Nasional
Share this on:

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

  • Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas
  • Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

JAKARTA - Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Persoalan DPT menjadi masalah yang tidak pernah selesai tiap pemilu berlangsung.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal pengawasan partisipatif pemilu. Menurutnya, pengawasan diintensifkan kepada pengawasan pemutakhiran DPT berkelanjutan dan politik uang.

Ia meyakini, KPU dan Bawaslu perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pendataan. Dia menerangkan, daftar pemilih ini bersifat dinamis. Karena penduduk jumlahnya bisa bertambah dan berkurang setiap hari.

Berkaca pada Pemilu Serentak 2019 lalu, Abhan mencontohkan, masih ada data pemilih yang terdata di DPT. Padahal orang yang terdata itu statusnya sudah meninggal dunia. "Saya kira persoalan DPT membutuhkan juga partisipasi masyarakat," kata Abhan di Jakarta, Jumat (18/10).

Dia menambahkan, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu penyelenggara pemilu melakukan pengawasan politik uang. Sebab, politik uang adalah embrio dari tindak pidana korupsi yang diawali dari proses politik transaksional. "Tentu ini bukan hanya jadi beban Bawaslu saja dalam mengawasinya melainkan peran serta masyarakat untuk terlibat mengawasi," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan data kependudukan sementara kepada KPU. "Kemendagri memberikan dukungan data kependudukan sementara untuk Pilkada Serentak 2020. Proses masaknya kami serahkan penuh kepada KPU," tutur Tjahjo.

Di samping itu, ada usulan untuk rancangan terkait masalah-masalah yang akan dibahas salah satunya revisi UU Pilkada. Tjahjo menegaskan, selain persiapan dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diharapkannya bisa terus menyempurnakan dan mengevaluasi diri untuk persiapan.

Hal ini juga dinilainya bisa jadi persiapan memasuki Pileg dan Pilpres di tahun 2024 nanti. Ia menekankan, pihak terkait juga harus mendalami durasi kampanye selama proses pemilihan. Sebab, biaya untuk kampanye tidak sedikit. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

Partai NasDem secara aklamasi kembali memberikan mandat jabatan ketua umum kepada Surya Paloh.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Digaransi Tak Lemot, Server Bisa Tampung Data 4,5 Juta Pelamar CPNS Sekaligus

Pendaftaran secara online calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka, Senin (11/11) hari ini.


CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

CPNS 2019 Khusus Formasi Tenaga Profesional

Pemerintah menegaskan tak membuka formasi tenaga administrasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) 2019.


Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Wakil Panglima Tak Akan Timbulkan Dualisme Kepemimpinan

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pemerintah Tetapkan 1.086 Warisan Budaya Tak Benda

Pemerintah Tetapkan 1.086 Warisan Budaya Tak Benda

Pemerintah melalui Kemendikbud telah menetapkan sebanyak 1.086 warisan budaya tak benda dari berbagai wilayah di Indonesia.


Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer


Pesimis UU Pilkada Direvisi

Pesimis UU Pilkada Direvisi

Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pilkada.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!