Nasional
Share this on:

Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

  • Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI
  • Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

JAKARTA - Pemerintah Malaysia berharap kepada Indonesia untuk tidak memoratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Permohonan tersebut disampaikan langsung Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin.

”Kebijakan moratorium adalah hak pemerintah Indonesia, namun kami berharap hal itu tidak dilakukan,” kata Datuk Sri.

Menurutnya, antara Malaysia dan Indonesia sama-sama membutuhkan

keberadaan para pekerja migran Indonesia di Malaysia. “Suplay-nya dari Indonesia, demand-nya Malaysia. Sama-sama membutuhkan, tinggal diperbaiki aturannya,” katanya.

Wacana moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia mengemuka menyusul kasus meninggalnya pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Adelina Lisao, bulan lalu. Dia meninggal setelah disiksa dan mendapatkan perlakuan tak manusiawi dari majikannya.

Pada kesempatan tersebut, Datuk Sri juga menyampaikan permohonan maaf Atas kejadian tersebut. Lantas menyatakan jika pemerintah Malaysia serius menangani masalah tersebut.

“Proses persidangan terhadap pelaku sedang dijalankan. Tuntutan hukum maksimalnya adalah hukuman mati. Pihak yang terlibat mempekerjakan almarhum secara illegal juga diproses hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia meminta agar Malaysia melakukan beberapa hal, terkait kasus Adelina maupun hal-hal lain terkait pekerja migran secara umum.

Khusus terkait kasus Adelina, Menteri Hanif mendesak Malaysia memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Penegakan hukum juga diberlakukan kepada pihak lain yang terlibat dalam mempekerjakan Adelina secara illegal, serta mencabut izin perusahaan yang menjadi agen Adelina.

“Di sini, kepolisian Indonesia juga telah menahan tiga orang yang terlibat pengiriman Adelina secara illegal,” kata Hanif.

Hanif juga menyayangkan sikap Malaysia yang tak segera memperbarui nota kesepahaman (MoU) kerjasama penempatan dan penerimaan pekerja migran dengan Indonesia. MoU tersebut telah berakhir sejak Maret 2016.

Sudah dua kali pemerintah Indonesia meminta MoU diperbarui, namun hingga saat ini belum juga ada respons positif dari Malaysia. “Indonesia mempertimbangkan untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia, jika Malaysia serius menangani kasus Adelina serta tak segera memperbarui MoU,” tegas Politkus PKB ini.

Menurut Hanif, Moratorium bukan sesuatu hal yang tak mungkin, mengingat sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia hanya dilakukan di negara-negara yang memiliki MoU dengan pemerintah Indonesia.

Hanif menerangkat, jika Malaysia ingin memperbaiki MoU, harus ada target waktu kapan MoU akan disepakati. Atas desakan tersebut, Duta Besar Malaysia mengundang Hanif ke Kuala Lumpur untuk membicarakan MoU bulan depan. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Melemahnya Rupiah Tak Ganggu Strategi Utang

Penerbitan surat berharga Negara (SBN) dipastikan tidak akan terganggu melemahnya nilai tukar.


Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adha (10 Dzulhijjah) jatuh pada 22 Agustus.


Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kemenkeu Hentikan Transfer Tunjangan Guru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghentikan penyaluran dana tunjangan guru di sejumlah daerah.


Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.


Vaksin MR Tetap Dilaksanakan

Vaksin MR Tetap Dilaksanakan

Polemik pemberian vaksin Measles-Rubela (MR) tak menghentikan langkan Kementerian Kesehatan.


Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Prabowo Pilih Dua Nama, Jokowi Tinggal Daftar

Partai Gerakan Indonesia Raya menyebut sudah ada langkah maju dari pembicaraan koalisi bersama dengan Partai Demokrat, PAN dan PKS.


PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi.


Penerima PKH dan BPNT Diharuskan Tidak Merokok

Penerima PKH dan BPNT Diharuskan Tidak Merokok

Tingkat kemiskinan Indonesia turun, karena sebagian pindah ke level hampir miskin. Masyarakat di level ini rentan turun level menjadi miskin kembali.


SBY dan Salim Solid Capreskan Prabowo

SBY dan Salim Solid Capreskan Prabowo

Dukungan signifikan diraih oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!