Nasional
Share this on:

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK
  • Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4). Meski nama Kapolda NTB Brigjen Po Firli sudah santer disebut sebagi pengganti Komjen Pol Heru Winarko di lembaga antirasuah, KPK belum bersedia menyebut nama.

Mereka hanya memastikan bahwa pelantikan pejabat baru yang akan mengisi kursi deputi penindakan dilaksanakan hari ini. Keterangan itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah kemarin (5/4).

”Besok (hari ini) rencananya sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat KPK,” ungkap dia.

Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah proses seleksi berlapis selesai. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, deputi penindakan dipilih dari sepuluh calon yang mengajukan diri.

Febri memastikan, proses seleksi sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Sejak awal, kata dia, KPK sudah menyampaikan calon-calon yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun internal KPK.

Sesuai kebutuhan, KPK harus memilih calon yang memenuhi syarat yang layak sebagai deputi bidang penindakan. Mulai kemampuan teknis penyidikan, penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, sampai kemampuan intelijen.

Syarat-syarat tersebut penting lantaran deputi bidang penindakan KPK punya tanggung jawab membawahi direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, serta direktorat penuntutan. ”Syarat-syarat itu menjadi bagian penting yang kami cari,” ujar Febri.

Tidak hanya itu, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun meyakinkan bahwa seleksi berlapis yang dilakukan instansinya tidak main-main.

Dari awal seleksi sampai tahap kompetensi, KPK menyerahkan seleksi kepada konsultan eskternal. Pada tahap berikutnya, pimpinan KPK turun langsung. ”Terakhir KPK melakukan proses wawancara. Pimpinan yang melakukan wawancara terhadap para calon deputi dan direktur tersebut,” beber Febri.

Menanggpi kritik terhadap proses seleksi yang dinilai kurang terbuka, dia menyatakan bahwa KPK sudah sangat terbuka. Sebab, sejak awal nama setiap calon yang ikut serta dalam seleksi tersebut sudah disampaikan.

”Dan jika masyarakat memiliki masukan, bisa menyampaikan informasai kepada KPK tentang latar belakang dari para calon tersebut,” terang pria asal Padang itu. Dia juga menuturkan, instansinya berharap besar para pejabat yang dilantik hari ini mampu membuat KPK menjadi lebih baik.

Apalagi pejabat yang dipercaya sebagai deputi penindakan. ”Karena tugas – tugas penindakan itu salah satu pilar utama dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” beber Febri.

Meski KPK sudah menyampaikan bahwa seleksi dilaksanakan secara terbuka, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta mereka lebih terbuka. ”Saya berharap KPK bisa terbuka terhadap proses rekrutmen kepada publik,” ujarnya.

Menurut Erwin, seleksi yang disebut terbuka oleh KPK malah sebaliknya. ”Tidak ada keterbukaan sama sekali tentang ukuran yang digunakan KPK,” imbuhnya.

Misalnya soal alasan mengambil orang baru dari pihak eksternal. Selain itu, sejauh mana masukan yang disampaikan publik ditindaklanjuti oleh komisiner KPK. Karena itu, dia meminta KPK lebih terbuka apabila melaksanakan seleksi atau proses rekrutmen. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Keunggulan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pilkada Maluku Utara (Malut) harus dibayar mahal.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Giliran SDA Ajukan PK

Giliran SDA Ajukan PK

Lama tidak muncul, mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) kemarin (25/6) terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.


Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!