Nasional
Share this on:

Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

  • Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village
  • Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

JAKARTA - Keseriusan Asosiasi Pemerintah Desa dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) membangun daerah pedalaman terus terpacu. Pihaknya menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tertua dan salah satu BUMN terbesar dengan jangkauan terluas untuk mewujudkan misi mulia tersebut.

ASPEKSINDO bersama BNI sejalan dan sangat peduli pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok, termasuk daerah pesisir dan kepulauan. Oleh karena itu, pihaknya menggarap program berkualitas dan berkelanjutan.

Sejauh ini, ada dua program utama yang digarap ASPEKSINDO bersama BNI terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok, yaitu BUMDes Smart dan Smart Village.

"BUMDes Smart merupakan anak usaha dari BUMDes. Smart Village adalah desa yang modern dan terjangkau teknologi. Dua program itu yang akan kita maksimalkan ke depannya," tutur Ketua Umum ASPEKSINDO, Muh Basli Ali, Selasa (13/11/2018).

Diketahui, BUMDes berperan penting menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Hanya saja, keberadannya sejauh ini beluk dimaksimalkan sepenuhnya. "Itu yang akan kita maksimalkan, bagaimana agar perekenomian di desa tangguh, stabil, dan inovatif sesuai kemajuan zaman," tambah Basli Ali yang juga Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Nantinya, BUMDes Smart yang dijalankan akan menargetkan dan melahirkan lima wirausahawan setiap desa setiap tahunnya. Mereka akan menjadi pionir untuk mengembangkan ekonomi desa dan mengurangi tingkat pengangguran.

BUMDes juga akan dimanfaatkan sebagai reseller dan retailer berbagai produk BUMN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah pesisir dan kepulauan.

Sedangkan, kerja sama BNI dan ASPEKSINDO mewujudkan Smart Village adalah dengan menciptakan desa yang modern dan terjangkau teknologi. Masyarakat di pesisir dan kepulauan akan diperkenalkan pada smart card yang bisa digunakan sebagai alat transaksi sekaligus memudahkan perangkat desa dalam pendataan warganya. (*)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.


Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi oleh polisi dan massa.


Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video.


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Sejumlah media asing menyoroti kerusuhan dan dugaan kekerasan yang terjadi pada aksi demonstrasi massa, Rabu (22/5) dini hari, di Jakarta..


People Power Tak Langgar Konstitusi

People Power Tak Langgar Konstitusi

People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!