Nasional
Share this on:

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

  • Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap
  • Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

KUALA LUMPUR - Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung. Selain kerugian materil karena lahan yang terbakar, peristiwa ini juga mengganggu negara tetangga, khususnya Malaysia.

Untuk itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad akan mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sebagai ungkapan kekhawatiran soal kabut asap pada lintas-perbatasan. Surat soal kabut asap dari Mahathir untuk Jokowi ini, diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Malaysia, Yeo Bee Yin. Ia mengatakan, surat akan dikirimkan segera.

"Saya telah berdiskusi dengan Perdana Menteri dan beliau sepakat untuk menulis surat kepada Presiden Jokowi untuk menarik perhatiannya pada isu kabut asap lintas-perbatasan," ungkap Yeo Bee Yin, Jumat (13/9).

Yeo menambahkan, bahwa kantor PM Malaysia sedang mempersiapkan surat itu dana akan dikirimkan dalam waktu dekat. Dalam tanggapan terhadap nota diplomatik Malaysia, otoritas Indonesia membantah sebagai negara satu-satunya yang menyebabkan kabut asap di Malaysia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Malaysia bersikap objektif dalam melihat persoalan kabut asap. Menurut dia, asap yang menyelimuti beberapa wilayah di negara tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia.

"Saya hanya meminta mereka (Malaysia) bersikap objektif dan logis dalam analisis data mereka," kata Siti.

Dia mengatakan, kebakaran hutan terjadi di beberapa bagian Malaysia, seperti Serawak dan Semenanjung Malaysia. Selain itu, kebakaran pun melanda lahan perkebunan sawit yang dikelola setidaknya empat perusahaan Malaysia di Indonesia.

Perusahaan itu, antara lain Sime Indo Agro yang berbasis di Kalimantan Barat, unit perkebunan Sime Darby; Sukses Karya Sawit, unit IOI Corporation; Rafi Kamajaya, unit TDM Berhad dan Adei Plantation and Industry yang berada di Riau.

Siti menilai, kebakaran-kebakaran tersebut turut berkontribusi atas memburuknya kualitas udara di negeri jiran itu. Dia mengatakan, tidak memiliki waktu untuk berpolemik. "Saya lebih tertarik bekerja menangani dan mengatasi kebakaran yang saat ini meliputi area cukup besar," ujarnya.

Diketahui bahwa kebakaran lahan melanda sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan selama lebih dari sebulan terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengerahkan ribuan personel untuk memadamkan kebakaran lahan, yang biasanya dipicu oleh aktivitas 'pembersihan' lahan untuk perkebunan. (der/zul/rts/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Donald Trump: Habibie Pemimpin Hebat
Donald Trump: Habibie Pemimpin Hebat

Berita Sejenis

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Jokowi Masih Diharapkan Terbitkan Perppu

Sejumlah kalangan masih berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) masih diharapkan untuk diterbitkan Jokowi.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!