Nasional
Share this on:

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

  • Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan
  • Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menjabat menteri, bukan jaminan dipilih oleh rakyat. Setidaknya ada dua menteri yang diperkirakan tidak lolos ke Senayan. Mereka adalah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin (PPP) dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri (PKB).

Keduanya menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi). Namun, mereka kalah bersaing dengan caleg lainnya.

Berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Bekasi dan Kota Depok, Selasa (14/5) kemarin, caleg yang mempunyai peluang terbesar menjadi anggota DPR RI Dapil Jabar VI adalah Intan Fauzi (PAN), Mahfudz Abdurrahman (PKS), Nuroji (Gerindra), Sukur Nababan (PDIP), dan Wenny Haryanto (Golkar). Semuanya merupakan caleg petahana.

Satu kursi DPR RI diraih oleh pendatang baru. Yakni Nur Azizah Tahmid (PKS). Dia adalah istri dari mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Selain dua menteri yang diperkirakan tak lolos dari Dapil Jabar VI itu, sejumlah pesohor lain juga diperkirakan gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

Mereka adalah artis Fauzi Baadila (Gerindra), Angle Karamoy (PDI Perjuangan), Lucky Hakim (NasDem), dan Farhat Abas (PKB). Perebutan kursi di Dapil Jawa Barat VI berlangsung sangat ketat. Sebanyak 96 caleg dari 16 parpol yang bertarung, hanya enam kursi DPR RI yang diperebutkan di dapil tersebut.

Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan partainya kemungkinan besar tidak mendapatkan kursi dari dapil Jabar VI. "Posisi terakhir saya belum tahu. Namun, PPP nampaknya tidak dapat kursi dari dapil Jabar VI Kota Bekasi, Kota Depok," ujar Arsul.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman. Berdasarkan hitungan dari KPU mereka tidak lolos. "Hasil akhirnya kita lihat pengumuman resmi nanti," kata Ahmad.

Sebelumnya, dua kader PKB lainnya yakni Menpora Imam Nahrawi (Dapil DKI 1) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo (Dapil Bengkulu) juga diprediksi belum memungkinkan menjadi wakil rakyat. (rh/zul/fin)


Berita Sejenis

Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Tujuh Jurnalis Terluka di Aksi 22 Mei

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi oleh polisi dan massa.


Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah Batasi Akses WhatsApp Tiga Hari

Pemerintah terpaksa membatasi sejumlah fitur di layanan aplikasi perpesanan WhatsApp. Fitur yang dibatasi pemerintah berkaitan foto dan video.


Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo di Tanah Abang

Sejumlah media asing menyoroti kerusuhan dan dugaan kekerasan yang terjadi pada aksi demonstrasi massa, Rabu (22/5) dini hari, di Jakarta..


People Power Tak Langgar Konstitusi

People Power Tak Langgar Konstitusi

People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

Mayoritas KPPS yang Meninggal, karena Jantung dan Pembuluh Darah

Pemerintah didesak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ini terkait banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia.


KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

KPK Segera Rilis Temuan Terbarunya, Imam Nahrawi di Ujung Tanduk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menetapkan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!