Nasional
Share this on:

Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

  • Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba
  • Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

JAKARTA - Sejumlah analis mengkhawatirkan jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi akan mengembalikan watak kepemimpinan yang otoriter, sebagaimana orde baru. GBHN bukan sekadar patokan arah pembangunan, namun menjadi cara negara mengontrol banyak hal.

"Dan sampai sekarang publik bertanya-tanya, apa yang ingin dituju oleh para elite dengan wacana GBHN itu?," terang Wakil Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah, kemarin (15/8).

Hurriyah mengakui saat ini isu penguatan kembali MPR, amendemen UUD 1945, termasuk GBHN sedang menghangat, namun justru menimbulkan kekhawatiran. Indonesia pernah punya pengalaman zaman orde baru ketika GBHN tidak sekadar menjadi patokan arah pembangunan.

“Banyak kebijakan ketika itu, atas nama GBHN, menetapkan definisi yang sangat kaku, aturan yang kaku. Bahkan, menjadi alat penggebuk," katanya.

Bahkan, kata dia, GBHN ketika itu dinarasikan sebagai tujuan jangka panjang orde baru yang untuk mewujudkannya memerlukan stabilitas politik, dengan asumsi jika gonta-ganti presiden akan bermasalah. “Akhirnya itu menjadi justifikasi (perpanjangan) masa jabatan presiden, yang walaupun secara konstitusional tetap lima tahun, tetapi bisa dipilih kembali. Apakah kita mau kembali ke masa lalu seperti itu?" ujarnya.

Menurut dia, alasan GBHN penting sebagai pedoman jangka panjang pembangunan bagi presiden agar tidak memiliki program sendiri-sendiri juga tidak tepat. Yang paling penting, kata dia, memastikan bahwa siapapun presidennya harus melaksanakan janji-janji kampanyenya.

"Artinya, saya melihat (wacana menghidupkan) GBHN ini bukan hanya belum 'urgent', tetapi justru berpotensi mengembalikan situasi pemerintahan yang otoritarian," katanya.

Hurriyah menyebutkan indeks demokrasi di Indonesia sejak 2015 juga terus mengalami penurunan sehingga Indonesia bukan lagi menjadi negara bebas dalam berdemokrasi, melainkan setengah bebas.

Terpisah, Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab sebelum ide menghidupkan kembali GBHN diterima dan direalisasikan."Kalau GBHN kemudian mau dihidupkan kembali, tentu akan ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas," ujar Oce.

Pertanyaan pertama dikatakan Oce mengenai relevansi mengembalikan GBHN dengan sistem presidensial yang pada saat ini digunakan sebagai sistem pemerintahan Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Selanjutnya Oce mempertanyakan apa ekspektasi terhadap GBHN, dan ke depan apa fungsi dari GBHN. "Nantinya GBHN itu akan berfungsi seperti apa, lalu apakah GBHN itu sebagai panduan nasional yang kemudian betul-betul menjadi acuan nasional. Ini semua adalah contoh pertanyaan yang harus dijawab sebelum ide GBHN itu diterima," paparnya.

Menurut Oce, pada saat ini diskusi mengenai GBHN harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan diterima oleh logika hukum. “Bila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, dengan jelas, dan diterima logika hukum, maka spekulasi dan asumsi-asumsi yang beredar mengenai GBHN dapat diredam,” jelas Oce.

Persoalan lain yang muncul adalah pertanyaan tersebut dinilai Oce belum dapat terjawab dengan baik, terutama oleh kelompok-kelompok yang menginginkan GBHN kembali dihidupkan. "Ini semua harus jelas, karena nantinya apakah GBHN menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja presiden atau bagaimana," tanya Oce.

Sebelumnya, Kongres V PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali merekomendasikan agar MPR kembali menetapkan GBHN. "Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai Kongres V PDIP, di Bali, Sabtu (10/8) lalu.

PDIP menilai presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat, karena pemilihan presiden secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan masa jabatan lima tahun, kecuali melanggar konstitusi.

Namun terkait haluan negara, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. (dbs/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track
Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Berita Sejenis

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul saat pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Gerakan Kemerdekaan Aceh Muncul Lagi

Gerakan Kemerdekaan Aceh Muncul Lagi

Sebuah video berdurasi lima menit oleh sekelompok pria yang menamakan diri sebagai Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam/Aceh Merdeka (PKAD/AM) beredar melalui


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


Jakarta Masih Layak sebagai Ibu Kota Negara

Jakarta Masih Layak sebagai Ibu Kota Negara

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) masih ramai diperbincangkan publik.


Bawaslu Ngotot Revisi UU Pilkada

Bawaslu Ngotot Revisi UU Pilkada

Polemik wacana larangan koruptor untuk ikut dalam Pilkada 2020 mendatang terus bergulir.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!