Nasional
Share this on:

MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

  • MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun
  • MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan dua Revisi Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Yakni UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan demikian, jumlah pimpinan MPR RI periode 2019-2024 menjadi 10 orang. Yang kedua, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini diatur batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rapat terkait pengesahan dua UU tersebut. "Apakah pembicaraan tingkat II terhadap UU MD3 dapat disetujui," kata Fahri dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, MPR harus mengejawantahkan aspirasi sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara. Namun masih ada temuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

"Dari sisi pimpinan MPR, belum mengakomodasi hasil Pemilu 2019. Sehingga perlu penyempurnaan UU MD3. Poin revisi UU MD3 itu terkait format pimpinan MPR RI yang ada dalam Pasal 15. Yakni terkait pimpinan MPR, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Dimana pimpinan merepresentasikan dari fraksi-fraksi di DPR dan kelompok DPD RI," ujar Totok.

Bakal calon pimpinan MPR RI diusulkan fraksi dan kelompok DPD RI. Masing-masing mengajukan satu calon. Kemudian dipilih ketua secara musyawarah mufakat. Selanjutnya ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka Ketua MPR dipilih melalui pemungutan suara (voting). Yang memeroleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua MPR. Sementara yang tidak terpilih menjadi Wakil Ketua MPR.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan laporan atas RUU Perkawinan. Dia mengatakan revisi UU Nomor 2/2018 demi menjaga efektivitas MPR. "Perubahan RUU ini karena pemerintah menganggap memutuskan ada lembaga yang lebih efektif dan akuntabel," ujar Tjahjo.

Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri meminta persetujuan para anggota dewan. Wakil rakyat yang hadir menyetujui revisi UU Perkawinan disahkan menjadi UU. "Apakah rancangan UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?" tanya Fahri. "Setuju," jawab peserta rapat. Selanjutnya, Fahri mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.

Totok Daryanto menambahkan DPR juga sepakat merevisi UU Perkawinan secara terbatas Terutama Pasal 7 ayat 1 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut, disepakati batasan usia minimal yang diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun ada catatan dari dua fraksi. Yakni PKS dan PPP. Kedua partai itu menginginkan usia minimal perkawinan adalah 18 tahun.

"Dispensasi bisa diberikan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan atau perempuan," jelasnya. Dispensasi, lanjutnya, harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Selain itu, pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan revisi UU Perkawinan merupakan sejarah. Sebab, sudah lama dinanti oleh masyarakat. Khususnya dalam menyelamatkan anak dari perkawinan yang merugikan.

"Hasil revisi UU Perkawninan ini diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan membangun generasi tanpa kekerasan terhadap anak. Usia 19 tahun adalah usia matang dan diharapkan mendapatkan keturunan yang berkualitas," jelas Yohana.

Selain itu, dengan usia perkawinan minimal 19 tahun, diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU Perkawinan.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pendidikan soal bahaya pernikahan dini. "Undang-undang juga mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Terutama tentang berbahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek," imbuhnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Mekopolhukam Wiranto terkena dua tusukan di bagian perutnya saat diserang dua orang, Kamis (10/10).


Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Wiranto Ditusuk Pisau, Salah Seorang Penyerangnya Perempuan

Menko Polhukam Wiranto diserang dan ditusuk menggunakan pisau oleh orang tidak dikenal, ketika berkunjung ke Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c


OTT di Lampung, KPK Amankan Empat Orang

OTT di Lampung, KPK Amankan Empat Orang

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung sejak, Minggu (6/10) sore, hingga mala


Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Jumlah tersangka kerusuhan kerusuhan di Wamena, Papua terus bertambah. Jika sebelumnya ada tujuh pelaku, kemarin bertambah tiga orang lagi.


Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim sejak 23 September 2019 hingga kini tidak ada lagi asap lintas batas yang menyeberang ke negara teta


Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah merilis jadwal resmi ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.


Bom Milik Dosen IPB Berdaya Ledak Tinggi

Bom Milik Dosen IPB Berdaya Ledak Tinggi

29 bom yang disita dalam penangkapan Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith (AB) berserta lima orang lainnya, ternyata berdaya ledak tinggi.


Revisi UU KPK Banyak Typo

Revisi UU KPK Banyak Typo

Hingga kini Presiden Joko Widodo belum menandatangani revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!