Nasional
Share this on:

Ma'ruf Amin Mulai Kenalan dengan Staf Istana Wapres

  • Ma'ruf Amin Mulai Kenalan dengan Staf Istana Wapres
  • Ma'ruf Amin Mulai Kenalan dengan Staf Istana Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Kendati begitu, laki-laki asal Makassar ini tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Kemarin, Jumat (4/10), JK mengundang Wapres terpilih KH Maruf Amin untuk beribadah salat Jumat dan makan siang bersama di Istana Wapres.

Saya diundang Pak JK salat Jumat di sini. Kemudian makan siang bersama. Alhamdulillah, baik-baik semua," kata Maruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Jumat (4/10). Ma'ruf Amin terlihat mengenakan jas hitam, sarung dan sorban putih.

Usai makan siang, JK mengajak Maruf Amin berkeliling di komplek Istana Wapres. Maruf juga sempat melihat ruang kerja protokol. Selain itu, dia juga dikenalkan dengan seluruh staf Istana Wapres.

Sambil berjalan, JK menjelaskan mengenai tugas-tugas wapres yang harus dilanjutkan di pemerintahan periode 2019-2024 mendatang. "Banyak tugas-tugas wapres. Masalah koordinasi kebencanaan dan masalah lain seperti pembangunan juga harus dilanjutkan. Karena itu, saya undang Pak Ma'ruf Amin ke Istana Wapres. Tujuannya supaya beliau nanti mengerti tentang tugas yang diembannya. Sekalian saya juga kenalkan dengan staf. Nanti merekalah yang sehari-hari akan membantu pekerjaan Wapres," terang JK.

Dalam beberapa hari ke depan, mantan Rais Aam PBNU itu akan berkantor di gedung tersebut. Seperti diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 akan digelar pada 20 Oktober 2019.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut pelantikan tetap digelar meski jatuh pada hari minggu. Waktu pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Ma'ruf: Sampaikan Pesan Toleransi saat Ceramah Keagamaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemuka agama agar menyampaikan pesan toleransi dalam setiap ceramah.


Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Belum sah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi kegaduhan sudah timbul.


16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

Menurut data International Diabetes Federation Atlas pada tahun 2017 Indonesia adalah rumah bagi 10,3 juta orang hidup dengan diabetes.


Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Rencana Kementerian Agama menulis ulang buku pelajaran agama, untuk memperbaiki konten yang tak sesuai dengan visi beragama moderat didukung Mendikbud..


Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Gaji Guru Honorer Bisa Ditambah dari dana Pendidikan

Pemerintah daerah diimbau agar dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan gaji guru honorer dengan pemerintah pusat.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!