Nasional
Share this on:

Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

  • Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK
  • Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

JAKARTA - Jantung Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pasti sedang berdetak keras. Entah apa yang dipikirkannya, pascapenggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/3) kemarin.

Terlebih, komisi antirasuah itu menyita uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat. Ya, KPK membuka peluang untuk memanggil Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai saksi kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Pernyataan ini dikemukakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. "Dan kemungkinan itu terbuka. Ya sepanjang dibutuhkan bagi kepentingan penyidikan apalagi juga ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan atau disita dari ruangan menteri agama hari ini," terangnya ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3).

Namun, dia belum bisa memastikan lebih lanjut kapan menteri agama itu akan dipanggil lembaganya. Apalagi,KPK, lanjut dia telah melakukan menggeledah ruang kerja Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, dan menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat.

"Nanti baru diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya," ucap dia.

Ia mengatakan, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar Amerika Serikat masih dihitung tim yang berada di lokasi. Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di Gedung Kementerian Agama, yaitu ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Nur Kholis Setiawan, dan ruang kepala Biro Kepegawaian.

"Disita juga sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut," ucap Diansyah.

Selain itu, kata dia, disita juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka, Haris Hasanuddin, yang kemudian dipilih sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Soal penyitaan uang dari ruang kerja menteri agama, Diansyah menyatakan, belum bisa mendapatkan informasi yang lebih teknis terkait hal tersebut.

"Yang bisa kami sampaikan tentu mutakhirkan dari proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya, kami tentu melakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang disidik saat ini," katanya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Vishnu Juwono lebih meyoroti apa yang dilakukan Romahurmuziy alias Rommy. Ia menyebut, dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh Rommy sangat tradisional.

"Analisis awal saya sebagai pengamat kebijakan publik, jadi kalau kita lihat dari praktiknya sebenarnya ini praktik yang sangat tradisional," kata Vishnu, Senin (18/3).

Praktik tradisional itu, kata dia, pertama ada unsur penyalahgunaan wewenang, ada suap yang dilakukan pejabat negara, dan ada unsur kerugian negara. Ia pun mencontohkan soal kasus era demokrasi parlementer saat kepemimpinan PM Ali Sastroamidjojo dengan adanya istilah kredit murah pengusaha Ali Baba.

"Di mana pada akhirnya izin bisnis yang dimudahkan terutama kepada pengusaha Melayu pada waktu itu ternyata dijual kembali pada pengusaha-pengusaha yang sudah kaya yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa, makanya dibilang ada skema Ali Baba," ucap Vishnu.

Kemudian, ia juga mencontohkan soal kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo yang menerima suap dalam pengurusan visa. "Kalau kita lihat di orde baru juga sebenarnya pola ini juga sama, misalnya seperti mega korupsi atau miss management yang terjadi dalam pengelolaan Pertamina dan Bulog," ucap Vishnu.

Dalam kasus Rommy tersebut, ia pun menyimpulkan bahwa peranan partai politik semakin besar pada era reformasi ini. "Bahkan komisioner KPK sendiri harus atas persetujuan partai politik melalui DPR karena kan seperti yang kita ketahui calonnya ada 10 dan pada akhirnya harus dipilih lima melalui DPR," ujar Vishnu.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). (riz/atr/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga
Hari Ini, KPU Evaluasi Debat Ketiga

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari Januari sampai 15 April.


Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi

Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Bahas Petisi Pegawai, Pimpinan KPK Inisiasi Pertemuan

Bahas Petisi Pegawai, Pimpinan KPK Inisiasi Pertemuan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meredam pergolakan pegawai kedeputian penindakan yang mencuat lewat surat petisi.


63 Koruptor Tahanan KPK Nyoblos di TPS 12 Guntur

63 Koruptor Tahanan KPK Nyoblos di TPS 12 Guntur

KPK akan memfasilitasi pemungutan suara sekitar 63 tahanan korupsi pada Pemilu 17 April mendatang.


Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan seorang Staf Khusus Menteri Agama bernama Gugus Joko Waskito.


Jenguk Audey, Menteri Pendidikan Hadiahi Boneka Pink

Jenguk Audey, Menteri Pendidikan Hadiahi Boneka Pink

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy bertolak ke Pontianak untuk melihat kondisi terkini Audrey, Kamis (11/4).


KPK Didesak Segera Seret Nusron Wahid

KPK Didesak Segera Seret Nusron Wahid

Politikus Golkar yang juga tersangka serangan fajar Pemilu 2019 Bowo Sidik Pangarso mengaku semua perbuatannya dilakukan atas perintah Nusron Wahid.


People Power Sah Secara Hukum

People Power Sah Secara Hukum

Aktivis Hukum, Eggi Sudjana menilai, people power sah secara hukum jika dalam Pemilu 2019 ditemukan ada kecurangan.


KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan adanya upaya menghambat penanganan kasus yang dilontarkan Wadah Pegawai (WP).


KPU Teliti Keaslian Surat Suara

KPU Teliti Keaslian Surat Suara

KPU RI menyelidiki keaslian surat suara di Malaysia yang diduga sudah tercoblos, seperti dalam rekaman video yang beredar di media sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!