Nasional
Share this on:

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK
  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4). Meski nama Kapolda NTB Brigjen Po Firli sudah santer disebut sebagi pengganti Komjen Pol Heru Winarko di lembaga antirasuah, KPK belum bersedia menyebut nama.

Mereka hanya memastikan bahwa pelantikan pejabat baru yang akan mengisi kursi deputi penindakan dilaksanakan hari ini. Keterangan itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah kemarin (5/4).

”Besok (hari ini) rencananya sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat KPK,” ungkap dia.

Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah proses seleksi berlapis selesai. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, deputi penindakan dipilih dari sepuluh calon yang mengajukan diri.

Febri memastikan, proses seleksi sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Sejak awal, kata dia, KPK sudah menyampaikan calon-calon yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun internal KPK.

Sesuai kebutuhan, KPK harus memilih calon yang memenuhi syarat yang layak sebagai deputi bidang penindakan. Mulai kemampuan teknis penyidikan, penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, sampai kemampuan intelijen.

Syarat-syarat tersebut penting lantaran deputi bidang penindakan KPK punya tanggung jawab membawahi direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, serta direktorat penuntutan. ”Syarat-syarat itu menjadi bagian penting yang kami cari,” ujar Febri.

Tidak hanya itu, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun meyakinkan bahwa seleksi berlapis yang dilakukan instansinya tidak main-main.

Dari awal seleksi sampai tahap kompetensi, KPK menyerahkan seleksi kepada konsultan eskternal. Pada tahap berikutnya, pimpinan KPK turun langsung. ”Terakhir KPK melakukan proses wawancara. Pimpinan yang melakukan wawancara terhadap para calon deputi dan direktur tersebut,” beber Febri.

Menanggpi kritik terhadap proses seleksi yang dinilai kurang terbuka, dia menyatakan bahwa KPK sudah sangat terbuka. Sebab, sejak awal nama setiap calon yang ikut serta dalam seleksi tersebut sudah disampaikan.

”Dan jika masyarakat memiliki masukan, bisa menyampaikan informasai kepada KPK tentang latar belakang dari para calon tersebut,” terang pria asal Padang itu. Dia juga menuturkan, instansinya berharap besar para pejabat yang dilantik hari ini mampu membuat KPK menjadi lebih baik.

Apalagi pejabat yang dipercaya sebagai deputi penindakan. ”Karena tugas – tugas penindakan itu salah satu pilar utama dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” beber Febri.

Meski KPK sudah menyampaikan bahwa seleksi dilaksanakan secara terbuka, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta mereka lebih terbuka. ”Saya berharap KPK bisa terbuka terhadap proses rekrutmen kepada publik,” ujarnya.

Menurut Erwin, seleksi yang disebut terbuka oleh KPK malah sebaliknya. ”Tidak ada keterbukaan sama sekali tentang ukuran yang digunakan KPK,” imbuhnya.

Misalnya soal alasan mengambil orang baru dari pihak eksternal. Selain itu, sejauh mana masukan yang disampaikan publik ditindaklanjuti oleh komisiner KPK. Karena itu, dia meminta KPK lebih terbuka apabila melaksanakan seleksi atau proses rekrutmen. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Idrus Jangan Tiru Setnov

Idrus Jangan Tiru Setnov

Pengusutan dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Diduga Terima Pungli, Kapolres Kediri Disidang Etik

Diduga Terima Pungli, Kapolres Kediri Disidang Etik

Operasi tangkap tangan (OTT) kepada anggota satuan penyelenggara administrasi SIM Polres Kediri menyeret Kapolres Kediri AKBP ER.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!