Nasional
Share this on:

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

  • MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan
  • MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

**JAKARTA ** - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara perselisihan Pemilihan Presiden 2019. Putusan MK sendiri akan dibacakan, Kamis (27/6) mendatang.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Soeroso menjelaskan, surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan melalui surat elektronik. Ya sudah. Sudah. Tadi (kemarin, red) sudah dikirimkan ya. Kira-kiras sekitar pukul 14.15 WIB," ujar dia, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin (24/6).

Dijelaskannya, sudah menjadi kewajiban hukum acara di MK untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara paling lambat tiga hari sebelum sidang. "Ya begitu ketentuannya. Harus memberitahukan para pihak, artinya tidak sekonyong-konyong undangan hari ini, kemudian sidang di hari ini juga," timpal Fajar Laksono.

Ditambahkannya, seluruh pihak yang berperkara juga sudah mengirimkan surat konfirmasi, bahwa seluruhnya akan hadir pada pembacaan putusan yaitu pada, Kamis (27/6). Nah, terkait dengan Rapat Pemusyawaratan Hakim, dia mengatakan, dengan dikirimnya undangan kepada seluruh pihak berperkara, maka tidak berarti RPH telah selesai dilakukan para hakim.

"Kalau RPH itu masih berlanjut sampai hari Rabu (26/6), masih digelar karena memang ada beberapa hal yang memang harus dibahas. Jadi kami pastikan bahwa RPH akan terus berlangsung sampai menjelang putusan itu diucapkan, bahkan termasuk dengan finalisasi putusan yang akan dibacakan," jelas dia.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada Jumat (28/6), namun kemudian berdasarkan keputusan RPH pada Senin (24/6) siang, para hakim konstitusi sepakat untuk memajukan jadwal pembacaan putusan menjadi Kamis (27/6) pada pukul 12.30 WIB. "Lho soal kenapa kemudian dipilih tanggal 27, ya itu murni pertimbangan internal majelis hakim yang memastikan, putusannya siap untuk dibacakan pada tanggal 27, sehingga kalau sudah siap mengapa harus menunggu tanggal 28," jelas dia.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan undangan MK menjadi bagian dari agenda yang telah ditetapkan. Tentu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno berkesempatan untuk hadir. "Ya, ketika pemberitahuan sudah diterima, kami akan rapat kembali untuk menentukan langkah selanjutnya," terangnya.

Disinggung soal sinya adanya langkah rekonsiliasi atau pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo, Riza memastikan hingga kemarin belum ada utusan dari kubu Jokowi-Ma'ruf untuk membicarakan masalah rekonsiliasi.

"Untuk itu saya belum tahu. Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada utusan dari pemerintah terkait masalah rekonsiliasi. Berbagai kesempatan, kami sudah sampaikan, soal rekonsiliasi ini yakinlah pada saatnya nanti kita akan putuskan yang terbaik," kata Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia juga membantah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bertemu calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada hari kedua Idul Fitri 1440 H. Menurut dia, beri kesempatan kepada BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma'ruf serta partai politik koalisi untuk menyelesaikan mekanisme konstitusional melalui MK.

"Mungkin setelah selesai MK ya, kami akan berunding setelah melihat hasilnya, insya Allah kalau Prabowo-Sandi yang dimenangkan tentu kita akan rapat internal koalisi dan kita akan memutuskan berkoalisi dengan partai-partai lainnya, siapa nanti akan berkoalisi dengan Prabowo-Sandi," ujarnya.

Riza mengatakan kalau ada kesepakatan koalisi, tentu ada berbagai macam bentuknya karena bisa saja ada kesepakatan pada posisi-posisi tertentu, apakah di pemerintahan atau di parlemen. Sejauh ini, lanjut dia, belum ada tawaran-tawaran koalisi karena selama ini beredar di media massa dan apabila Prabowo-Sandi menang, pihaknya akan memberikan kesempatan pada partai-partai pemerintah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung.

"Sampai hari ini kami belum memutuskan apakah partai Gerindra akan oposisi atau koalisi belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK, kita hormati dulu hasil MK," katanya.

Terpisah, Pengamat Hukum Universitas Lampung Yusdiyanto Alam berpendapat, konflik yang terjadi di jajaran elit politik mulai mereda jelang putusan MK pada Kamis (27/6). "Nah kalau elit sudah mulai mereda, tetapi saya melihat di kalangan bawah masih ada residunya. Artinya masih ada sisa-sisa konflik sebelumnya," ujarnya, kemarin.

Untuk mengantisipasi konflik kecil agar tidak menjadi besar maka para elit politik harus segera bertemu untuk rekonsiliasi. "Mesti ada rancangan para elit politik agar bertemu. Boleh partai politik maupun tokohnya antara pihak Jokowi dengan Prabowo," katanya.

Ia mengatakan tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima putusan MK dan bagaimana komitmen mereka untuk membangun negara. "Harus cooling down (menahan diri, red) untuk menjaga situasi agar kondusif," katanya

Ia pun berpendapat, kedua pihak harus mempercayai putusan MK karena Indonesia adalah negara hukum. "Sesuai dengan paham konstitusional, apapun putusan yang dibacakan di MK harus diterima dan dihormati," katanya.

Soal siapapun pihak yang menang tidak menyombongkan diri dan yang kalah pun harus menerima dengan lapang dada. "Hal itu akan menunjukkan terciptanya politik yang sehat di Indonesia," pungkas Yusdiyanto. (khf/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan yang diterima investor atas bunga surat utang.


Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai


Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Masyarakat diminta jangan kaget bila menerima surat pemberitahuan tilang elektronik (e-Tilang) atau ETLE.


Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Tahun depan, memperpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilengkapi dengan hasil uji emisi kendaraan.


Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) d


Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Wacana koalisi plus-plus terus bergulir. Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin mengakui rencana penambahan koalisi masih dibicarakan dengan Presiden Joko Widod


Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dingin surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!