Nasional
Share this on:

Menkumham: Lima Kali Copot Kalapas Sukamiskin

  • Menkumham: Lima Kali Copot Kalapas Sukamiskin
  • Menkumham: Lima Kali Copot Kalapas Sukamiskin

JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Wahid Husein membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui ada masalah integritas yang kronis di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kendati mengaku stress dengan kondisi tersebut, Yasonna mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah.

Diantaranya, meningkatkan integritas sipir, khususnya 14.700 sipir baru. Lalu, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) di Ditjen Pemasyarakatan dan revitalisasi lapas secara menyeluruh.

Yasonna menuturkan, sebenarnya telah lima kali mencopot atau memutasi kalapas Sukamiskin. Hal itu dikarenakan berbagai sebab, yang didominasi soal adanya permainan. ”Saya selama menjabat Menkumham ini sudah lima kali, sebelum OTT ini ada pengungkapan media soal Sukamiskin, saat itu saya ganti Kalapasnya,” ujarnya.

Ternyata setelah pergantian itu, terjadi lompatan yang begitu besar. Dengan Kalapas baru Wahid Husein tersebut. Kemungkinan godaan terhadap petugas begitu besar. Khususnya dari Fahmi Darmawansyah. ”Fahmi ini godaannya sepertinya super. Petugas kasih sejuta tidak mempan, 10 juta tidak mempan, tapi Rp 100 juta goyang dia,” tuturnya.

Menurutnya, bila integritas seorang petugas itu lemah memang sangat berbahaya. Karenanya saat ini Kemenkum dan HAM berupaya fokus untuk menjaga integritas dari generasi baru Ditjen Pemasyarakat. ”Ada 14 ribu lebih sipir baru, ini harus dijaga betul,” paparnya.

Langkah selanjutnya adalah menjalankan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian tersebut terkait LHKPN, keterbukaan publik dan sebagainya.”Rencananya Pimpinan KPK Ibu Basaria akan datang ke Kemenkum dan HAM. Kita akan bahas semua itu,” jelasnya.

Untuk LHKPN memang ada 5 ribu wajib LHKPN di Ditjen Pemasyarakatan. Nantinya, Inspektorat Jenderal Kemenkum dan HAM yang akan mengawasi LHKPN pejabat di Ditjen PAS. ”Ini kami lakukan,” tuturnya.

Sebenarnya, posisinya Dirjen Pemasyarakat Sri Puguh Budi Utami sedang berupaya melakukan revitalisasi lapas. Targetnya, menjadi lapas produksi dan industri. ”Bagaimana membuat napi ini yang masih memiliki harapan untu bisa bekerja, tapi kami kebobolan di tempat kecil itu,” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lapas se-Indonesia. SIdak tersebut dilakukan oleh setiap jajaran Kemenkum dan HAM. ”Saya ke Jatim dan Ibu Dirjen ke Sukamiskin. Untuk hasil Sidak itu Ibu Dirjen yang jelaskan, ada barang yang tidak sepatutnya di sana,” jelasnya.

Sementara Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Busi Utami menjelaskan bahwa dalam sidak di Jawa Barat, memang barang terlarang yang paling banyak ditemukan di Lapas Sukamiskin. ”Terdapat dua truk barang yang ditemukan di Lapas tersebut,” jelasnya.

Barang-barang yang seharusnya tidak beradai di lapas itu diantaranya, AC, TV, Dispenser, kulkas, kompor dan sebagainya. ”Yang paling banyak itu dispenser, untuk kebutuhan minum mereka,” jelasnya.

Ada pula uang senilai Rp104 juta yang ditemukan di Lapas Sukamiskin. Menurutnya, uang tersebut milik sejumlah napi. ”Nanti akan kami labeli uang itu dan dikembalikan ke keluarganya,” ujarnya.

Terkait buat apa napi memiliki uang di Lapas? Utami menuturkan kemungkinan napi tersebut menggunakan uang itu untuk berbelanja di koperasi lapas. Namun, memang diakui uang itu bisa jadi untuk keperluan lainnya. ”Karenanya, kami sedang merancang sistem cashless di Lapas,” tuturnya.

Menurutnya, napi biasanya di koperasi itu membeli makanan di luar makanan yang disediakan lapas. Dengan sistem cashless ini nantinya napi tidak lagi perlu membawa uang tunai. ”Jadi uang tunai di larang ada di lapas,” ungkapnya.

Soal keberadaan Fuad Amin dan Wawan, dia menuturkan bahwa keduanya mendapatkan izin dari kalapas ke rumah sakit. ”Apakah terkait kasus Fahmi atau tidak tentunya akan menjadi tambahan, untuk menjatuhkan hukuman pada pihak-pihak yang melakukan,” ujarnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.


Nusakambangan Layak untuk Setnov

Nusakambangan Layak untuk Setnov

Ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang pelesiran di luar Lapas Sukamiskin membuat KPK gerah.


Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Golkar Minta Jatah, PDIP Bergeming

Partai Koalisi Jokowi Maruf Amin, satu-peratu mulai mengajukan jatah menteri. Partai Golkar minta lima kursi pada Kabinet Kerja jilid II.


Sehari Situng KPU Dilaporkan Dua Kali

Sehari Situng KPU Dilaporkan Dua Kali

Relawan Tim IT BPN 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan dalam aplikasi sistem penghitungan (situng) KPU.


Video Kekerasan Napi Viral, Kalapas Nusakambangan Diberhentikan

Video Kekerasan Napi Viral, Kalapas Nusakambangan Diberhentikan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Nusakambangan HM.


Main Perkara, Hakim di Balikpapan Diduga Terima Rp100 Juta

Main Perkara, Hakim di Balikpapan Diduga Terima Rp100 Juta

Tim penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, operasi senyap itu digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur.


Ini Lima Hasil Ijtima Ulama III

Ini Lima Hasil Ijtima Ulama III

Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) menyatakan Ijtima Ulama III digelar untuk menjawab pertanyaan umat Islam soal adanya dugaan kecurangan pemilu.


Saudi Tambah Lima Maktab di Mina

Saudi Tambah Lima Maktab di Mina

Data dari Kemenag menyebutkan 1.536 calon jamaah haji (CJH) sudah melakukan pelunasan.


Pemilu 2019 Harus Dievaluasi Total

Pemilu 2019 Harus Dievaluasi Total

Pelaksanaan pemilu secara serempak dengan memilih lima surat suara dinlai terlalu berat oleh sejumlah kalangan.


Keandalan Situng KPU Mulai Dipertanyakan

Keandalan Situng KPU Mulai Dipertanyakan

Sistem perhitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap kali bermasalah.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!