Nasional
Share this on:

Maskapai Asing Masuk, Langkahi UU Nomor 1/2009

  • Maskapai Asing Masuk, Langkahi UU Nomor 1/2009
  • Maskapai Asing Masuk, Langkahi UU Nomor 1/2009

JAKARTA - Usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kesempatan masuknya maskapai asing ke Indonesia dianggap melanggar azas cabotage (kedaulatan negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2009. Solusi yang ditawarkan Jokowi itu untuk menurunkan harga tarif pesawat yang masih kemahalan.

Pengamat penerbangan Alvin Lee menuturkan selama 10 tahun industri penerbangan kurang bergairah. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya maskapai asing baru yang ikut bermain di moda transportasi udara Indonesia.

"Kalau pasar transportasi udara Indonesia sedemikian menguntungkan dan atraktif, tentunya dalam 10 tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran," kata Alvin Lee kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (7/6) kemarin.

Alvin menjelaskan, sesuai azas cabotage dan UU 1/ 2009 tentang Penerbangan, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yg bergerak dalam bisnis angkutan udara adalah maksimal 49 persen. Dia mencontohkan maskapai Air Asia, dan hanya boleh melayani rute domestik.

"Tidak ada satu negarapun di dunia yang mengizinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya. Tidak sepatutnya pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Menunjukkan beliau tidak mencari informasi yang komprehensif tentang suatu permasalahan, hanya mendengarkan beberapa orang saja atau bahkan hanya mendengkarn apa yang ingin didengar," papar Alvin.

"Sebagai seorang pengusaha, Pak Jokowi dapat dengan mudah gunakan logika mengapa saat ini terjadi penyusutan pemain di industri transportasi udara. Banyak yang berguguran, hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia untuk pelayanan rute nasional. Jika beliau jeli, masih banyak Angutan Udara Niaga Berjadwal dalam skala daerah/regional," sambung Alvin.

Nah carut marutnya industri transportasi penerbangan, menurut Alvin, disebabkan karena kebijakan yang salah selama ini. Misalkan penerapan tarif batas atas (TBA) sejak tahun 2014 tidak pernah ditinjau, dan disesuaikan. Pun juga tarif batas bawah (TBA) sejak 2016 tidak pernah dievaluasi. Sementara operating cost terus mengalami kenaikan.

"Kondisi industri transportasi udara hari ini adalah produk dari kebijakan pemerintah selama ini. Jadi kalau presiden tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi udara kita saat ini, seharusnya introspeksi, berbenah ke dalam. Bukan mengundang pihak luar untuk masuk," kata Alvin.

Pengamat penerbangan lainnya, Gerry Soejatman mengatakan, bahwa jika maskapai asing jadi masuk ke Indonesia bukan jaminan harga tiket akan menjadi murah. Karena melihat kondisi pasar di Indonesia. "Apakah jaminan (murah)? Tidak. Tidak semua maskapai asing cos-basenya bisa serendah Air Asia Group. Di luar itu ada juga tantangan pengertian pasar Indonesia," ujar Gerry kepada FIN, kemarin.

Gerry mencontohkan, maskapai Tiger Airways (sekarang jadI Scot) tidak bertahan bersaing di Indonesia. Maskapai asal Singapura itu tutup pada tahun 2014.

"Kerugian mereka diproyeksikan mencapai 150 juta dolar AS hanya dengan 9 pesawat, jauh lebih parah dibandingkan Garuda, yang kalau tidak ada 'pendapatan lain-lain' di 2018, kalau tidak salah bisa rugi 240 juta dolar AS tapi dengan armada yang 10 kali lipat jumlahnya," kata Gerry.

Jadi, kata Gerry, jangan berasumsi maskapai asing jual tiket lebih murah. Sebab mereka bisa jual tiket murah jika penerbangan sedang sepi. "Sebab mereka tidak kena TBA dan TBB seperti di pasar domestik Indonesia. Jadi tiket murah mereka disubsidi oleh tiket mahal," ucap Gerry.

Gerry mencontohkan maskapai kelas ekonomi untuk rute Jakarta-Singapura harga tiket bisa Rp500 ribu, sedangkan Jakarta-Batam Rp1,5 juta. kalau pesan dadakan selang satu hari harga tiket LCC (low cost carrier) bisa 3-5 juta dan full service carrier Rp5-8 juta.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan untuk mengatasi persoalan harga tiket yang mahal adalah dengan mengundang maskapai asing ke Indonesia. Solusi yang ditawarkan Jokowi mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasuton, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Budi Karya mengungkapkan akan memberikan kesempatan terhadap maskapai asing sesuai permintaan Jokowi. "Oleh karenanya kita akan pelajari dan asasnya untuk diperhatikan," ujar dia di Sumenep, Senin (3/6) lalu.

Soal tiket pesawat masih mahal, Budi berasalan pihaknya tidak bisa menurunkan harga tiket pesawat begitu saja. Sebab Kementerian Perhubungan hanya mengatur harga melalui tarif TBA dan TBB. "Ya harga tiket terjadi beberapa yang kurang bisa ditolerir, saya selaku menteri bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur tiket ya, kami hanya tentukan batas atas batas bawah," ucap Budi.

Menteri Darmin mengatakan usulan Jokowi harus dicoba meskipun berdampak pada persaingan pesawat dalam negeri. "Risiko apa, tentu maskapai penerbangan bisa berteriak. 'huaa ini jadi susah'," ucap dia di Jakarta, Rabu (5/6).

Darmin menjelaskan, saat ini maskapai penerbangan dikuasai oleh Garuda Indonesia dan Lior Air Group. Nah dengan adanya maskapai asing yang masuk maka diharapkan harga tarif pesawat bisa turun.

"Struktur pasar duopoli, Garuda dan Lion Air. Dia nggak akan bisa naikkan jauh-jauh karena saingan yang ada. Idenya adalah kalau struktur pasar cenderung memberikan power kekuatan di produsen maka jawabannya adalah undang saingannya supaya dia teken, turunkan harga itu dia," tutur dia.

JK juga sependapat dengan Jokowi agar maskapai asing ikut berkompetisi di pasar domestik. JK Mengatakan bahwa sesungguhnya maskapai asing sudah masuk ke Indonesia, bahkan maskapai Indonesia, Luon Air Group sudah membuka pasar di luar negeri.

"Sebenarnya maskapai asing sudah masuk ke Indonesia, AirAsia contohnya. Dan sebaliknya maskapai Indonesia Lion Air, ada Lion Air Malaysia, Lion Air Thailand, ada di Afrika, itu saling memasuki. Tapi memang ada hal yang selalu dipertimbangkan," kata JK di Jakarta, Selasa (4/6).

JK menambahkan, bahwa harga tiket yang terlalu rendah bisa membuat maskapai bisa bangkrut. Hal itu juga harus diperhatikan agar tidak terlalu murah menjual tiket. "Keterlanjutan dari maskapai itu sendiri, kalau terlalu murah dia akan bangkrut. Coba Garuda, dalam kondisi harga Garuda yang lebih tinggi juga sulit ya, mengalami kesulitan. Memang harus diseimbangkan," tutur JK.

PT Angkasa Pura (AP) II juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung usulan pemerintah terkait dibukanya penerbangan domestik untuk maskapai asing. "Kami dukung sekali rencana itu. Sebagai operator bandara, kami siap untuk itu. Secara prinsip kami mendukung rencana pemerintah," ujar Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin di Jakarta, Rabu (5/6) lalu. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

PNS Wajib Masuk Hari Ini
PNS Wajib Masuk Hari Ini

Berita Sejenis

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan.


Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Lima Komisiner Baru Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Polemik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terus bergulir. Kali ini, Partai Gerindra menyatakan menolak revisi tersebut.


Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Presiden Joko Widodo menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi secara terbatas. Sebab, ada poin-poin yang disetujui dan ditolak oleh presiden


Sesalkan Surpres, Revisi UU Tipikor Lebih Mendesak

Sesalkan Surpres, Revisi UU Tipikor Lebih Mendesak

KPK kembali menyuarakan pendapat terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).


DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

Rentang waktu 30 September jelas waktu yang begitu singkat bagi DPR untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Koru


Golkar Kukuh Rebut Kursi Ketua MPR

Golkar Kukuh Rebut Kursi Ketua MPR

DPR RI sudah menyetujui revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Perubahan ini terkait penambahan jumlah pimpinan MPR RI.


JK Sampaikan Sinyal Penolakan Revisi UU KPK

JK Sampaikan Sinyal Penolakan Revisi UU KPK

Pemerintah mulai menunjukkan sinyal penolakan materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Presiden Joko Widodo akan berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!