Nasional
Share this on:

Minta Pertemuan Terbuka, BEM Tolak Undangan Jokowi

  • Minta Pertemuan Terbuka, BEM Tolak Undangan Jokowi
  • Minta Pertemuan Terbuka, BEM Tolak Undangan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo batal bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9) kemarin. Batalnya pertemuan karena mahasiswa ingin agar dialog itu digelar secara terbuka dan disaksikan langsung oleh publik melalui televisi nasional.

Mensesneg Pratikno tidak menjelaskan detil alasan batalnya pertemuan itu. Sebelumnya, Jokowi mengaku akan bertemu dengan mahasiswa pada Jumat (27/9). "Namanya merencanakan bisa saja tertunda, jadi belum terjadwal," kata Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/9).

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka. Selain itu, juga dapat disaksikan langsung oleh publik melalui televisi nasional. Selain itu, BEM SI juga meminta Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas.

Kedua permintaan itu diputuskan karena pengalaman pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 2015 lalu. Saat itu, BEM SI melakukan pertemuan di ruang tertutup dan hasilnya gerakan mahasiswa terpecah. "Kami belajar dari proses ini. Sehingga mahasiswa tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik. Sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah di Jakarta, Jumat (27/9).

Dia menegaskan tuntutan mahasiswa telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Sejatinya, lanjut dia, yang dibutuhkan bukan sebuah pertemuan penuh negosiasi. Melainkan sikap tegas Presiden atas tuntutan mahasiswa.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan. Tujuan kami adalah Presiden memenuhi tuntutan mahasiwa," papar Nurdiyansyah.

Hal senada juga disampaikan Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Thierry Ramadhan. Dia enggan menghadiri undangan Jokowi dalam rangka berdialog mengenai permasalahan yang dituntut dalam demonstrasi. "Kami BEM se-Univeritas Indonesia memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut dan tetap menuntut pemerintah serta DPR untuk menyelesaikan Maklumat Tuntaskan Reformasi," ujar Ramadhan.

BEM Se-UI menyayangkan undangan terbuka yang hanya ditujukan kepada mahasiswa. Tetapi tidak mengundang elemen masyarakat terdampak lainnya. Padahal Gerakan Reformasi Dikorupsi merupakan gerakan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat. Ada delapan poin penolakan mahasiswa atas undangan Jokowi ke Istana Merdeka.

Terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu justru mengklaim bertemu 70 anggota BEM dari berbagai kampus pada Kamis (26/9) malam. Padahal, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menolak undangan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ryamizard menjelaskan, pertemuannya dengan 70 anggota BEM untuk berdiskusi terkait demonstrasi menolak RUU kontroversial. Namun, Ryamizard tidak merinci lokasi pertemuan. Termasuk mahasiswa dari universitas mana yang diajak bertemu. Mantan KSAD itu menyebti BEM Universitas Indonesia (UI) tidak ikut dalam diskusi tersebut.

"Setiap warga negara berhak berunjuk rasa jika tuntutannya baik. Demo boleh karena dijamin UU. Hanya demonstrasi jangan berujung rusuh. Sebab, akan merugikan banyak orang. Ini negara demokrasi. Mau unjuk rasa boleh. Tetapi ingat, ada rambu-rambu juga yang harus dipatuhi," tegas Ryamizard. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Lusa Sidang Pemakzulan, Trump Siap Buka-bukaan Transkrip

Presiden AS Donald Trump memberikan kejutan sebelum pergelaran sidang terbuka pemakzulan pekan ini.


Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Jokowi tambah Dua Wamen Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen). Keberadaan para menteri tersebut untuk memudahkan kerja menteri.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!