Nasional
Share this on:

Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

  • Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi
  • Mendikbud Petakan Sekolah Rawan Jual Beli Kursi

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku pihaknya telah memiliki peta sekolah yang rawan melakukan jual beli kursi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia meminta pemerintah daerah menegakkan aturan tentang PPDB berbasis zonasi.

"Kami sudah memiliki petanya, dimana saja sekolah yang rawan melakukan praktik kecurangan dalam PPDB," ujar Mendikbud di Jakarta, Minggu (16/6) kemarin.

Dijelaskan Mendikbud saat ini praktik kecurangan sudah ditekan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan ujian sekolah berstandar nasional. Pengawasannya juga diperketat. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta tidak melakukan jual beli kursi maupun memberi jatah untuk anak pejabat.

"Yang kami berantas saat ini adalah jual beli kursi, titipan pejabat dan sebagainya. Itu yang kami berantas saat ini," ujarnya.

Mendikbud mengatakan pihaknya telah menerbitkan Permendikbud PPDB yang berbasiskan sistem zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

"Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen," terangnya.

Untuk kuota zonasi 90 persen, sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan nonakademik.

"Kuota lainnya, yakni jalur perpindahan orangtua, hanya untuk darurat saja. Misalnya mengikuti orangtua pindah tugas," katanya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gerindra Klaim Pantas di MPR

Gerindra Klaim Pantas di MPR

Sinyal Partai Gerindra merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin semakin kuat. Salah satu yang sedang diperjuangkan adalah kursi Ketua MPR.


Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar kian seru. Posisi Airlangga Hartarto pun mulai dipersoalkan.


Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024 sedang jadi incaran. Tak hanya PKB, Golkar juga menginginkan kursi tersebut.


Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan kurikulum dan silabus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).


Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jamaah haji Indonesia dengan keterbatasan fisik diperbolehkan membawa alat bantu seperti kursi roda atau tongkat untuk memudahkan dalam beribadah di Tanah Suci.


JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

Partai politik (Parpol) yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI hampir dipastikan mendapat kursi.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


Target Meleset, Kursi Ketum Digoyang

Target Meleset, Kursi Ketum Digoyang

Sejumlah partai politik (parpol) mengalami gejolak di internal pasca pilpres. Terlebih menjelang habisnya masa bakti ketua umum.


Milenial Menguat Isi Kursi Kabinet

Milenial Menguat Isi Kursi Kabinet

Bursa calon menteri yang mengisi kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin terus bermunculan.


3.615 Tentara dan Polisi Dikerahkan untuk Cegah Kebakaran Hutan

3.615 Tentara dan Polisi Dikerahkan untuk Cegah Kebakaran Hutan

Sedikitnya 3.616 pasukan dari TNI-Polri diterjunkan di tiga provinsi di Indonesia yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!