Nasional
Share this on:

Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

  • Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI
  • Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

JAKARTA - Pemerintah Malaysia berharap kepada Indonesia untuk tidak memoratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Permohonan tersebut disampaikan langsung Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin.

”Kebijakan moratorium adalah hak pemerintah Indonesia, namun kami berharap hal itu tidak dilakukan,” kata Datuk Sri.

Menurutnya, antara Malaysia dan Indonesia sama-sama membutuhkan

keberadaan para pekerja migran Indonesia di Malaysia. “Suplay-nya dari Indonesia, demand-nya Malaysia. Sama-sama membutuhkan, tinggal diperbaiki aturannya,” katanya.

Wacana moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia mengemuka menyusul kasus meninggalnya pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Adelina Lisao, bulan lalu. Dia meninggal setelah disiksa dan mendapatkan perlakuan tak manusiawi dari majikannya.

Pada kesempatan tersebut, Datuk Sri juga menyampaikan permohonan maaf Atas kejadian tersebut. Lantas menyatakan jika pemerintah Malaysia serius menangani masalah tersebut.

“Proses persidangan terhadap pelaku sedang dijalankan. Tuntutan hukum maksimalnya adalah hukuman mati. Pihak yang terlibat mempekerjakan almarhum secara illegal juga diproses hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia meminta agar Malaysia melakukan beberapa hal, terkait kasus Adelina maupun hal-hal lain terkait pekerja migran secara umum.

Khusus terkait kasus Adelina, Menteri Hanif mendesak Malaysia memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Penegakan hukum juga diberlakukan kepada pihak lain yang terlibat dalam mempekerjakan Adelina secara illegal, serta mencabut izin perusahaan yang menjadi agen Adelina.

“Di sini, kepolisian Indonesia juga telah menahan tiga orang yang terlibat pengiriman Adelina secara illegal,” kata Hanif.

Hanif juga menyayangkan sikap Malaysia yang tak segera memperbarui nota kesepahaman (MoU) kerjasama penempatan dan penerimaan pekerja migran dengan Indonesia. MoU tersebut telah berakhir sejak Maret 2016.

Sudah dua kali pemerintah Indonesia meminta MoU diperbarui, namun hingga saat ini belum juga ada respons positif dari Malaysia. “Indonesia mempertimbangkan untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia, jika Malaysia serius menangani kasus Adelina serta tak segera memperbarui MoU,” tegas Politkus PKB ini.

Menurut Hanif, Moratorium bukan sesuatu hal yang tak mungkin, mengingat sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia hanya dilakukan di negara-negara yang memiliki MoU dengan pemerintah Indonesia.

Hanif menerangkat, jika Malaysia ingin memperbaiki MoU, harus ada target waktu kapan MoU akan disepakati. Atas desakan tersebut, Duta Besar Malaysia mengundang Hanif ke Kuala Lumpur untuk membicarakan MoU bulan depan. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

Demo di Bawaslu Rusuh, Masyarakat Tak Perlu Takut

Aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu, Jalan Thamrin yang awalnya damai berujung rusuh.


People Power Tak Langgar Konstitusi

People Power Tak Langgar Konstitusi

People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.


Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Kesalahan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan masalah klasik.


Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Lebaran, Pejabat Diwanti-wanti Tak Terima Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya.


17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 lalu.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Kementerian Kesehatan telah digandeng oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan kematian petugas TPS di seluruh Indonesia.


Komnas HAM Soroti Tim Hukum Kemenko Polhukam

Komnas HAM Soroti Tim Hukum Kemenko Polhukam

Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) membentuk Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam.


Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan mengimbau semua pihak untuk menahan diri



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!