Nasional
Share this on:

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

  • Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator
  • Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

JAKARTA - Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK. Setelah kasus pelanggan Indosat yang melaporkan nomor NIK dan KK-nya dipakai 50 nomor berbeda.

Pakar keamanan siber Pratama Pershada mengatakan bahwa pemerintah wajib mencari tahu dan menyelidiki kejadian tersebut. Mengingat program registrasi kartu sim belum lama dan masih terus bergulir. ”Pekerjaan rumah yang luar biasa bagi pemerintah,” ungkap dia.

Pria yang akrab dipanggil Pratama itu pun menuturkan, belum lama laman resmi milik salah satu instansi pemerintah diretas. Dia juga mendapat informasi ada belasan ribu data nomor KK dan NIK KTP yang bisa diakses secara bebas.

”Nampaknya memang situs ini banyak kerawanan dan sudah sering dipakai peretas untuk mempraktikan ilmunya,” terang dia.

Tidak hanya itu, Pratama juga meminta pemerintah turut memperhatikan berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan registrasi kartu sim. Bukan hanya soal satu data KK dan KTP yang digunakan untuk banyak nomor. Keluhan lain pun harus cepat ditanggapi.

”Ada laporan dari masyarakat di media sosial bahwa nomor yang belum registrasi masih bisa digunakan untuk panggilan keluar dan sms,” imbuhnya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan nomor NIK dan KK, kecuali pada mereka yang memiliki otoritas. Ia menegaskan Kominfo tidak memiliki kaitan dengan data NIK dan KK. Selain itu, juga membiasakan diri untuk mengganti password email dan nomor PIN transaksi perbankan.

”Operator minta data NIK dan KK, terus diteruskan ke Ditjend Dukcapil di Kemendagri, terus diverifikasi, datanya nggak ada di Kominfo,” katanya di Jakarta, kemarin.

Rudi menyebut saat ini pihaknya bekerjasama dengan kepolisian untuk menelusuri. Dugaan awal, ada seseorang yang mengumpulkan NIK dan KK, kemudian dipakai berulang kali.

Untuk melindungi keamanan data NIK dan KK, Rudi mengharapkan masyarakat untuk mengakses fitur cek NIK dan KK yang disediakan masing-masing operator. Disitu akan terlihat berapa kali NIK dan KK digunakan untuk mendaftar.

Jika digunakan lebih dari sekali, maka pemilik NIK dan KK bisa mendatangi operator untuk protes. Saat ini proses registrasi kartu prabayar masih terus berlangsung. Rudi berjanji pada Mei 2018, tiap operator sudah memiliki data pelanggan berbasis NIK dan KK yang bersih dan rapi.

”Kami juga kerjasama dengan Bareskrim untuk membersihkan data itu,” pungkasnya. (syn/tau/far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Rekaman Setnov Dibuka Terakhir
Rekaman Setnov Dibuka Terakhir

Berita Sejenis

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akhirnya mengumumkan nama Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK).


Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Prabowo Subianto berziarah ke makam Syaikhona Moh. Kholil di Keluarahan Martajasah, Bangkalan. kemarin (6/9).


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Jatim-Bali Padam Selama Satu Jam

Hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur (Jatim) dan secara keseluruhan wilayah Bali mengalami pemadaman listrik total alias black out kemarin (5/9).


Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Menko Polhukam Wiranto berupaya meredakan ketegangan antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!