Nasional
Share this on:

Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

  • Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi
  • Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku pihaknya telah memiliki peta sekolah yang rawan melakukan jual beli kursi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia meminta pemerintah daerah menegakkan aturan tentang PPDB berbasis zonasi.

"Kami sudah memiliki petanya, dimana saja sekolah yang rawan melakukan praktik kecurangan dalam PPDB," ujar Mendikbud di Jakarta, Minggu (16/6) kemarin.

Dijelaskan Mendikbud saat ini praktik kecurangan sudah ditekan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan ujian sekolah berstandar nasional. Pengawasannya juga diperketat. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta tidak melakukan jual beli kursi maupun memberi jatah untuk anak pejabat.

"Yang kami berantas saat ini adalah jual beli kursi, titipan pejabat dan sebagainya. Itu yang kami berantas saat ini," ujarnya.

Mendikbud mengatakan pihaknya telah menerbitkan Permendikbud PPDB yang berbasiskan sistem zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

"Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen," terangnya.

Untuk kuota zonasi 90 persen, sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan nonakademik.

"Kuota lainnya, yakni jalur perpindahan orangtua, hanya untuk darurat saja. Misalnya mengikuti orangtua pindah tugas," katanya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Daerah Diminta Tak Beri Sanksi Siswa Demo

Daerah Diminta Tak Beri Sanksi Siswa Demo

Maraknya fenomena aksi unjuk rasa yang melibatkan pelajar di sejumlah daerah sudah sangat mengkhawatirkan bagi para pemerintah daerah dan pihak sekolah.


Mendikbud: Banyak Penyusup dalam Demo Pelajar

Mendikbud: Banyak Penyusup dalam Demo Pelajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, bahwa para pengunjuk rasa tidak semuanya benar-benar pelajar atau siswa.


Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larangan Demo

Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larangan Demo

Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan.


Mendikbud: Pelajar Tak Boleh Berdemo

Mendikbud: Pelajar Tak Boleh Berdemo

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghimbau, bahwa siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tidak diperbolehkan mengikuti aksi


Aturan Penggunaan Dana BOS Dikaji Ulang

Aturan Penggunaan Dana BOS Dikaji Ulang

Pemerintah menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda), untuk tidak lagi menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer.


Pendidikan Seni di Sekolah Masih Rendah

Pendidikan Seni di Sekolah Masih Rendah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai, bahwa pembelajaran seni dan budaya di sekolah saat ini masih belum optimal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!