Nasional
Share this on:

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

  • Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri
  • Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Fredrich Yunadi. (dok Jawapos)

JAKARTA - Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov) bakal segera rampung. KPK kemarin (9/1) kembali memeriksa aktor kunci dalam kasus tersebut, yakni mantan kontributor Metro TV Hilman Mattauch.

Pemeriksaan itu untuk mematangkan alat bukti yang diperoleh penyelidik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Hilman memang masuk dalam daftar deretan pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam konstruksi perkara pelanggaran pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tersebut.

Itu menyusul dugaan keterlibatan Hilman saat insiden kecelakaan Setnov di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, 16 November lalu. Bahkan, yang menarik, Hilman kini berstatus sebagai saksi yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi sejak 8 Desember lalu.

Pencegahan itu diumumkan KPK kemarin. Selain Hilman, lembaga superbodi itu juga memohonkan pencegahan terhadap mantan pengacara Setnov Fredrich Yunadi, dan dua ajudan Setnov, Reza Pahlevi serta Achmad Rudyansah.

”Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 8 Desember 2017,” ujar Febri di gedung KPK. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan obstruction of justice tersebut. ”Jadi saat dibutuhkan keterangannya dan saat dipanggil, mereka berada di Indonesia,” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Pencegahan Hilman, Fredrich, dan dua ajudan Setnov kian mematangkan konstruksi penyelidikan itu. Proses pencarian dua alat bukti untuk naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka pun bakal semakin terang. Hanya, sampai kemarin, KPK belum mau membocorkan siapa pihak yang berpotensi menjadi tersangka.

”Kami belum bicara siapa pelakunya siapa,” terangnya.

Sumber Jawa Pos di internal KPK menyebutkan, pihak yang paling berpotensi menjadi tersangka adalah Hilman. Sebab, pria berbadan tambun itu diduga membantu pelarian Setnov dari penangkapan KPK pada 15 November lalu. ”(Membantu Setnov saat) malam (penangkapan) sekeluar rumah menuju ke Bogor,” ujar sumber itu.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman menyatakan, keterlibatan Hilman dalam pelarian Setnov memang sulit disangkal. Apalagi, Hilman diketahui sudah bersama Setnov sejak di gedung DPR pada siang hingga insiden kecelakaan kontroversial terjadi petang.

”Itu (Hilman) bisa jadi calon tersangka,” tutur pengacara yang pernah membuka sayembara untuk membantu KPK menangkap Setnov itu.

Sayang, Hilman tidak mau memberikan komentar usai diperiksa KPK kemarin. Dia hanya menyalami beberapa awak media yang berada di pelataran gedung 16 lantai itu. Sementara saat ditanya soal pemeriksaan perkara, dia menolak memberikan jawaban. ”Ayo sambil ngopi saja,” tuturnya sambil meninggalkan wartawan.

Disisi lain, KPK sampai kemarin terus melakukan pemeriksaan kasus e-KTP dengan tersangka Markus Nari dan Anang Sugiana Sudihardjo. Diantaranya memeriksa sejumlah mantan anggota DPR, seperti Olly Dondokambey yang saat ini menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Jafar Hapsah. ”Pekan ini kami memang mendalami kluster politik,” tambah Febri.

Untuk perkara Markus Nari, penyidik KPK sudah memeriksa 30 saksi yang terdiri dari pengacara, anggota dan mantan anggota DPR, PNS Kemendagri, dan swasta. Sementara untuk Anang Sugiana Sudihardjo, total 57 saksi yang dipanggil KPK sampai saat ini. Mereka berlatar belakang pejabat PT Quadra Solution, anggota dan mantan anggota DPR dan swasta lain.

Olly Dondokambey usai diperiksa kemarin mengatakan, pihaknya kemarin diperiksa untuk 2 tersangka e-KTP. Yakni, Markus Nari dan Anang. Dia dimintai klarifikasi tentang beberapa hal. Diantaranya, soal hubungan dengan kedua tersangka.

”Pertanyaannya tidak banyak, cuma 4 atau 5. Jadi 2 BAP (berita acara pemeriksaan, Red),” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pakai Skema Pemeringkatan, di Bawah Passing Grade Berpeluang Lolos

Pemerintah memastikan skema baru seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menggunakan pemeringkatan alias perangkingan.


Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Rumusan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) akan menggunakan pemeringkatan atau ranking.


Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dijadwalkan membuka rembuk kemaritiman nasional yang digelar ASPEKSINDO pada 16-18 November 2018.


Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Passing Grade Hantui Peserta Seleksi CPNS

Persoalan ambang batas (passing grade) menghantui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.


Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal sepekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada peningkatan jumlah pelamar yang signifikan.


Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko

Mendagri Ikut Ganti Rugi Toko-toko

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait isu penjarahan di Kota Palu.


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


Kejagung Resmi Tahan Karen

Kejagung Resmi Tahan Karen

Pasca berstatus tersangka sejak April lalu, Senin (24/9), Kejaksaan Agung secara resmi menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan.


DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!