Nasional
Share this on:

Melelahkan, Sistem Pemilu Serentak Harus Diubah Total

  • Melelahkan, Sistem Pemilu Serentak Harus Diubah Total
  • Melelahkan, Sistem Pemilu Serentak Harus Diubah Total

JAKARTA - Memang tidak ada pilihan, pemilu serentak harus dievaluasi total. Mulai sistem, sosialisasi, anggaran hingga pelaksanaannya. Pasalnya, implementasi yang rumit dan munculnya banyak kelemahan, bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama hasilnya.

"Ini (sistem red) pemilu benar-benar rumit. Bukan hanya korban jiwa dan petugas yang mengalimi sakit. Tak bisa dibiarkan begini, harus dievaluasi total, termasuk diaudit," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh, kemarin (24/4).

Menurut Ninik, sapaan Nihayatul Wafiroh, pemilu serentak betul-betul menguras energi, tenaga, dan waktu. Bukan hanya KPU dan jajarannya yang berhari-hari di PPK. Tim para caleg juga harus bergantian menunggu di kecamatan. "Tim saya harus dibagi sif. Bahkan, keluarganya harus membawakan makanan," ungkapnya.

Ninik menambahkan, biaya pemilu serentak sangat tinggi. Khususnya bagi para caleg. Biayanya lebih besar daripada saat Pemilu 2014. Sebab, jumlah TPS lebih banyak. Dengan jumlah TPS lebih banyak, caleg pun harus mengeluarkan uang lebih banyak.

Jika caleg tidak bisa membayar maksimal, kerja saksi pun tidak dapat maksimal. Tentu hal itu akan berdampak pada pengawasan di TPS maupun di PPK. Pengawalan suara juga tidak akan berjalan dengan baik. Selain biaya yang mahal, masa kampanye dinilai terlalu lama.

"Bahkan, ada yang ngomong, kalau kampanyenya ditambah sebulan lagi, bisa-bisa banyak yang gila," ungkap politikus PKB tersebut.

Ninik pun mengusulkan agar pemilu kembali ke sistem yang lama. Pileg dan pilpres dipisah. Tentu perubahan itu akan dilakukan melalui revisi undang-undang (UU). Dia berharap revisi UU Pemilu dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Jika sebelumnya setahun sebelum dilakukannya tahapan pemilu, ke depan mungkin lebih dari setahun.

Sementara, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sepakat dengan perlunya evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak 2019. Hidayat menerangkan, salah satu tujuan pemilu serentak awalnya adalah menghemat biaya. Namun, kenyataannya, biaya yang dikeluarkan negara juga tetap tinggi.

"Pileg dan pilpres dicampur dengan harapan biaya lebih rendah, ternyata penghematan tidak tercapai," katanya.

Menurut Hidayat, perlu dikaji juga proses penyelenggaraan pemilu serentak yang membuat perhatian publik berat sebelah. Fokus publik selama kampanye delapan bulan Pemilu 2019 lebih banyak tersedot dalam kontestasi pilpres. Padahal, pileg sama penting dengan pilpres.

"Selalu fokus pada pilpres. Tidak dicermati para caleg ini bagaimana kualitasnya, siapa mereka, sehingga belum terjadi penilaian yang objektif, yang serius (terhadap caleg, red)," ujarnya.

Hal lain yang membuat prihatin adalah angka meninggalnya petugas KPPS maupun kepolisian yang mencapai ratusan. "Demokrasi adalah pesta dan pesta itu seharusnya tidak menghadirkan korban. Ini korbannya sudah sangat banyak. Jadi, sekali lagi, kita sangat berduka," tutur wakil ketua MPR tersebut.

Hidayat juga setuju apabila pemerintah segera memberikan santunan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Tak lupa, harus dibuat sebuah mekanisme baru agar ke depan kejadian semacam itu tidak terulang.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengungkapkan kesetujuannya. Namun lebih pada pemisahan pileg dan pilpres seperti sebelumnya. "Apa itu (pemilu serentak, Red) mau diteruskan lagi supaya lima tahun lagi ada yang meninggal ratusan orang karena lelah dan capek?" cetus dia. Seharusnya pemilu disesuaikan dengan kemampuan sehingga bisa dilaksanakan secara profesional.

JK yakin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatukan pileg dan pilpres masih bisa diubah. Sebab, MK juga pasti akan melihat kenyataan yang ada pada saat ini. "Ya (Kuncinya, red) di DPR. Harus memutuskan," lanjutnya. Apalagi, sejak awal sudah diprediksi, penghitungan suara akan melebihi pukul 00.00. JK juga menyampaikan ucapan dukacita kepada para petugas pemilu yang gugur itu.

Di tempat lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyuarakan hal senada dengan KPU. Menurut dia, memisahkan kembali pileg dan pilpres bukanlah solusi yang paling tepat. Yang paling tepat ialah memisahkan levelnya, yakni nasional dan lokal. Karena itulah, sejak 2012 pihaknya beserta koalisi masyarakat sipil dan sejumlah lembaga telah menyuarakan dua jenis pemilu tersebut.

Titi menjelaskan, pemisahan pemilu nasional dengan lokal tidak hanya efektif untuk mengurangi beban kerja penyelenggara. "Pemilu nasional dan lokal adalah cara memperbaiki sistem pemerintahan presidensial Indonesia," tegasnya. Khususnya terkait dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Sementara itu. hingga awal pekan ini, peluang munculnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) masih terbuka. Bawaslu memastikan pengawasan terhadap rekapitulasi suara di level kecamatan terus berlangsung. Apabila ada sejumlah laporan ketidakwajaran yang bisa dibuktikan, pihaknya tidak ragu untuk merekomendasikan PSU.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, penyebab dilaksanakannya PSU adalah pelanggaran yang biasanya dilakukan petugas KPPS. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, petugas KPPS terang-terangan berpihak dan mencoblosi surat suara. Jenis pelanggaran tersebut sudah masuk ranah pidana pemilu.

Nah, rekomendasi PSU pasti dikeluarkan plus seluruh petugas KPPS-nya diganti. Sementara itu, petugas KPPS yang terbukti tidak netral tersebut bisa dipenjara. "Jadi, pelanggaran pidananya jalan dan PSU-nya tetap dilakukan," terang Fritz.

Ada pula pelanggaran jenis lain seperti membiarkan pemilih menggunakan hak pilih dengan cara tidak sah. Misalnya, melayani pemilih dari luar kota atau lintas kecamatan tanpa dilengkapi formulir A5. Pemilih tersebut sudah pasti tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS itu. Namun, petugas KPPS mengizinkannya menggunakan hak pilih dengan hanya bermodal e-KTP. Padahal, itu ilegal.

Jika namanya ada dalam DPT di luar TPS itu, pemilih seharusnya membawa formulir A5. Namun, apabila sejak awal tidak masuk dalam DPT, pemilih yang bersangkutan hanya bisa menggunakan hak pilih di TPS sekitar domisili e-KTP.

Sementara itu, rekapitulasi suara di kecamatan relatif lebih aman dari potensi PSU. Meski peluang itu tetap saja ada. "Misalnya, baru ketahuan ada beberapa pemilih yang tidak punya hak pilih, tapi memilih dan ketahuannya di kecamatan," lanjut Fritz. Sesuai dengan UU, untuk kasus seperti itu, harus dilakukan PSU meski sudah dilakukan rekapitulasi di kecamatan.

Dia menegaskan, PSU masih dimungkinkan sampai H+10 pemungutan suara, dalam hal ini 27 April nanti. Meski demikian, Fritz enggan berbicara banyak mengenai peluang adanya temuan kesalahan setelah 27 April. Yang jelas, sampai hari terakhir, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan. Angka 393 rekomendasi PSU mungkin bertambah apabila dalam beberapa hari ke depan ada temuan lagi.

Sementara itu, penghitungan suara di KPU hingga kemarin terus berjalan. Hingga pukul 23.00 tadi malam, data yang sudah masuk mencapai 29,6 persen. Dari pemantauan Fajar Indonesia Network (FIN), sistem Situng KPU sempat berhenti selama dua jam. Sejak pukul 15.30, data Situng tidak bergerak. Data tersebut tampak bergerak kembali pukul 17.30.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya masih terus mengupayakan agar penghitungan di Situng segera selesai. Sebab, tidak sedikit publik yang menunggu hasil Situng sebagai pembanding atas hitungan masing-masing. "Sejak Senin malam (22/4) sudah ada percepatan," ujarnya. Pilpres mendapat prioritas sehingga diharapkan bisa selesai lebih cepat. (khf/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.


Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Golkar Usung Capres di Pemilu 2024

Partai Golkar berkeinginan mengusung kader sendiri dalam Pemilu Presiden 2024 mendatang.


Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap menyelesaikan pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.852 Km.


BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

BPJS Kesehatan jangan asal menaikan iuran peserta mandiri, tetapi harus diimbangi peningkatan pelayanan kepada peserta.


Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang didukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Buntut Listrik Mati Massal, Direksi PLN Dituntut Mundur

Buntut Listrik Mati Massal, Direksi PLN Dituntut Mundur

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus menutup kerugian materi pelanggan yang dikalkulasi berkisar Rp839 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!