseluruhan wilayah Bali mengalami pemadaman listrik total alias black out kemarin (5/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!