Nasional
Share this on:

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

  • LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu
  • LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

JAKARTA - Asian Games tinggal menghitung hari. Salah satu hal yang terus dipelototi adalah transportasi. Light rail transit (LRT) Jakarta maupun LRT Sumatera Selatan masih terus digarap. Sertifikasinya pun akan terus dikejar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan jika tim assessment dari Ditjen Perkeretaapian melakukan sertifikasi. Sertifikasi menjadi salah satu tanda bahwa jalur dan kereta layak untuk digunakan. ”Waktu saya menanyakan ke Direktur Jakpro (PT Jakarta Propertindo, Red), jawabnya 10 Agustus akan beroperasi,” tutur Budi kemarin (17/7). Namun dia tidak berani memastikan.

Sempat ada wacana jika PT Jakpro tetap akan mengoperasikan walaupun belum 100 persen jadi. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta itu memang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana LRT. Budi tidak banyak menanggapi terkait hal tersebut. ”Kita akan lihat keamanannya, apakah 80 persen akan safety atau tidak,” ungkapnya.

Pembangunan LRT Jakarta memang belum sebagus LRT Sumatera Selatan. Terutama untuk stasiun pemberhentian. Minggu lalu (15/7) Jawa Pos bersama Budi mengunjungi Stasiun Boulvard Kelapa Gading.

Walaupun jalur LRT sudah berfungsi, namun stasiun masih berantakan. Hal itu ditunjukkan dari tangga yang belum dipasang tepiannya dan lantai belum berkeramik. Dalam stasiun masih tertera tulisan jika masih terdapat pekerjaan kontruksi.

Hal itu berbeda dengan Stasiun Bumi Sriwijaya dan Stasiun Jakabaring, Palembag. Saat Jawa Pos berkunjung pada Kamis lalu (12/7), stasiun sudah rapi. Petugas hanya tinggal memasang eskalator dan membersihkan debu saja. Di beberapa stasiun lainnya terlihat bangunan stasiun sudah terbentuk. Hanya saja tangga sebagai akses masih butuh finishing.

”Sebenarnya LRT Jakarta sudah 92 persen. Namun jika dihitung dengan depo, jadi 75 persen,” ujar Budi. Dia menyerahkan semua pekerjaan tersebut kepada PT Jakpro.

Sementara itu Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara berencana menawarkan ekstra flight pada masa Asian Games. Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso mengatakan jika jumlah tamu yang diprediksi mencapai 25.000 orang itu akan membutuhkan tambahan penerbangan.

”Transportasi udara dipastikan menjadi transportasi utama untuk kedatangan dan kepulangan. Selain itu juga digunakan bagi para suporter nasional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu diperlukan penerbangan ekstra baik berjadwal maupun carter agar pergerakan para delegasi dan suporter tersebut lancar,” ujar Agus.

Menurut Agus, hal ini termasuk berkah bagi bisnis penerbangan nasional. Dia meminta para maskapai untuk sesegera mungkin mengkalkulasi bisnis dari ajang olahraga tersebut.

Untuk mendukung penerbangan ekstra, Agus sudah meminta AirNav untuk mempersiapkan penambahan lalu lintas penerbangan. ”Kami sudah meminta AirNav untuk mempersiapkan tambahan slot penerbangan dan pengelola bandara untuk mempersiapkan pelayanan di bandara,” katanya.

Agus menyatakan ada dua bandara utama yang disiapkan untuk gelaran Asian Games, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Selain itu juga ada beberapa bandara lain yang disiapkan sebagai pendukung seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!