Nasional
Share this on:

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK
  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4). Meski nama Kapolda NTB Brigjen Po Firli sudah santer disebut sebagi pengganti Komjen Pol Heru Winarko di lembaga antirasuah, KPK belum bersedia menyebut nama.

Mereka hanya memastikan bahwa pelantikan pejabat baru yang akan mengisi kursi deputi penindakan dilaksanakan hari ini. Keterangan itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah kemarin (5/4).

”Besok (hari ini) rencananya sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat KPK,” ungkap dia.

Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah proses seleksi berlapis selesai. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, deputi penindakan dipilih dari sepuluh calon yang mengajukan diri.

Febri memastikan, proses seleksi sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Sejak awal, kata dia, KPK sudah menyampaikan calon-calon yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun internal KPK.

Sesuai kebutuhan, KPK harus memilih calon yang memenuhi syarat yang layak sebagai deputi bidang penindakan. Mulai kemampuan teknis penyidikan, penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, sampai kemampuan intelijen.

Syarat-syarat tersebut penting lantaran deputi bidang penindakan KPK punya tanggung jawab membawahi direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, serta direktorat penuntutan. ”Syarat-syarat itu menjadi bagian penting yang kami cari,” ujar Febri.

Tidak hanya itu, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun meyakinkan bahwa seleksi berlapis yang dilakukan instansinya tidak main-main.

Dari awal seleksi sampai tahap kompetensi, KPK menyerahkan seleksi kepada konsultan eskternal. Pada tahap berikutnya, pimpinan KPK turun langsung. ”Terakhir KPK melakukan proses wawancara. Pimpinan yang melakukan wawancara terhadap para calon deputi dan direktur tersebut,” beber Febri.

Menanggpi kritik terhadap proses seleksi yang dinilai kurang terbuka, dia menyatakan bahwa KPK sudah sangat terbuka. Sebab, sejak awal nama setiap calon yang ikut serta dalam seleksi tersebut sudah disampaikan.

”Dan jika masyarakat memiliki masukan, bisa menyampaikan informasai kepada KPK tentang latar belakang dari para calon tersebut,” terang pria asal Padang itu. Dia juga menuturkan, instansinya berharap besar para pejabat yang dilantik hari ini mampu membuat KPK menjadi lebih baik.

Apalagi pejabat yang dipercaya sebagai deputi penindakan. ”Karena tugas – tugas penindakan itu salah satu pilar utama dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” beber Febri.

Meski KPK sudah menyampaikan bahwa seleksi dilaksanakan secara terbuka, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta mereka lebih terbuka. ”Saya berharap KPK bisa terbuka terhadap proses rekrutmen kepada publik,” ujarnya.

Menurut Erwin, seleksi yang disebut terbuka oleh KPK malah sebaliknya. ”Tidak ada keterbukaan sama sekali tentang ukuran yang digunakan KPK,” imbuhnya.

Misalnya soal alasan mengambil orang baru dari pihak eksternal. Selain itu, sejauh mana masukan yang disampaikan publik ditindaklanjuti oleh komisiner KPK. Karena itu, dia meminta KPK lebih terbuka apabila melaksanakan seleksi atau proses rekrutmen. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Sepakan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agama memberhentikan sementara dua pejabatnya yang ikut diamankan.


OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI.


Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar.


Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hemat bicara dan terkesan menghindar, ketika disinggung terkait uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK


KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

Tim penyidik KPK kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.


Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap besaran uang yang mereka sita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.


Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

Jantung Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pasti sedang berdetak keras.


Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

Kursi Kakanwil Dibandrol Rp250 Juta, Kakandepag Rp50 Juta

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi tiba di kantor KPK, Jumat malam (15/3) lalu, dengan wajah tertunduk dan tertutup



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!