Nasional
Share this on:

Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

  • Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden
  • Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

**JAKARTA ** - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu lagi. Pada perjumpaan pertama di Stasiun MRT, Sabtu (13/7) lalu, mereka sepakat ada pertemuan lanjutan kedua dan ketiga. Gerindra akan menyiapkan kopi legendaris untuk Jokowi jika pertemuan dilakukan di Hambalang.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan tidak cukup satu pertemuan seremonial. Menurutnya perlu ada pertemuan lanjutan kedua tokoh tersebut. "Satu pertemuan tidak cukup menurunkan tensi polarisasi. Harus ada pertemuan lanjutan. Ini bisa jadi patokan bagi pendukung," tegas Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7) kemarin.

Menurut dia, dengan bertemu rutin 2-3 kali sebelum pelantikan Presiden terpilih, diharapkan dapat meredam polarisasi. "Memang akan ada pertemuan lanjutan. Apakah di Hambalang atau dimana, saya belum tahu. Yang jelas, kopi Hambalang memang legendaris. Saya merekomendasikan itu untuk jamuan pada pertemuan lanjutan," imbuhnya.

Dikatakan, pertemuan lanjutan itu bisa membahas sejumlah hal penting. Misalnya Jokowi bertanya kepada Prabowo apa masukannya untuk pemerintah. Jika itu ditanyakan, Prabowo tentu akan sampaikan program andalan Indonesia maju, Indonesia bangkit untuk menuju Indonesia adil dan makmur.

"Kalau Jokowi bisa mengadopsi mengambil, dan memasukkan program kami itu sangat bagus. Prabowo dalam kampanyenya bahwa 100 hari akan turunkan harga listrik, harga daging. Apabilan itu diadopsi Jokowi, tentu sangat baik," ucapnya.

Mengadopsi visi-misi dan program, tidak harus Gerindra masuk dalam kabinet. Hal itu bisa disampaikan saat bertemu dan berdiskusi mengenai ide-ide yang baik. Dia mengaku miris ketika ada pihak yang memfitnah bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo dilakukan karena ada iming-iming jabatan.

"Saya tegaskan di 2009-2014 Prabowo ditawari SBY masuk kabinet. Namun tidak kami terima. Begitu juga pada 2014-2019 ditawari Pak Jokowi masuk kabinet. Juga tidak Gerindra ambil," paparnya.

Pada 2018, Prabowo ditawarkan menjadi wakil presiden Jokowi dan tidak perlu modal. Lagi-lagi tawaran itu ditolak Prabowo. "Untuk kepentingan bangsa dan negara Prabowo bertemu Jokowi lalu dituduh mendapatkan iming-iming jabatan. Itu sangat tidak tepat. Gerindra selama 10 tahun menjadi oposisi," lanjut Andre.

Menanggapi hal itu, pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, Prabowo banyak minta pertimbangan Amien Rais terutama dalam mengambil langkah politik selama ini. "Menurut saya pertemuan hanya sebatas tabayun. Tujuannya membahas langkah poltik selanjutnya. Meskipun koalisi bubar, tetapi Prabowo banyak minta saran ke Amien Rais," ujar Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (17/7).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Reiew ini menjelaskan, langkah partai yang tergabung dalam koalisi adil makmur bentukan Prabowo tidak akan mengambil sikap sebelum kabinet baru diumumkan Jokowi. Menurutnya, partai tak mau strategi politiknya diketahui oleh lawan terlebih dahulu.

"Kalau kita mengikuti konstruksi 2014, d itengah jalan beberapa partai dapat kursi menteri. Partai yang tidak tergabung sebelumnya bisa saja merapat ke dalam koalisi Jokowi-Amien," terang Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Golkar memiliki banyak kader potensial yang bisa mengisi posisi menteri. Golkar akan menyesuaikan portofoli di mana dan siapa orangnya. "Saya rasa Golkar salah satu yang punya kader banyak dan bisa ditempatkan di berbagai posisi," tegas Airlangga di Jakarta, Rabu (17/7).

Dia berharap Golkar dapat berpartisipasi lebih aktif pada pemerintahan mendatang. Pada "Pilpres 2014 Golkar bergabung di babak kedua. Sekarang kita ikut dari babak pertama. Harapannya berpartisipasi lebih aktif," jelas Airlangga.

Terpisah, PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah. Menurut PKB, rugi jika mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode sebelumnya. Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menjelaskan PKB memang menargetkan tambahan kursi di sejumlah posisi strategis.

Hal ini demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB. "PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan, juga mendapat posisi strategis dan tambahan. Itu yang diharapkan," kata Jazilul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).

Diketahui, pada kabinet Kerja 2014-2019, ada empat menteri dari PKB. Mereka adalah Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pembangunan Desa Eko Putro S, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Terkait siapa saja calon yang sudah diajukan, Jazilul enggan menyebutkannya.

Menurutnya, PKB menyerahkan hal itu kepada Jokowi. "Nanti Pak Jokowi yang merumuskan. PKB hanya menyiapkan kader-kadernya. Soal nomenklatur ini urusan Pak Jokowi, tinggal dicocokkan saja," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Calon Harus Berani dan Loyal
Calon Harus Berani dan Loyal

Berita Sejenis

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Calon Ibukota Negara kabarnya akan berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini ternyata berada di zona gempa yang masih sangat aktif.


Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal. Meski begitu, aparat keamanan dari TNI-Polri masih disiagakan di sejumlah titik.


Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (22/8).


Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi oleh DPR-RI.


Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Hentikan Tender Mobil Dinas Baru,Pakai Saja yang Sudah Ada

Kabinet baru Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 nantinya akan mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas baru.


Jangan Lagi Impor Garam

Jangan Lagi Impor Garam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap impor garam ditekan. Terlebih kualitas garam lokal ternyata lebih baik dibandingkan garam impor.


Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

101 orang meninggal dunia dan pulahan lainnya masih dalam perwatan rumah sakit, akibat cuaca panas yang melanda Tokyo, Jepang, sejak 1 Juli hingga 19 Agustus la


PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar V 2019 di Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut.


Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!