Nasional
Share this on:

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

  • Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer
  • Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Karena jelas bakal mengurangi kualitas sekolah itu sendiri.

Ini sejalan dengan sikap pemerintah yang terus menambah anggaran BOS tahun 2020 yang begitu signifikan. Jumlahnya Rp54,31 triliun atau naik sebesar Rp4,47 triliun. "Kami sedang memperjuangkan agar gaji guru honorer mulai 2020 tidak diambilkan dari dana BOS tapi dari dana alokasi umum (DAU)," ujar Muhajir, kemarin (18/9).

Dia menambahkan dana BOS seharusnya digunakan untuk biaya operasional dan juga pembelian gawai untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Akan tetapi, saat ini dana BOS banyak digunakan untuk gaji guru honorer. "Maka sekarang dikunci, BOS tidak lagi bisa digunakan untuk bayar gaji guru honorer tapi untuk digitalisasi sekolah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer. Untuk itu, dia meminta guru yang pensiun untuk dikontrak oleh sekolah, agar tetap mengajar di sekolah itu sampai ada guru penggantinya. "Saya sedang meletakkan dasar-dasar agar penerus saya tidak terbebani persoalan guru honorer. Saya mohon tidak boleh ada pengangkatan guru honorer lagi," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu empat tahun ke depan persoalan guru honorer dapat terselesaikan. Selain itu pengangkatan guru PNS harus dilakukan setiap tahun. "Tiap tahun harus ada pengangkatan guru, tidak boleh ada moratorium untuk mengganti pensiun. Satu tahun sebelum pensiun harus diajukan penggantinya, dan juga sekolah baru," katanya.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih pada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempunyai komitmen tinggi untuk membantu penyelesaian guru honorer. Gaji yang diberikan disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah.

Terpisah, Staf Ahli Mendikbud bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta membenarkan jika alokasi BOS 2020 mengalami kenaikan yang cukup besar. "Jumlahnya mencapai Rp54,31 triliun. Atau naik sebesar Rp4,47 triliun dibandingkan perkirakaan serapan dana BOS 2019 sebesar Rp49,84 triliun. Kemendikbud berharap sekolah lebih transparan kepada masyarakat untuk pemanfaatan dana BOS, paparnya.

Seruan transparansi sekolah dalam pengelolaan dana BOS itu disampaikan Staf Ahli Mendikbud bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta. "Kalau bisa sekolah setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS (laporannya, Red) ditempel di tembok sekolah," katanya usai membuka pameran Global Educational Supplies Solutions (GESS) Indonesia 2019 di Jakarta, kemarin (18/9).

Ananto menuturkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana BOS itu penting. Supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, selaku user atau pengguna dari lembaga pendidikan. Dia berharap guru dan kepala sekolah harus meningkatkan moralitasnya supaya tidak ada lagi kasus penyelewengan dana BOS.

Kemendikbud berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di sekolah semakin kuat. Supaya pengawasan tidak melulu harus melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Menurut Ananto keberadaan komite sekolah bisa menjadi salah satu titik masuk dimulainya era keterbukaan publik dalam pengeloaan dana sekolah.

"Nah ke depan Komite sekolah harus melibatkan tokoh masyarakat dari segala macam," jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan, sambung dia, pembentukan komite sekolah yang baru, anggotanya harus mewakili masyarakat. Sehingga tidak ada lagi tudingan bahwa komite sekolah itu adalah tangan kanannya kepala sekolah.

Ananto mengingatkan peruntukan dana BOS. Diantaranya adalah untuk pelatihan guru. Kemudian penyediaan buku-buku pelajaran. Dia juga menjelaskan penyediaan gadget untuk penunjang pembelajaran di sekolah juga bisa dialokasikan dari dana BOS. "Itu bagian dari peningkatan kualitas pendidikan," katanya.

Hanya saja dia mengingatkan supaya penggunaan gadget di kalangan siswa dipantau. Jangan sampai digunakan untuk di luar kepentingan pembelajaran. Selain itu dia berharap guru lebih aktif menciptakan konten-konten pembelajaran berbasis teknologi. "Meski demikian Kemendikbud akan terus memperkaya konten pembelajaran digital yang siap dipakai oleh guru," terangnya. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rusia dan China Intervensi Pemilu Ameriksa Serikat

Rusia dan China Intervensi Pemilu Ameriksa Serikat

Salah satu jejaring sosial milik Amerika Serikat (AS), Facebook mengungkapkan bahwa ada rencana baru untuk menghadapi gangguan pemilu Amerika pada 2020.


Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Santri Jangan Kehilangan Jati Diri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menghimbau, kepada para santri untuk tidak kehilangan jati diri yang berakhlak baik dan hormat kepada


Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo membocorkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024, Senin (21/10).


Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Perubahaan besar-besaran terhadap eselonisasi pejabat menjadi target Presiden Joko Widodo dalam memperpendek kendali birokrasi.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!