Nasional
Share this on:

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

  • Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober
  • Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di Jakarta, pada 20 Oktober 2019.

Untuk itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir meminta, mahasiswa tak melakukan demo di hari H pelantikan presiden. Menrutnya, langkah yang baik adalah mengutamakan dialog ketimbang turun ke jalan.

"Saya minta mahasiwa tidak turun ke jalan pada pelantikan Presiden pada tanggal 20. Saya harapkan, kita dapat mendiskusikan kembali apa yang didemokan," kata Nasir di Jakarta, Senin (14/10).

Nasir mengatakan, bahwa jika ada pihak yang tidak setuju dengan sejumlah Undang-undang bisa diselesaikan lewat mekanisme hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi. "Terkait Rancangan Undang-undang (RUU) jika tak menyetujui, masih ada jalan lain dengan melakukan diskusi" ujarnya.

Nasir juga menghimbau kepada para rektor, agar bisa mengendalikan mahasiswa tidak turun ke jalan 20 Oktober nanti. Menrutnya, rektor harus bisa duduk bersama mahasiswa terkait isu-isu yang ingin disuarakan ke pemerintah.

“Rektor-rektor itu tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo. Tapi mengajak ke kampus untuk diskusi," tegasnya.

Nasir menegaskan kembali, bahwa semua masukan mahasiswa bisa ditampung dan kemudian rekomendasi bisa disuarakan langsung bukan dengan turun ke jalan yang mengganggu kekhidmatan saat proses pelantikan nanti. "Khususnya yang menyangkut UU, RUU dan apa yang terjadi di publik. Secara ilmiah nanti setelah itu berikan satu rekomendasi," tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden, Adita Irawati menyatakan, tidak ada larangan jika para mahasiswa ingin menggelar aksi demo. Namun, dia mengimbau jika demo jangan digelar saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada tangal 20 Oktober nanti.

"Menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa itu sah saja sebagai bagian dari demokrasi. Tapi perlu diingat, tanggal 20 Oktober 2019 itu hari Minggu, di mana pada pagi hari masyarakat sedang menikmati libur khususnya di kawasan bebas kendaraan bermotor," katanya.

Untuk itu, Adita menyarankan agar aksi demo mahasiswa dapat dilakukan di lain kesempatan yang tidak bertepatan pada saat jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. "Lebih baik menyampaikan aspirasi dengan cara lain atau di hari lain yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Trisakti dan beberapa universitas lainnya, berencana menggelar demo jika Presiden Jokowi tak kunjung memberikan ketegasan terhadap penerbitan Perppu KPK. BEM SI mengaku, belum melakukan komunikasi lebih lanjut, terkait rencana demonstrasi yang akan digelar saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober mendatang. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

Pemerintah menegaskan tak membuka formasi tenaga administrasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) 2019.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Guyonan Jokowi Teguran untuk Surya Paloh

Sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar menjadi sorotan publik.


Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan setuju, terkait rencana perombakan kurikulum pendidikan dengan disertai penerapan teknologi.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pemerintah Tetapkan 1.086 Warisan Budaya Tak Benda

Pemerintah Tetapkan 1.086 Warisan Budaya Tak Benda

Pemerintah melalui Kemendikbud telah menetapkan sebanyak 1.086 warisan budaya tak benda dari berbagai wilayah di Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!