Nasional
Share this on:

Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

  • Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah
  • Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ini terkait banyaknya anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2019. Desakan ini muncul karena banyak beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami mendesak agar segera dibentuk TGPF ini. Bila perlu, libatkan unsur masyarakat agar supaya jelas dan terang benderang," kata Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 Din Syamsuddin di komplek MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, kemarin (14/5).

Menurut Din, jika mau mengungkap penyebab kematian, harus ada autopsi. "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan agar permasalahan ini jernih. Sehingga tidak lagi menyesatkan atau memunculkan dugaan-dugaan," imbuhnya.

Menurut dia, apa pun hasil dari penyelidikan nantinya, pembuktian harus dilakukan. "Seharusnya pada hari pertama begitu banyak korban. Ini memang sudah lama. Namun tidak ada kata terlambat," tuturnya.

Kematian penyelenggara Pemilu sebanyak 600 orang dan 4.000 orang lebih karena sakit merupakan peristiwa luar biasa. Din menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek memastikan meninggalkan petugas KPPS murni masalah medis. Bukan karena faktor lain. Dikatakan, 51 persen penyebab kematian petugas KPPS adalah kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Ini diketahui berdasarkan audit medis yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia di 25 provinsi Indonesia.

"Penyakit ini juga meliputi stroke dan kematian mendadak. Kalau ditambah dengan hipertensi, yaitu 53 persen. Jadi hipertensi yang emergency juga bisa menyebabkan kematian," ujar Nila di kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Penyebab kematian tertinggi lainnya dari para petugas KPPS yakni gagal pernapasan. Menurut Nila, gagal pernapasan bisa diakibatkan oleh penyakit asma. Selain itu, 9 persen penyebab kematian petugas KPPS adalah kecelakaan. "Ada juga gagal ginjal, diabetes melitus, dan penyakit liver," imbuhnya.

Nila menyebut petugas KPPS yang meninggal hingga saat ini mencapai 485 orang. Sementara, petugas KPPS yang sakit 10.997 orang. Petugas KPPS yang meninggal paling banyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan petugas KPPS sakit paling banyak ditemukan di Jakarta dan Banten.

Sebanyak 54 persen petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun. Nila menyebut adanya petugas KPPS yang meninggal berusia 70 tahun. Selain audit medis, Kemenkes bakal melakukan autopsi verbal untuk mengetahui penyebab kematian para petugas KPPS.

"Autopsi verbal dilakukan dengan menanyakan penyebab kematian para petugas KPPS kepada keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan diagnosis, autopsi verbal ini ketepatannya 80 persen," pungkas Nila.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju dengan usulan dibentuknya TGPF. "Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta. Karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius, apalagi sampai 600 orang," kata Fadli.

Diamenilai kalau TGPF itu tidak dibentuk, orang akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan besar. Apalagi, lanjut Fadli, ada yang sampai muntah darah. "Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet dan lain-lain. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," paparnya.

Fadli mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI. "Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi. Ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah meminta Komisi II DPR untuk menggelar rapat gabungan (ragab) dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian. Tujuannya untuk mencari penyebab banyaknya penyelenggara pemilu yang tewas saat melaksanakan tugas.

"Pimpinan DPR telah meminta Komisi II DPR melakukan rapat gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian untuk mencari solusi dan penyebab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS," kata Bambang usai menerima Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019.

Bambang mengatakan dalam pertemuan tertutup tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 mendesak DPR memperjelas sebab musabab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS. "Karena itu keputusan kami adalah membatasi jumlah pemilih di tiap TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Dulu bisa sampai 500 orang. Pemilu dulu tidak serumit sekarang. Namun pada Pemilu 2014 ada juga yang meninggal sebanyak 144 orang," jelas Bambang.

Dia menyerahkan kepada Komisi II DPR untuk menentukan jadwal ragab tersebut. Namun dia menyarankan setelah pengumuman hasil pemilu 22 Mei nanti.

Sebelumnya, sejumlah keluarga KPPS yang meninggal dunia menolak usulan jenazah diautopsi. KPU RI pun juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Nilainya, untuk korban meninggal menerima santunan Rp36 juta. Sementara korban cacat permanen mendapat Rp30 juta, korban luka-luka berat Rp16,5 juta dan Rp8,25 juta untuk korban luka sedang. (rh/zl/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Prabowo-Sandi Siap Terima Hasil MK

Prabowo-Sandi Siap Terima Hasil MK

Permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno dinilai bermasalah.


Nusakambangan Layak untuk Setnov

Nusakambangan Layak untuk Setnov

Ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang pelesiran di luar Lapas Sukamiskin membuat KPK gerah.


Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku pihaknya telah memiliki peta sekolah yang rawan melakukan jual beli kursi.


KPU Jawab Tudingan Kecurangan

KPU Jawab Tudingan Kecurangan

Dugaan kecurangan selama penyelenggaraan pemilu yang dituduhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantah.


Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Ada penyebutan istilah dalam kasus gugatan pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

TKN: Dalil BW Sebatas Asumsi-asumsi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyinggung penyalahgunaan kebijakan Presiden Jokowi yang diduga untuk menaikkan elektabilitasnya dalam


MK Menerima Sidang Gugatan Pilpres, Tinggal Pembuktian Fakta

MK Menerima Sidang Gugatan Pilpres, Tinggal Pembuktian Fakta

Spekulasi tentang materi yang disampaikan tim hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akhirnya terjawab.


114 Kanal Internet Iklan Rokok Ditutup

114 Kanal Internet Iklan Rokok Ditutup

Kementerian Komunikasi dan Informasi akhirnya memblokir 114 kanal media sosial (Facebook, Instagram YouTube) yang berkaitan dengan iklan rokok di internet.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!