Nasional
Share this on:

MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu

  • MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu
  • MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu

JAKARTA - Persiapan Mahkamah Konstitusi jelang hari pengumuman Pemilu Serentak 2019 semakin matang. Sejak Senin (6/5), MK menghelat simulasi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Aula Lantai Dasar MK. Simulasi ini diikutioleh 285 pegawai MK.

Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan, hingga kini, MK menjadi lembaga yang oleh banyak pihak menjadi tempat menggantungkan harapan terakhirnya. Untuk itu, MK harus mempersiapkan diri sebagai lembaga pengadil yang memberikan rasa adil atas keadilan yang telah dirampas oleh siapapun tersebut.

Simulasi itu dibuat agar seluruh jajaran pegawai di lingkungan MK tidak mudah terpancing dengan keadaan yang berkembang di masyarakat. "Jika terdapat kesepahaman yang berbeda-beda antarpanel, maka akan berpengaruh pula pada para pencari keadilan, maka ini pun akan menjadi masalah," jelasnya, Selasa (7/5) kemarin.

"Jadi pada hari penanganan perkara, semua pihak cukup berfokus pada substansi yang rumit dan banyak," imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan, simulasi ini sebagai sarana menyegarkan kembali pemahaman seluruh pegawai mengenai penanganan perkara PHPU 2019. Ini melihat di tanggal 25 Mei, berkas-berkas PHPU mulai dibahas.

Harapannya dengan adanya simulasi ini, nantinya hal teknis di lapangan karena berkas-berkas besar yang akan masuk pada 25 Mei 2019 mendatang, para koordinator dapat memantau bagaimana semua aspek dalam berkas besar dikelola dengan baik," terang Guntur.

Seorang Panitera MK, Muhidin mengatakan, sangat penting bagi pegawai untuk memahami dokumen-dokumen tentang aturan KPU. Hal ini karena berpotensi menjadi bukti-bukti yang akan diajukan sebagai alat bukti perkara yang dihadapkan ke MK.

Ia mencontohkan bagi petugas penerima untuk tidak melewatkan melihat dengan saksama dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon. Selain itu, perlu pula para petugas penerima untuk memahami jumlah NUP yang akan dikeluarkan terkait dengan pendaftaran permohonan.

"Maka kita harus benar-benar memahami apa yang akan dijelaskan pada pihak-pihak tersebut serta memahami perselihan itu apa serta substansinya seperti apa saja," tandasnya.

Untuk diketahui, jadwal pengajuan permohonan pemohon untuk sengketa pilpres dibuka 23 Mei, sehari setelah KPU mengumumkan hasil resmi pemilu serentak 2019. Pendaftaran ini berakhir pada 25 Mei mendatang. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahun mendatang harus dipersiapkan lebih baik.


Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berkaca diri pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha maskapai penerbangan, mulai memberlakukan penerbangan murah.


Minggu, Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak ke Makkah

Minggu, Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak ke Makkah

Jemaah haji Indonesia mulai berdatangan di Kota Madinah Al Munawarah. Rencananya sembilan hari sejak kedatangan, mereka mulai melaksanakan salat Arbain di Masji


Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari j


Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Bursa Caketum Beringin Mulai Memanas

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo saling klaim telah memperoleh dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum (caketum) Golkar.


100 Kabupaten dan Kota Mulai Rasakan Dampak Kekeringan

100 Kabupaten dan Kota Mulai Rasakan Dampak Kekeringan

Kemarau ekstrem yang melanda Indonesia telah mengakibatkan sejumlah daerah mengalami kekeringan.


Siswa SD di Taiwan Pelajari Bahasa Indonesia

Siswa SD di Taiwan Pelajari Bahasa Indonesia

Murid-murid SD di Taiwan mulai Agustus diwajibkan mempelajari salah satu dari tujuh bahasa Asia Tenggara.


Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Wacana calon menteri muda menarik perhatian publik. Sejumlah nama mulai disebut-sebut.


2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sedang digodok. Bukan hanya penyelenggara pemilu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!