Nasional
Share this on:

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

  • Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator
  • Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

JAKARTA - Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK. Setelah kasus pelanggan Indosat yang melaporkan nomor NIK dan KK-nya dipakai 50 nomor berbeda.

Pakar keamanan siber Pratama Pershada mengatakan bahwa pemerintah wajib mencari tahu dan menyelidiki kejadian tersebut. Mengingat program registrasi kartu sim belum lama dan masih terus bergulir. ”Pekerjaan rumah yang luar biasa bagi pemerintah,” ungkap dia.

Pria yang akrab dipanggil Pratama itu pun menuturkan, belum lama laman resmi milik salah satu instansi pemerintah diretas. Dia juga mendapat informasi ada belasan ribu data nomor KK dan NIK KTP yang bisa diakses secara bebas.

”Nampaknya memang situs ini banyak kerawanan dan sudah sering dipakai peretas untuk mempraktikan ilmunya,” terang dia.

Tidak hanya itu, Pratama juga meminta pemerintah turut memperhatikan berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan registrasi kartu sim. Bukan hanya soal satu data KK dan KTP yang digunakan untuk banyak nomor. Keluhan lain pun harus cepat ditanggapi.

”Ada laporan dari masyarakat di media sosial bahwa nomor yang belum registrasi masih bisa digunakan untuk panggilan keluar dan sms,” imbuhnya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan nomor NIK dan KK, kecuali pada mereka yang memiliki otoritas. Ia menegaskan Kominfo tidak memiliki kaitan dengan data NIK dan KK. Selain itu, juga membiasakan diri untuk mengganti password email dan nomor PIN transaksi perbankan.

”Operator minta data NIK dan KK, terus diteruskan ke Ditjend Dukcapil di Kemendagri, terus diverifikasi, datanya nggak ada di Kominfo,” katanya di Jakarta, kemarin.

Rudi menyebut saat ini pihaknya bekerjasama dengan kepolisian untuk menelusuri. Dugaan awal, ada seseorang yang mengumpulkan NIK dan KK, kemudian dipakai berulang kali.

Untuk melindungi keamanan data NIK dan KK, Rudi mengharapkan masyarakat untuk mengakses fitur cek NIK dan KK yang disediakan masing-masing operator. Disitu akan terlihat berapa kali NIK dan KK digunakan untuk mendaftar.

Jika digunakan lebih dari sekali, maka pemilik NIK dan KK bisa mendatangi operator untuk protes. Saat ini proses registrasi kartu prabayar masih terus berlangsung. Rudi berjanji pada Mei 2018, tiap operator sudah memiliki data pelanggan berbasis NIK dan KK yang bersih dan rapi.

”Kami juga kerjasama dengan Bareskrim untuk membersihkan data itu,” pungkasnya. (syn/tau/far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Rekaman Setnov Dibuka Terakhir
Rekaman Setnov Dibuka Terakhir

Berita Sejenis

Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Gedung Putih kemarin (11/6) mengungkap detail pertemuan antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga telah sepakat menetapkan tarif tunggal untuk Jalan Tol Semarang-Solo seksi A, B, dan C.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta semua pihak mewaspadai ancaman bencana geologi pada periode mudik nanti.


Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!