Nasional
Share this on:

Menkominfo Sudah Tutup 2.184 Akun Media Sosial

  • Menkominfo Sudah Tutup 2.184 Akun Media Sosial
  • Menkominfo Sudah Tutup 2.184 Akun Media Sosial

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan selama pembatasan akses sosial media pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2019, pihaknya telah menutup ribuan akun media sosial, baik itu facebook, instagram, twitter maupun website. Total yang ditutup Kemenkominfo sebanyak 2.184.

"Sebelum dan selama pembatasan akses fitur image dan video di media sosial, Kominfo juga telah menutup ribuan sumber baik URL (alamat situs) dan atau akun. Berikut daftarnya, FB: 551,IG: 640, Twitter: 848, Youtube: 143, Website: 1, Linked In: 1,Total: 2184," kata Rudiantara melalui rilisnya, Senin (27/5) kemarin.

Dikatakan, pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif pemerintah yang terakhir, yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Ia mencontohkan pemerintah di negara-negara lain di dunia, yang telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegahmeluasnya kerusuhan.

"Srilanka menutup facebook dan whatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya. Iran menutup facebook tahun 2019, setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad. Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai alasan," kata Rudiantara.

Dikatakan, beredarnya satu hoaks saja, sudah cukup untuk memicu aksi massa yangberujung penghilangan nyawa. Rudiantara mencotohkan, Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Yang pada saat itu, Azam tewas diamuk massa karena hoaks. Ia dituduh sebagai penculik anak. Kata Rudiantara, hoaks semacam itu, sering ditemukan di Indonesia.

"Ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu," katanya.

Rudiantara juga mengatakan telah selama pembatasan akses sosial media, pihaknya jugatelah menghapus ribuan akun di aplikasi perpesanan instan, yakni whatsApp. WhatsAppdinilai sebagai aplikasi yang paling sering menyebar berita hoaks oleh penggunanya.

"Cara lain, denga bekerja sama dengan penyedia platform, juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WA, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu, telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WA yang melanggar aturan," ungkapnya lagi.

Sebagai penutup, pihaknya mengimbau kepada Masyarakat agar menggunakan sosialmedia untuk hal-hal yang positif dan tidak ikut serta menyebar berita hoaks dan provokasi. "Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhentimenyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untukmelanggar aturan/hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan sosial media yang dilakukan Menkominfo sejaktanggal 22, mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Ketua Komisi I DPR RI, Abdul KharisAlmasyhari misalnya, akan mempertanyakan kepada Menkominfo untuk mengetahuialasan kebijakan pembatasan media sosial diambil dari sejumlah alternatif kebijakan yang bisa dilakukan.

"Seperti yang saya jelaskan harusnya dilakukan filter saja, bukan melakukan pembatasankarena ini merugikan banyak pihak. Pemerintah juga harus memberikan laporan yang transparan dan akuntabel atas keputusan ini kepada publik. Termasuk informasi aksesdan wilayah yang dibatasi, durasi pembatasan internet, efektivitas pemberlakuannya, sertapengukuran dampak dari pemberlakuan pembatasan internet ini. Nantinya akan kamitanyakan," kata Kharis kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta berap waktu lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, peristiwa ini tidak akan terulang kembali, karena dapat merugikan banyak pihak. Namun begitu, dirinya mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah membuka kembali akses sosial media pada Sabtu 25 Mei 2019lalu.

"Ke depannya, pembatasan ini saya harap tidak terjadi kembali dan harus adakejelasan tindakan yang bisa dipahami publikbukan mendadak terputus," pungkas Kharis

Sebelumnya, pada sabtu 25 Mei 2019 kemarin, pemerintah telah membuka kembali aksessosial media yang diblokir selama kerusahan tanggal 22 Mei di Jakarta. Akses yangdiblokir pemerintah berupa fitur pengiriman foto dan video. Kedua konten ini dianggap yangpaling digunakan sebagai hoaks saat kerusuhan terjadi. Foto dan video juga dianggap yang paling memicu tensi masyarakat. (dal/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Ingat, 31 Mei Bukan Harpitnas
Ingat, 31 Mei Bukan Harpitnas

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Proyek Palapa Ring secara keseluruhan telah resmi beroperasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!