Nasional
Share this on:

Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

  • Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah
  • Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ini terkait banyaknya anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2019. Desakan ini muncul karena banyak beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami mendesak agar segera dibentuk TGPF ini. Bila perlu, libatkan unsur masyarakat agar supaya jelas dan terang benderang," kata Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 Din Syamsuddin di komplek MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, kemarin (14/5).

Menurut Din, jika mau mengungkap penyebab kematian, harus ada autopsi. "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan agar permasalahan ini jernih. Sehingga tidak lagi menyesatkan atau memunculkan dugaan-dugaan," imbuhnya.

Menurut dia, apa pun hasil dari penyelidikan nantinya, pembuktian harus dilakukan. "Seharusnya pada hari pertama begitu banyak korban. Ini memang sudah lama. Namun tidak ada kata terlambat," tuturnya.

Kematian penyelenggara Pemilu sebanyak 600 orang dan 4.000 orang lebih karena sakit merupakan peristiwa luar biasa. Din menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek memastikan meninggalkan petugas KPPS murni masalah medis. Bukan karena faktor lain. Dikatakan, 51 persen penyebab kematian petugas KPPS adalah kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Ini diketahui berdasarkan audit medis yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia di 25 provinsi Indonesia.

"Penyakit ini juga meliputi stroke dan kematian mendadak. Kalau ditambah dengan hipertensi, yaitu 53 persen. Jadi hipertensi yang emergency juga bisa menyebabkan kematian," ujar Nila di kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Penyebab kematian tertinggi lainnya dari para petugas KPPS yakni gagal pernapasan. Menurut Nila, gagal pernapasan bisa diakibatkan oleh penyakit asma. Selain itu, 9 persen penyebab kematian petugas KPPS adalah kecelakaan. "Ada juga gagal ginjal, diabetes melitus, dan penyakit liver," imbuhnya.

Nila menyebut petugas KPPS yang meninggal hingga saat ini mencapai 485 orang. Sementara, petugas KPPS yang sakit 10.997 orang. Petugas KPPS yang meninggal paling banyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan petugas KPPS sakit paling banyak ditemukan di Jakarta dan Banten.

Sebanyak 54 persen petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun. Nila menyebut adanya petugas KPPS yang meninggal berusia 70 tahun. Selain audit medis, Kemenkes bakal melakukan autopsi verbal untuk mengetahui penyebab kematian para petugas KPPS.

"Autopsi verbal dilakukan dengan menanyakan penyebab kematian para petugas KPPS kepada keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan diagnosis, autopsi verbal ini ketepatannya 80 persen," pungkas Nila.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju dengan usulan dibentuknya TGPF. "Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta. Karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius, apalagi sampai 600 orang," kata Fadli.

Diamenilai kalau TGPF itu tidak dibentuk, orang akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan besar. Apalagi, lanjut Fadli, ada yang sampai muntah darah. "Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet dan lain-lain. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," paparnya.

Fadli mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI. "Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi. Ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah meminta Komisi II DPR untuk menggelar rapat gabungan (ragab) dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian. Tujuannya untuk mencari penyebab banyaknya penyelenggara pemilu yang tewas saat melaksanakan tugas.

"Pimpinan DPR telah meminta Komisi II DPR melakukan rapat gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian untuk mencari solusi dan penyebab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS," kata Bambang usai menerima Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019.

Bambang mengatakan dalam pertemuan tertutup tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 mendesak DPR memperjelas sebab musabab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS. "Karena itu keputusan kami adalah membatasi jumlah pemilih di tiap TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Dulu bisa sampai 500 orang. Pemilu dulu tidak serumit sekarang. Namun pada Pemilu 2014 ada juga yang meninggal sebanyak 144 orang," jelas Bambang.

Dia menyerahkan kepada Komisi II DPR untuk menentukan jadwal ragab tersebut. Namun dia menyarankan setelah pengumuman hasil pemilu 22 Mei nanti.

Sebelumnya, sejumlah keluarga KPPS yang meninggal dunia menolak usulan jenazah diautopsi. KPU RI pun juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Nilainya, untuk korban meninggal menerima santunan Rp36 juta. Sementara korban cacat permanen mendapat Rp30 juta, korban luka-luka berat Rp16,5 juta dan Rp8,25 juta untuk korban luka sedang. (rh/zl/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi

Kebijakan perluasan area plat nomor kendaraan ganjil genap bukan solusi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!