Nasional
Share this on:

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

  • MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP
  • MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Ilustrasi.

JAKARTA - Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil. Kemarin (7/11), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika penghayat kepercayaan bisa masuk dalam identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).

Nantinya, pemeluk kepercayaan bisa akan tertulis kata penghayat kepercayaan pada kolom agama KTP atau KK-nya. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap kali dikosongkan.

Gugatan itu sendiri diajukan oleh Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (Paralim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (Sapto Darmo). Mereka mempersoalkan pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1, serta pasal 61 ayat 2 dan 64 ayat 5.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, frasa “agama” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang secara tegas menjamin setiap orang merdeka memeluk agama sesuai kepercayaannya.

“Hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Ketua MK Arief Hidayat dalam putusannya.

Mahkamah juga berpendapat, adanya frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama" telah membatasi hak atau kemerdekaan warga negara pada agama yang diakui perundang-undangan semata. Konsekuensinya, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak warga untuk menganut agama akan terbatas pada warga yang agamanya diakui.

Arief menambahkan, dalam praktek keseharian, adanya ketentuan pasal tersebut membuat pemeluk kepercayaan mendapat perlakuan berbeda. Dalam beberapa kasus yang dialami pemohon misalnya, mereka mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, hingga mendapat pekerjaan.

Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa berbohong dengan mengaku beragama yang sesuai UU demi menghindari diskriminasi. “Hal itu bukan masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari penertian agama yang tidak memasukkan penganut kepercayaan,” imbuhnya.

Dalam putusan tersebut, MK juga menyatakan bahwa jenis aliran kepercayaan tidak perlu dicantumkan ke dalam KTP. Mengingat, jumlah dan jenis penghayat kepercayaan di Indoensia begitu banyak dan beragam. Cukup ditulis keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan penghayat kepercayaan, sehingga tidak merepotkan dari sisi pencatatan kependudukan.

Menanggapi putusan tersebut, pemerintah menyatakan akan tunduk dan melaksanakan. ’’Putusan MK bersifat final dan mengikat,’’ ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di kantor Kemenkominfo, kemarin. Pihaknya akan langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti putusan MK.

Pertama, karena MK mengakomodir kepercayaan untuk dicantumkan di kolom KTP, maka pihaknya harus mendata terlebih dahulu apa saja aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. ’’Kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag, karena mereka yang punya daftarnya,’’ lanjut Zudan. Pihaknya hanya akan mencatat kepercayaan yang sudah diakui oleh Kemenag dan kemendikbud.

Setelah itu, Dirjendukcapil akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) beserta databasenya. Usai diperbaiki, pihaknya akan menyosialisasikan ke 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Karena itu, dia meminta waktu setidaknya satu bulan untuk menyiapkan hal-hal tersebut sebelum benar-benar menerapkan putusan MK.

Bila nanti putusan MK tersebut diterapkan, maka otomatis isi KTP, terutama yang akan dicetak ke depan, akan berubah. Pada kolom Agama, akan diberi tambahan kata ’kepercayaan’. Sehingga, formatnya menjadi agama/kepercayaan. Para penganut kepercayaan yang terlanjur mencantumkan agama tertentu dalam KTP bisa mengajukan perubahan data agama. Tentunya dengan catatan, kepercayaan tersebut telah diakui Kemenag dan Kemendikbud.

Langkah terakhir, Kemendagri akan mengajukan perubahan UU Administrasi Kependudukan melalui prolegnas. Sehingga, perubahan yang diputuskan MK bisa langsung terakomodir dalam UU.

Ke depan, dia mempersilakan para penganut kepercayaan untuk melaporkan dirinya ke kelurahan, desa, atau kecamatan setempat. Dari situ, barulah datanya bisa dicatat. ’’Dukcapil itu tugasnya seperti malaikat. Hanya mencatat, tidak boleh memvonis ini agama atau bukan agama,’’ tutur Zudan.

Meskipun demikian, sedikit berbeda dengan MK, Zudan mewacanakan untuk mencatat aliran kepercayaan itu secara terperinci. Misalnya aliran kebatinan perjalanan, penghayat kapribaden, atau lainnya. Dia beralasan hal itu dilakukan demi mendukung perencanaan pembangunan.

’’Bila hanya ditulis penganut kepercayaan, bagaimana kita tahu bahwa di situ ada Sunda Wiwitan,’’ jelasnya.

Bila keterangannya jelas, pemerintah bisa ikut merencanakan pembangunan spiritual sesuai keyakinan yang dianut oleh warga negara. Misalnya menyediakan bahan ajar khusus untuk kepercayaan setempat. pihaknya akan mengkoordinasikan terlebih dahulu rencana tersebut, apakah memang memungkinkan untuk diterapkan. (far/byu/wan/lyn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki
Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda Desa Parakansalak Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Pernyataan Setya Novanto bahwa Puan Maharani dekat dengan Made Oka Masagung ternyata benar adanya.


Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Setya Novanto (Setnov).


Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK.


Sidang E-KTP, Jaksa Buka Lagi Rekaman Suara

Sidang E-KTP, Jaksa Buka Lagi Rekaman Suara

Lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dalam proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto berlangsung Senin (5/3).


Setnov Mulai Akui Alat Bukti

Setnov Mulai Akui Alat Bukti

Mantan ketua DPR Setya Novanto mendadak berubah. Dia sedikit mulai sedikit mulai mengakui sejumlah bukti keterlibatannya dalam mega korupsi e-KTP.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!