Nasional
Share this on:

Mendikbud Usul Gaji Guru Honorer Sesuai UMR

  • Mendikbud Usul Gaji Guru Honorer Sesuai UMR
  • Mendikbud Usul Gaji Guru Honorer Sesuai UMR

JAKARTA - Gaji guru honorer diusulkan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dengan menggunakan dana alokasi umum (DAU). Tujuannya agar kesejahteraan guru honorer meningkat. Selain itu, moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru diharapkan dicabut.

Demikian usul dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Menurutnya guru honorer yang belum berhasil menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa digaji sesuai dengan upah UMR dengan menggunakan DAU.

"Bagi guru honorer yang belum lulus tes CPNS maupun PPPK, kita usulkan digaji sesuai UMK yang berasal dari DAU. Guru harus mendapatkan perhatian dari kita," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/8).

Dikatakannya, persoalan guru honorer harus bisa diselesaikan. Pada seleksi PPPK tahun sebelumnya, dari 90.000 guru honorer yang mengikuti seleksi, yang lulus hanya sekitar 34.000 guru.

Awalnya pihaknya sudah menyampaikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani kondisi yang ada. Namun para guru yang kurang beruntung itu belum bisa diangkat karena hasil ujiannya masih di bawah standar.

"Kemendikbud sudah usulkan ke Bu Menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menyelesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini," terangnya.

Muhadjir menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasinya yakni melalui rekrutmen CPNS bagi honorer yang memenuhi syarat, dan pengangkatan menjadi PPPK yang diperuntukkan bagi guru honorer berusia di atas 35 tahun.

Dengan adanya usulan peningkatan gaji guru honorer tersebut, dia berharap para guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Jika dibandingkan saat ini, yang mana gajinya jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Selain itu, Muhadjir juga meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru. "Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru. Padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru," ujarnya.

Untuk membuat perencanaan kebutuhan guru, menurutnya, sebenarnya cukup mudah. Pihaknya bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. Akan tetapi ketika ada moratorium akibatnya guru yang pensiun tidak diganti, perencanaan menjadi berubah.

Untuk itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi moratorium guru, karena akan berdampak pada banyak hal.

"Akhirnya kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi," kata dia.

Dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan agar lebih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan.

Jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an guru. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya 734.000 guru honorer.

"Saya minta jangan lagi direkrut guru honorer di sekolah," kata Muhadjir Effendy.

Dia juga menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilakukan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat
Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Berita Sejenis

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Tata Kelola Guru Madrasah Ditinjau Ulang

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah meninjau ulang sejumlah regulasi terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah.


Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Guru Setuju Kurikulum Saat Ini Dirombak

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan setuju, terkait rencana perombakan kurikulum pendidikan dengan disertai penerapan teknologi.


Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Perekrutan Guru Honorer Sebaiknya Dihapus

Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer


Kekerasan di Dunia Pendidikan, PR Berat Nadiem Makarim

Kekerasan di Dunia Pendidikan, PR Berat Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim punya pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah


Kurikulum Sekolah Saat Ini Sudah Ketinggalan Zaman

Kurikulum Sekolah Saat Ini Sudah Ketinggalan Zaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat kurikulum baru sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.


Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Program Pemerintah Belum Berpihak pada Pendidikan

Kuota CPNS untuk guru yang jumlahnya mencapai 63.324 formasi dinilai masih sangat kurang.


Ini Empat Fokus Pembenahan Pendidikan Versi Madiem Makarim

Ini Empat Fokus Pembenahan Pendidikan Versi Madiem Makarim

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan empat program prioritas utama untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk lima tahun kedepan.


Formasi CPNS Khusus Guru Ada 63.324 Orang

Formasi CPNS Khusus Guru Ada 63.324 Orang

Kementerian PAN RB menyiapkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus guru 63.324.


Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

Honorer Minim, Waspada Calo CPNS

erdasarkan data yang diterima, Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi pemerintah dengan jumlah rekrutmen CPNS terbesar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!