Nasional
Share this on:

MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu

  • MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu
  • MK Mulai Simulasikan Penanganan Sengketa Pemilu

JAKARTA - Persiapan Mahkamah Konstitusi jelang hari pengumuman Pemilu Serentak 2019 semakin matang. Sejak Senin (6/5), MK menghelat simulasi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Aula Lantai Dasar MK. Simulasi ini diikutioleh 285 pegawai MK.

Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan, hingga kini, MK menjadi lembaga yang oleh banyak pihak menjadi tempat menggantungkan harapan terakhirnya. Untuk itu, MK harus mempersiapkan diri sebagai lembaga pengadil yang memberikan rasa adil atas keadilan yang telah dirampas oleh siapapun tersebut.

Simulasi itu dibuat agar seluruh jajaran pegawai di lingkungan MK tidak mudah terpancing dengan keadaan yang berkembang di masyarakat. "Jika terdapat kesepahaman yang berbeda-beda antarpanel, maka akan berpengaruh pula pada para pencari keadilan, maka ini pun akan menjadi masalah," jelasnya, Selasa (7/5) kemarin.

"Jadi pada hari penanganan perkara, semua pihak cukup berfokus pada substansi yang rumit dan banyak," imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan, simulasi ini sebagai sarana menyegarkan kembali pemahaman seluruh pegawai mengenai penanganan perkara PHPU 2019. Ini melihat di tanggal 25 Mei, berkas-berkas PHPU mulai dibahas.

Harapannya dengan adanya simulasi ini, nantinya hal teknis di lapangan karena berkas-berkas besar yang akan masuk pada 25 Mei 2019 mendatang, para koordinator dapat memantau bagaimana semua aspek dalam berkas besar dikelola dengan baik," terang Guntur.

Seorang Panitera MK, Muhidin mengatakan, sangat penting bagi pegawai untuk memahami dokumen-dokumen tentang aturan KPU. Hal ini karena berpotensi menjadi bukti-bukti yang akan diajukan sebagai alat bukti perkara yang dihadapkan ke MK.

Ia mencontohkan bagi petugas penerima untuk tidak melewatkan melihat dengan saksama dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon. Selain itu, perlu pula para petugas penerima untuk memahami jumlah NUP yang akan dikeluarkan terkait dengan pendaftaran permohonan.

"Maka kita harus benar-benar memahami apa yang akan dijelaskan pada pihak-pihak tersebut serta memahami perselihan itu apa serta substansinya seperti apa saja," tandasnya.

Untuk diketahui, jadwal pengajuan permohonan pemohon untuk sengketa pilpres dibuka 23 Mei, sehari setelah KPU mengumumkan hasil resmi pemilu serentak 2019. Pendaftaran ini berakhir pada 25 Mei mendatang. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


Sering Dibatalkan, Apa Salah Ustaz Abdul Somad?

Sering Dibatalkan, Apa Salah Ustaz Abdul Somad?

Pembatalan tablig akbar dan ceramah agama Ustaz Abdul Somad (UAS) di sejumlah tempat mulai dipertanyakan beberapa kalangan.


Pemilu Harus Update Teknologi

Pemilu Harus Update Teknologi

Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi.


Ma'ruf Amin Mulai Kenalan dengan Staf Istana Wapres

Ma'ruf Amin Mulai Kenalan dengan Staf Istana Wapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!