Nasional
Share this on:

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

  • MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP
  • MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Ilustrasi.

JAKARTA - Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil. Kemarin (7/11), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika penghayat kepercayaan bisa masuk dalam identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).

Nantinya, pemeluk kepercayaan bisa akan tertulis kata penghayat kepercayaan pada kolom agama KTP atau KK-nya. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap kali dikosongkan.

Gugatan itu sendiri diajukan oleh Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (Paralim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (Sapto Darmo). Mereka mempersoalkan pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1, serta pasal 61 ayat 2 dan 64 ayat 5.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, frasa “agama” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang secara tegas menjamin setiap orang merdeka memeluk agama sesuai kepercayaannya.

“Hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Ketua MK Arief Hidayat dalam putusannya.

Mahkamah juga berpendapat, adanya frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama" telah membatasi hak atau kemerdekaan warga negara pada agama yang diakui perundang-undangan semata. Konsekuensinya, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak warga untuk menganut agama akan terbatas pada warga yang agamanya diakui.

Arief menambahkan, dalam praktek keseharian, adanya ketentuan pasal tersebut membuat pemeluk kepercayaan mendapat perlakuan berbeda. Dalam beberapa kasus yang dialami pemohon misalnya, mereka mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, hingga mendapat pekerjaan.

Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa berbohong dengan mengaku beragama yang sesuai UU demi menghindari diskriminasi. “Hal itu bukan masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari penertian agama yang tidak memasukkan penganut kepercayaan,” imbuhnya.

Dalam putusan tersebut, MK juga menyatakan bahwa jenis aliran kepercayaan tidak perlu dicantumkan ke dalam KTP. Mengingat, jumlah dan jenis penghayat kepercayaan di Indoensia begitu banyak dan beragam. Cukup ditulis keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan penghayat kepercayaan, sehingga tidak merepotkan dari sisi pencatatan kependudukan.

Menanggapi putusan tersebut, pemerintah menyatakan akan tunduk dan melaksanakan. ’’Putusan MK bersifat final dan mengikat,’’ ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di kantor Kemenkominfo, kemarin. Pihaknya akan langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti putusan MK.

Pertama, karena MK mengakomodir kepercayaan untuk dicantumkan di kolom KTP, maka pihaknya harus mendata terlebih dahulu apa saja aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. ’’Kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag, karena mereka yang punya daftarnya,’’ lanjut Zudan. Pihaknya hanya akan mencatat kepercayaan yang sudah diakui oleh Kemenag dan kemendikbud.

Setelah itu, Dirjendukcapil akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) beserta databasenya. Usai diperbaiki, pihaknya akan menyosialisasikan ke 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Karena itu, dia meminta waktu setidaknya satu bulan untuk menyiapkan hal-hal tersebut sebelum benar-benar menerapkan putusan MK.

Bila nanti putusan MK tersebut diterapkan, maka otomatis isi KTP, terutama yang akan dicetak ke depan, akan berubah. Pada kolom Agama, akan diberi tambahan kata ’kepercayaan’. Sehingga, formatnya menjadi agama/kepercayaan. Para penganut kepercayaan yang terlanjur mencantumkan agama tertentu dalam KTP bisa mengajukan perubahan data agama. Tentunya dengan catatan, kepercayaan tersebut telah diakui Kemenag dan Kemendikbud.

Langkah terakhir, Kemendagri akan mengajukan perubahan UU Administrasi Kependudukan melalui prolegnas. Sehingga, perubahan yang diputuskan MK bisa langsung terakomodir dalam UU.

Ke depan, dia mempersilakan para penganut kepercayaan untuk melaporkan dirinya ke kelurahan, desa, atau kecamatan setempat. Dari situ, barulah datanya bisa dicatat. ’’Dukcapil itu tugasnya seperti malaikat. Hanya mencatat, tidak boleh memvonis ini agama atau bukan agama,’’ tutur Zudan.

Meskipun demikian, sedikit berbeda dengan MK, Zudan mewacanakan untuk mencatat aliran kepercayaan itu secara terperinci. Misalnya aliran kebatinan perjalanan, penghayat kapribaden, atau lainnya. Dia beralasan hal itu dilakukan demi mendukung perencanaan pembangunan.

’’Bila hanya ditulis penganut kepercayaan, bagaimana kita tahu bahwa di situ ada Sunda Wiwitan,’’ jelasnya.

Bila keterangannya jelas, pemerintah bisa ikut merencanakan pembangunan spiritual sesuai keyakinan yang dianut oleh warga negara. Misalnya menyediakan bahan ajar khusus untuk kepercayaan setempat. pihaknya akan mengkoordinasikan terlebih dahulu rencana tersebut, apakah memang memungkinkan untuk diterapkan. (far/byu/wan/lyn/jpnn)


Berita Sebelumnya

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki
Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Dewan Pimpinan MUI masih menyesalkan putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan menghalangi pengusutan kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).


Nasib Setnov Ditentukan Pekan Depan

Nasib Setnov Ditentukan Pekan Depan

Praperadilan tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) Setya Novanto baru akan diketahui hasilnya pekan depan.


Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Kusno, tetap melanjutkan sidang yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.


KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

KPK Fokus Hadapi Praperadilan Kedua Setnov

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Setnov terus berjalan.


Andi Narogong Buka “Kotak Pandora” E-KTP

Andi Narogong Buka “Kotak Pandora” E-KTP

KPK memberikan peluang bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk menjadi justice collaborator (JC) kasus mega korupsi e-KTP.




Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!